Pengamat Menilai Pendidikan Nasional Mahal Karena Salah Urus

Lembaga pendidikan harus dikembalikan pada tujuan awal, yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Bukan lembaga pencari uang. Karena itu lembaga pendidikan jangan dikelola menurut mekanisme pasar, sehingga menyerupai masterplast. Semua dibiniskan.

Pengamat Pendidikan Indra Shamiaji melontarkan pandangannya dalam diskusi dengan forum wartawan pendidikan (FortadikbudRistek) di Senayan Jakarta, Rabu 29 Mei 2024 sore. "Pendidikan tidak boleh dikelola menurut mekanisme pasar, tapi harus diurus seperti mengelola jalan biasa bukan jalan tol. Artinya meskipun ada aturan tertentu, semua kendaraan bisa masuk," kata Indra.

Menurut Indra dibentuknya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ( PTN BH) bukti bahwa pendidikan sudah berubah fungsi menjadi lembaga bisnis. Puncaknya ditandai dengan kenaikan uang kuliah tunggal ( UKT ) yang dinilai memberatkan mahasiswa dan orang tua. "Hemat saya, sistem pendidikan harus di”overhaul” atau dirombak total karena selama ini hanya judul programnya yang “digonta-ganti”, namun secara substansi nyaris tidak ada perbaikan." ujar Indra. Dalam diskusi ini dia didampingi mantan Pj Rektor Paramadina, Sudirman Said.

Indra minta anggaran pendidikan yang cukup yakni 20 persen dari total APBN, diperuntukkan lembaga pendidikan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Tidak diecer-ecer ke lembaga lain. Sehingga anggarannya bisa untuk mengelola pendidikan secara maksimal. "Saya mencatat ada beberapa lembaga di luar Kemendikbud yang juga ikut menikmati anggaran pendidikan. Antara lain Kemenhub dan Kemensos. Apa relevansinya," tanya Indra.

Soal pembatalan UKT Indra mengingatkan mahasiswa jangan bersorak dulu. Kalau dicermati pernyataan MendikbudRistek Nadiem Makarim saat mengumumkan pembatalan UKT, di Istana Negara, disebutkan kenaikan UKT kemungkinan ditunda tahun depan. Artinya persoalan UKT yang mengundang kemarahan mahasiswa tanggung jawabnya akan ditimpakan pada pemerintahan berikutnya.

Indra berharap pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya menunjuk menteri pendidikan yang memiliki nalar untuk mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan rakyat. "Pak Prabowo jangan memilih menteri pendidikan yang bermental pedagang, tapi memilih orang yang bisa mengelola lembaga pendidikan dengan benar sesuai dengan tujuannya yakni untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk mencari uang seperti yang dijalankan menteri pendidikan yang sekarang," pesan Indra.

Sedang Sudirman Said lebih banyak mengkritisi soal riset, yang dinilainya mandek. "Lembaga riset tidak menghasilkan apa-apa, karena orang yang ditunjuk memimpin lembaga ini bukan bidangnya. Saya sarankan ke depan Ristek dipisahkan dari Kemendikbud, supaya masing-masing lembaga fokus pada tugasnya," kata Sudirman Said.