Relaksasi Jam Operasi Truk Imasco di Puger, Jalan Tengah Pemkab Jember Urai Kemacetan
Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya memilih jalan tengah dalam polemik kemacetan akibat antrean truk di Kecamatan Puger. Melalui hasil audiensi bersama bupati, diputuskan relaksasi jam operasional armada Imasco, bukan normalisasi 24 jam, sebagai upaya mengurai kepadatan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan warga.
Camat Puger, Benny Ginting, mengungkapkan kebijakan baru ini mengubah batasan lama yang dinilai memicu penumpukan kendaraan. Sebelumnya, ratusan truk hanya diizinkan masuk ke pabrik mulai pukul 16.00 hingga 06.00 pagi, sehingga memaksa sopir menunggu berjam-jam di badan jalan.
“Sekarang diberi relaksasi, armada bisa masuk mulai pukul 10.00 pagi sampai pukul 06.00 esok harinya. Tujuannya jelas, supaya tidak ada lagi antrean panjang yang menutup jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya, Senin, 06 April 2026 sore.
Kondisi sebelumnya disebut sudah pada tahap mengkhawatirkan. Dengan volume 150 hingga 200 truk per hari, antrean mengular di sepanjang Jalan Kasiyan Timur dan Kasiyan Barat. Dampaknya tidak hanya pada kemacetan, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi warga.
“Truk-truk itu parkir menunggu jam masuk. Toko dan UMKM tertutup, akses warga terganggu, perputaran ekonomi ikut tersendat,” katanya.
Pemkab Jember mengklaim kebijakan ini bukan sekadar wacana. Uji coba yang dilakukan pada hari Minggu disebut menunjukkan hasil signifikan, antrean hilang, lalu lintas kembali normal.
“Sudah dibuktikan di lapangan, saat diberlakukan mulai pukul 10 pagi, tidak ada kemacetan. Ini yang menjadi dasar keputusan hari ini,” tegasnya.
Namun, keputusan tersebut juga tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan. Sebagian masyarakat secara tegas menolak operasional 24 jam karena dinilai berpotensi menimbulkan gangguan baru.
Menanggapi hal itu, Penjabat Sekretaris Daerah Jember, Akhmad Helmi Luqman, menegaskan bahwa relaksasi adalah kompromi yang realistis di tengah tekanan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha perikanan yang menginginkan kelonggaran penuh.
“Kita tidak ambil 24 jam. Ini jalan tengah, relaksasi sekitar 20 jam. Harapannya semua pihak bisa terakomodasi, meskipun tidak sepenuhnya puas,” ujarnya.
Helmi juga menyoroti dampak antrean terhadap pedagang kaki lima yang selama ini kehilangan akses akibat tertutup kendaraan besar. Menurutnya, kebijakan baru ini diharapkan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sekitar kawasan terdampak. “PKL tidak lagi tertutup, akses terbuka, ekonomi bisa berputar lagi,” katanya.
Meski demikian, tantangan implementasi masih membayangi. Pemkab Jember mengakui bahwa tanpa pengawasan ketat dan manajemen armada yang disiplin, potensi penumpukan tetap bisa terjadi.
Karena itu, aparat gabungan dari TNI, Polri, hingga Satpol PP akan diterjunkan untuk mengawal kebijakan ini di lapangan. Sementara pihak Imasco diminta menyusun jadwal operasional armada secara lebih tertib.
“Semua akan diawasi. Imasko juga harus memastikan armadanya terjadwal dengan baik agar tidak kembali menumpuk,” pungkasnya.