Wajah Baru PBNU: Profesional Masuk, NU Makin Relevan?

Ada yang menarik dari susunan PBNU masa bakti 2026-2031. Apa itu? Ada banyak kalangan profesional menempati posisi strategis dalam kepengurusan NU hasil Muktamar NU ke 35 di Jombang, Jawa Timur ini.

Saya meminta ChatGPT untuk menelusuri latar belakang dari 210 pengurus yang baru saja diumumkan. Menurut hasil penelusuran, ada 19 persen nama berasal dari kalangan profesional, politisi dan pejabat publik.

Kalau ditambah dengan mereka yang berlatar belakang pengusaha, ada 21 persen. Ketua Umum KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin dikenal sebagai pengusaha. Meski ia juga pemimpin Ponpes Tebuireng. Demikian juga Sekjen Gudfan Arif.

Angka 21 persen bukan jumlah kecil. Bisa diduga ada perluasan sumber otoritas kepemimpinan di ormas Islam terbesar di dunia ini. Dari yang tadinya mengandalkan otoritas kiai dan pesantren, kini melebar ke kalangan profesional, pengusaha, politisi, dan pejabat publik.

Apalagi sebagian besar dari mereka menempati jabatan strategis. Mulai dari pengurus harian sampai dengan penggerak organisasi. Katib Aam PBNU yang selama ini dipegang seorang kiai dari pesantren, kini diisi Prof Dr Mohamad Nuh. Ia mantan rektor ITS dan menteri.

Bendahara Umum dipercayakan kepada Prof Dr Ainun Na’im. Guru besar UGM yang pernah menjadi Direktur Pertamina dan Sekretaris Jenderal di Kementerian Pendidikan. Ada juga nama Kwandra Lukistan, profesional dan pengusaha industri kreatif. Juga Ipang Wahid.

Di luar itu, ada nama Juri Ardiantoro, aktivis NU yang pernah menjadi komisioner KPU dan kini Wakil Menteri Sekretaris Negara. Ada politisi santri seperti Mensos Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan para kepala daerah seperti Gus Taj Yasin.

Bagaimana selebihnya? Tentu sisanya tidak bisa langsung disimpulkan semata-mata dari kalangan pesantren. Sebab, identitas kiai, akademisi, pengusaha, dan pejabat sering beririsan. Ada pimpinan pesantren yang jadi pejabat dan pengusaha.

Sebaran sumber otoritas di PBNU sekarang memang sebuah keniscayaan. Sebab, basis sosial NU juga telah berubah. Mereka bukan hanya santri dari pesantren. Tapi juga banyak santri yang memperoleh pendidikan umum sejak 4 dekade lalu.

Semestinya, lapis baru NU ini sudah terakomodasi dalam kepemimpinan NU sejak lama. Ketika gelombang keluarga santri punya akses ke pendidikan umum. Yang kemudian menghasilkan para profesional yang tersebar di berbagai lembaga profesi.

Besarnya angka sumber otoritas non pesantren di kepengurusan NU ini, sebetulnya masih harus terus ditelusur satu per satu. Jadi tak perlu buru-buru menjadikannya ukuran pasti. Tapi, ini cukup menjadi pintu masuk untuk membaca perubahan yang sedang berlangsung.

Saya lebih tertarik pada makna sosial di balik susunan itu. Sebab, kepengurusan sebuah organisasi sering menjadi cermin dari masyarakat yang diwakilinya. Ketika kehidupan warganya berubah, kebutuhan terhadap pemimpinnya ikut berubah.

Warga NU sekarang tentu tidak seluruhnya tinggal di sekitar pesantren. Ada yang bekerja di pabrik. Menjadi pegawai kantor. Mengajar di kampus. Mengelola perusahaan. Menjadi dokter, pengacara, dan pekerja kreatif. Ada juga yang mencari nafkah melalui layar telepon genggam.

Mereka tetap membutuhkan bimbingan agama. Tetapi persoalan hidupnya makin beragam. Anak sulit mendapatkan pekerjaan. Biaya sekolah terasa berat. Usaha kecil kalah bersaing. Petani tidak mempunyai posisi tawar. Keluarga bingung menghadapi perubahan perilaku anaknya.

Di sinilah kehadiran kalangan profesional menjadi penting. Mereka diharapkan membawa kemampuan membaca persoalan sekaligus mencari jalan keluarnya. Tentu dengan tetap berpijak pada nilai yang selama ini menjadi pegangan NU.

Kalau memakai bahasa sosiologi, ada pertemuan berbagai sumber otoritas. Kiai mempunyai kewibawaan yang tumbuh dari ilmu, keteladanan, dan kepercayaan umat. Profesional mempunyai keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman kerja.

Keduanya bisa saling menguatkan. Kiai memberi arah. Profesional membantu menerjemahkan arah itu menjadi pekerjaan yang bisa dijalankan. Dengan demikian, hasil yang bisa dirasakan.

Soal ekonomi umat, misalnya. Kita bisa terus mengingatkan pentingnya kemandirian. Tetapi setelah pengajian selesai, warga membutuhkan jawaban yang lebih praktis. Usaha apa yang layak? Dari mana modalnya? Siapa pembelinya? Bagaimana supaya tidak terjebak utang?

Di situ ekonom, pengusaha, dan ahli manajemen bisa bekerja. Mereka membantu menghitung. Mendampingi. Mempertemukan produsen dengan pasar. Mengajarkan cara mengelola uang dan membangun usaha yang tahan terhadap persaingan.

Begitu juga pendidikan. Kita ingin anak-anak Nahdliyin memperoleh pendidikan yang baik. Tetapi keinginan itu harus diterjemahkan menjadi mutu sekolah, kemampuan guru, pengelolaan kampus, dan kesempatan belajar yang lebih luas.

Ada pekerjaan yang membutuhkan jaringan. Ada yang memerlukan keahlian. Ada pula yang hanya bisa berjalan kalau masyarakat percaya kepada orang yang menggerakkannya. NU mempunyai peluang mempertemukan semuanya.

Tapi apakah susunan baru itu otomatis akan mengubah wajah NU? Tentu masih harus kita tunggu beberapa saat. Perlu memberi kesempatan para pemegang mandat dan seluruh pengurusnya untuk bekerja.

Sampeyan pasti tahu, nama besar baru menunjukkan adanya potensi. Kita belum tahu kapan potensi itu akan menjadi kekuatan organisasi. Sebab, orang yang berhasil di tempat kerjanya belum tentu bisa bekerja dengan baik dalam organisasi sosial.

Di perusahaan, kewenangan biasanya lebih jelas. Targetnya bisa dihitung. Di organisasi seperti NU, orang datang dengan riwayat pengabdian, jaringan, kebiasaan, dan sumber kewibawaan yang berbeda-beda.

Maka diperlukan kemampuan mengelola perbedaan itu. Profesional perlu memahami cara hidup organisasi. Sebaliknya, organisasi perlu memberi ruang agar keahlian mereka bisa digunakan.

Jangan sampai ahli keuangan hanya diminta mencari sumbangan. Akademisi hanya diminta mengisi seminar. Pengusaha hanya diminta membiayai acara. Padahal kemampuan mereka bisa digunakan untuk membenahi cara organisasi bekerja.

Saya kira ini tantangan yang tidak kecil. Menghadirkan orang ahli relatif lebih mudah daripada memberi tempat kepada keahliannya dalam pengambilan keputusan. Apalagi harus menggabungkan keahlian dengan seni berorganisasi.

Sebagai organisasi yang selama ini dikenal kuat secara jamaah, NU masih punya tantangan memperkuatnya sebagai jamiyah. Ini artinya bagaimana membuat besarnya jamaah menjadi kekuatan jamiyah yang solid.

Masuknya para profesional harus berujung pada pembenahan tata kelola. Tugas jelas. Keuangan transparan. Hasil kerja bisa diukur. Dengan begitu, besarnya warga NU bisa dikonversi menjadi kekuatan sosial, ekonomi, dan politik kebangsaan yang solid.

Lalu bagaimana dengan politisi dan pejabat publik?

Ini juga menarik. Mereka mempunyai akses kepada kebijakan dan sumber daya negara. Akses itu bisa membantu memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Tetapi kedekatan dengan kekuasaan juga membutuhkan kehati-hatian.

Jangan sampai warga melihat NU hanya dekat ketika membutuhkan suara. Atau pengurus lebih sibuk menjaga hubungan dengan elite daripada mendengar keluhan jamaahnya sendiri.

Orang NU yang menjadi pejabat tentu patut dibanggakan. Tetapi kebanggaan itu akan lebih bermakna kalau jabatannya menghasilkan pelayanan yang adil. Termasuk kepada warga yang berbeda organisasi, agama, dan pilihan politik.

Di situlah NU bisa menunjukkan makna kebangsaannya. Melahirkan orang yang membawa nilai pengabdian ke ruang publik. Orang yang bisa menjaga amanah meski tidak sedang berada di lingkungan organisasinya.

Selanjutnya, wajah baru NU jangan sampai hanya bisa dirasakan dan dibaca dari Jakarta. Ia harus terasa sampai ke cabang dan ranting. Sampai ke pesantren kecil. Sampai ke kampung tempat warga menghadapi persoalan sehari-hari.

Seorang petani tak akan memikirkan siapa yang menjadi wakil ketua umum. Ia lebih memikirkan pupuk, hasil panen, dan harga jual. Seorang ibu mungkin tak mengikuti susunan bendahara. Ia ingin anaknya bisa sekolah dan keluarganya memperoleh pelayanan kesehatan.

Kalau keahlian para pengurus sampai kepada mereka, susunan baru itu akan memperoleh makna. Kalau berhenti di ruang rapat, perubahan hanya akan menjadi pengetahuan kalangan elite.

Warga berharap NU mampu menjembatani kehidupan umat dengan perubahan zaman. Memahami kegelisahan anak muda. Mendampingi keluarga. Menguatkan pendidikan. Membuka kesempatan ekonomi. Tetap menjadi tempat bertanya ketika hidup terasa susah.

Di sinilah tantangannya. NU yang dulu berjuang dan menjaga bangsa harus mampu memberdayakan umatnya. Kekuatan itu perlu dibangun agar tetap kokoh melampaui pergantian pengurus dan pemerintahan. Agar NU terus menjadi pilar bangsa yang andal.

Selamat berhidmah. Saya yakin semua itu telah dipikirkannya.