Mas Wali dan Wawali Kota Blitar: Mengapa Kepala Daerah Rawan Pecah Kongsi?

Ini kunjungan ke Blitar yang sangat efektif. Tadinya hanya mengagendakan bertemu Bupati Riyanto. Tapi ternyata bisa ngobrol panjang dengan Walikota Syauqul Muhibbin. Ini Walikota Blitar pertama dari kalangan santri.

Ia pernah mondok di Ponpes Denanyar Jombang. Lalu kuliah di IAIN Sunan Kalijogo –kini UIN– Jogjakarta. Lantas menjadi ASN di KPU Pusat Jakarta. Kemudian balik kampung. Diusung PKB. Menantang pasangan yang digendong PDI Perjuangan.

Saya sempat menghubunginya bulan lalu. Untuk bertemu. Kali ini tak ada rencana. Malah berjumpa saat saya bertemu dengan Ketua PCNU Blitar KH Muqorobin dan Sekretaris Akhsin Alfata. Juga Rektor UIN Kediri Wahidul Anam. Ngopi sampai dini hari di Tugu Hotel.

“Mas Wali, Saya baca berita kok sedang ada masalah dengan wakil njenengan?.”

“Ya. Biasa senior. Dinamika,” katanya. Ia lantas menjelaskan panjang lebar latar belakang proses pencalonan dengan wakilnya. Juga kenapa masalah tersebut muncul.

Wakil Walikota Blitar ini perempuan. Namanya unik: Elim Tyu Samba. Sepintas seperti orang luar Jawa. Tapi ternyata asli Blitar. Ia pernah menjadi calon legislatif dari Gerindra.

Saya jadi teringat kasus di Sidoarjo belum lama ini. Yang bupati dan wakilnya konflik di permukaan. Kebetulan Wabup Sidoarjo juga perempuan. Dari Gerindra juga.

Namun, kesamaan itu tidak berarti sebab konfliknya sama. Apalagi jenis kelamin tidak menjelaskan mengapa sebuah pasangan kepala daerah berselisih.

Yang lebih menarik diperiksa adalah hubungan antara mandat pemilih. Asal partai dan pembagian kewenangan setelah mereka dilantik.

Orang bisa datang ke pilkada sebagai pasangan. Tapi masing-masing membawa riwayat politik, jaringan pendukung, dan harapan yang berlainan.

Bisa saja konflik itu terjadi karena keduanya merasa partai penguasa di belakangnya. Apalagi ada pihak lain –biasanya tim sukses– yang ngompori. Umumnya dipicu soal pembagian tugas dan wewenang.

Untung saja Mas Wali Muhibbin ini lama di KPU Pusat. Sehingga berelasi dekat dengan para petinggi Gerindra. Mulai dari Ketua Harian DPP Sufmi Dasco sampai mantan Sekjen Ahmad Muzani.

Ia memang tidak didukung Gerindra saat pencalonan. Sebab, saat itu, partai yang didirikan Presiden Prabowo Subianto ini bersama PDI Perjuangan mengusung calon sendiri.

Mas Wali diusung PKB. Di kandang PDI Perjuangan. Di “kota suci” partai berlambang kepala banteng moncong putih ini. Di kota ini ada makam Bung Karno. Ayah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sejak reformasi politik, baik kota maupun Kabupaten Blitar selalu dipimpin PDI Perjuangan. Hanya periode lalu, Kabupaten Blitar kebobolan PKB. Berikutnya ganti kota. Periode ini, kabupaten dipegang PDIP lagi.

Kepala daerah hasil koalisi memang rawan pecah kongsi di tengah jalan. Ini terjadi sejak pilkada secara langsung. Umumnya karena masing-masing merasa berkontribusi besar dalam pemenangan. Apalagi di era pilkada yang “mahal” sekarang.

 Saya sempat menjadikan masalah ini obyek penelitian untuk tesis S2 di Paska Sarjana FISIP Unair. Salah satu temuannya, antara kepala daerah dan wakilnya rentan pecah. Apalagi kalau masing-masing diusung partai politik yang berbeda.

Temuan lain, konflik sering tak muncul di awal masa jabatan. Ketika baru dilantik. Keduanya masih sering tampil bersama. Hubungan dengan partai pengusung juga tampak baik-baik saja.

Persoalan mulai terasa setelah pembagian tugas. Juga ketika mulai menempatkan orang. Pun ketika keputusan anggaran masuk ke meja kerja.

Kepala daerah merasa memegang tanggung jawab utama. Wakilnya merasa ikut memenangkan pilkada. Apalagi kalau selama kampanye ia membawa dukungan partai, jaringan, bahkan biaya.

Di sinilah sumber masalahnya. Sebelum pencalonan, mereka lebih banyak membicarakan cara menang. Jarang membicarakan cara memerintah bersama. Kalaupun ada kesepakatan, sering sebatas janji lisan.

Setelah menang, masing-masing mengingat janji itu dengan cara berbeda. Lalu datang orang-orang di sekitar mereka. Ada yang merasa berjasa memenangkan kepala daerah.

Ada pula yang merasa ikut mengantar wakilnya ke kursi kekuasaan. Mereka membawa usulan, menitipkan nama, dan meminta akses. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, mereka bisa menjadi penyulut konflik.

Saya tidak tahu apakah itu yang terjadi di Blitar. Cerita Mas Wali tentu perlu didengar bersama cerita wakilnya. Saya juga tak ingin menyimpulkan bahwa persoalan di Blitar sama dengan di Sidoarjo. Setiap pasangan punya riwayat dan masalah sendiri.

Namun, pola besarnya sudah lama terlihat. Pilkada memilih satu pasangan. Sesudah dilantik, yang bekerja adalah dua orang dengan kewenangan tidak seimbang.

Kepala daerah mempunyai ruang mengambil keputusan. Wakilnya menjalankan tugas yang diberikan. Padahal, di mata pemilih, keduanya sama-sama meminta mandat.

Kalau hubungan mereka baik, keadaan itu bisa dikelola. Kepala daerah percaya kepada wakilnya. Wakilnya juga paham batas perannya.

Mereka sering berbicara sebelum mengambil keputusan penting. Tetapi pemerintahan tidak bisa hanya bergantung pada kecocokan pribadi.

Saya beruntung pernah menjadi wakil walikota. Ketika Pak Bambang Dwi Hartono menjadi Walikota Surabaya. Di tahun 2005-2010.

Beruntung lagi Pak Bambang DH memberi saya peran. Mengurus pembangunan pariwisata. Yang memang menjadi passion saya.

Tapi kan tidak banyak walikota yang pengertian seperti itu. Juga wakil walikota yang tahu batas akan peran yang harus diembannya.

Karena itu, hubungan kepala daerah dan wakilnya perlu dirancang lebih jelas. Mulai sejak pencalonan. Partai pengusung jangan hanya menyatukan dua nama karena hitungan suara.

Keduanya perlu duduk bersama untuk menyepakati program dan pembagian peran. Apa yang akan dikerjakan kepala daerah. Apa yang akan dipimpin wakilnya. Bagaimana kalau mereka berbeda pendapat.

Kalau aturan yang ada belum cukup memberi kepastian, apa salahnya didesain ulang? Pembagian kewenangan bisa mulai dibicarakan ketika partai mendaftarkan pasangan calon.

Sesudah terpilih, ada mekanisme untuk menetapkan tugas dan menyelesaikan perselisihan. Jangan menunggu keduanya bertengkar di depan publik baru semua orang sibuk mencari jalan tengah.

Partai pun harus mengubah cara memandang kadernya yang terpilih. Wajar partai berharap kadernya berhasil. Wajar pula kader menjaga komitmen kepada partai yang mengusung.

Tetapi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibiayai rakyat. Keputusan mereka menyangkut semua warga. Termasuk yang dahulu memilih lawannya.

Mas Wali dan wakilnya tentu lebih tahu apa yang sedang mereka hadapi. Saya hanya berharap keduanya masih bisa duduk bersama. Berbicara langsung. Tanpa terlalu banyak orang yang ikut membisikkan kepentingannya.

Sebab, ukuran kesetiaan seorang kader bukan hanya seberapa jauh ia membela partainya. Ia juga harus menunjukkan komitmen kepada seluruh warga yang kini menjadi tanggung jawabnya.

Kepala daerah dan wakilnya mendapat mandat untuk lima tahun. Sayang sekali kalau waktu itu habis untuk membuktikan siapa yang paling berkuasa.

Sungguh saya percaya Mas Wali bisa mengatasinya!