Politik Hipokrit Menguat saat Pengawasan Kekuasaan Melemah

Penguasa dapat berbicara tentang demokrasi, keadilan, dan kepentingan rakyat, tetapi mengambil kebijakan yang bertentangan dengan janji tersebut. Kesenjangan antara pernyataan dan tindakan inilah yang disebut politik hipokrit oleh Haryadi dari Lab45.

Dalam naskah bertanggal 23 September 2026, Haryadi menilai politik hipokrit menguat ketika kekuasaan lebih bertumpu pada citra publik dan hasil survei daripada prinsip yang konsisten. Penguasa, menurut dia, dituntut tampil merakyat, sementara pada saat yang sama mengakomodasi kepentingan kelompok yang menopang kekuasaannya.

“Secara cost-benefit analysis, politik hipokrit menguat ketika biaya politik untuk tipu-tipu lebih rendah daripada biaya politik untuk menyatakan kebenaran dengan terbuka,” tulis Haryadi.

Ia menyebut salah satu cirinya ialah penggunaan istilah normatif, seperti pro-rakyat, pro-demokrasi, pro-keadilan, dan antikorupsi, meski tindakan institusional tidak sejalan dengan klaim tersebut. Karena bahasa yang dipakai tetap terdengar baik, ketidaksesuaian itu bisa lebih sulit dikenali publik.

Ciri lain, menurut Haryadi, tampak dalam penerapan hukum yang tidak setara. Aturan tetap ada, tetapi dapat diberlakukan keras terhadap lawan politik dan lunak terhadap sekutu. Ia juga menyoroti kemungkinan aturan dan lembaga dirancang untuk menguntungkan kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

Haryadi menilai partai politik dan masyarakat sipil seharusnya menjadi pengawas kekuasaan. Namun, daya kritis partai dapat melemah ketika kepentingan jabatan dan materi lebih dominan. Di kalangan masyarakat sipil, perpecahan antarkelompok juga dinilainya dapat mengurangi kemampuan untuk bekerja bersama mengawasi pemerintah.

Untuk mengatasinya, Haryadi mengusulkan dua langkah. Pertama, memperkuat independensi lembaga pengawas agar penyalahgunaan kekuasaan membawa konsekuensi politik dan hukum. Kedua, membangun kerja sama lintas kelompok untuk memeriksa fakta, mengawasi anggaran dan kebijakan, serta menempuh litigasi strategis bila diperlukan.

Menurut dia, persoalannya tidak berhenti pada watak seorang penguasa. Politik hipokrit akan lebih mudah tumbuh ketika lembaga pengawas melemah, partai kehilangan independensi, dan masyarakat sipil kehilangan daya kritis.

“Yang harus diubah adalah struktur arsitektur insentif kekuasaan,” tulis Haryadi.