Karhutla Picu ISPA pada 70 Ribu Balita, Puan Minta Perlindungan Anak Jadi Prioritas

Sebanyak 70.239 balita tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan anak dari dampak kabut asap, termasuk memastikan akses pengobatan bagi keluarga terdampak.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, total kasus ISPA di tujuh provinsi tersebut mencapai 311.363 kasus. Anak berusia di bawah lima tahun menyumbang lebih dari 70 ribu kasus.

“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).

Puan menilai pemerintah perlu mempercepat penanganan karhutla sekaligus memastikan keselamatan anak menjadi prioritas. Menurutnya, upaya pemadaman harus berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” tuturnya.

Puan Desak Perlindungan Anak Jadi Prioritas Penanganan Karhutla

Puan menyoroti laporan masyarakat di daerah terdampak mengenai anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjadikan perlindungan anak sebagai tujuan bersama.

“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.

Puan juga meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan dukungan kesehatan tetap tersedia selama masa pemulihan. Menurutnya, kebutuhan anak tidak boleh terabaikan ketika kualitas udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur normal.

“Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga dukungan agar kebutuhan anak yang masih berlangsung tetap memperoleh perhatian ketika keadaan udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur kembali,” papar Puan.

Ia mengingatkan bahwa anak-anak termasuk kelompok paling rentan saat bencana. Karena itu, mereka membutuhkan bantuan orang dewasa untuk memperoleh perlindungan dan pertolongan ketika menghadapi gangguan kesehatan.

Dampak Karhutla Mengancam Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak

Ancaman karhutla terhadap anak juga menjadi perhatian Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI). Organisasi tersebut memperingatkan potensi lost generation atau hilangnya potensi satu generasi akibat paparan asap berulang yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Laporan Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan mencatat dampak paparan asap dari bencana karhutla 1997 terhadap janin dan anak. Berdasarkan laporan tersebut, kelompok yang terpapar tumbuh 3,3 sentimeter lebih pendek pada usia 17 tahun.

Laporan yang dihimpun PFI bersama Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, serta Rumah Zakat itu juga menyebut bencana karhutla 1997 mengakibatkan 15.600 kematian bayi.

Dalam konteks ini, istilah lost generation merujuk pada berkurangnya potensi generasi akibat gangguan kecerdasan, produktivitas, dan kualitas hidup. PFI mendorong pemerintah mencegah dampak jangka panjang tersebut melalui penanganan karhutla yang lebih serius.

Puan pun mengingatkan bahwa bencana yang berulang berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan bagi anak. Ia meminta penanganan dilakukan dengan sungguh-sungguh agar anak tetap memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik.

Minta Pengobatan Gratis dan Layanan BPJS Tanpa Hambatan

Selain memperkuat perlindungan kesehatan, Puan mendorong pemerintah mendengarkan pengalaman keluarga terdampak. Informasi dari orang tua dapat membantu pemerintah memahami hambatan dalam melindungi anak, memperoleh pertolongan, dan mempertahankan penghidupan.

“Pengalaman tersebut perlu digunakan untuk menentukan dukungan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat,” jelas Puan.

Ia juga meminta pemerintah menyampaikan informasi secara jelas mengenai kondisi anak terdampak dan langkah pemulihannya. Informasi tersebut perlu membantu keluarga memahami kondisi kesehatan serta pilihan pertolongan yang tersedia.

Di sisi layanan kesehatan, Puan menekankan pentingnya ketersediaan peralatan medis dan akses pengobatan bagi korban karhutla. Ia meminta pemerintah memastikan masyarakat terdampak tidak menghadapi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan.

“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” pesan Puan.

Puan menambahkan, pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan dan dukungan pemerintah dalam menangani karhutla. Ia menegaskan perlindungan anak harus terus menjadi perhatian selama penanganan hingga pemulihan.

Tujuh Provinsi Terdampak Karhutla

Kementerian Kesehatan mencatat 49.634 kasus ISPA pada kelompok lanjut usia di wilayah terdampak. Sementara itu, karhutla dilaporkan terjadi di 65 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi.

Ketujuh provinsi tersebut meliputi Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Puan turut meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada orang tua yang anaknya mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Ia juga menekankan pentingnya dukungan bagi tenaga kesehatan, petugas, dan relawan yang menangani dampak karhutla.

“Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan yang terus membantu penanganan Karhutla,” tutup Puan.

Penulis: Nurul Huda