Political Football, Ketika Masalah Publik Jadi Bola Politik

Persoalan publik berisiko tak kunjung selesai ketika dijadikan alat perebutan kepentingan, pertarungan citra, dan transaksi kekuasaan. Fenomena yang dikenal sebagai political football ini dinilai dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.

Haryadi dari Lab45, dalam naskah analisis bertanggal 13 Oktober 2026, menjelaskan bahwa political football terjadi ketika persoalan yang seharusnya diselesaikan berdasarkan kepentingan masyarakat, bukti empiris, dan tanggung jawab konstitusional justru menjadi instrumen untuk mendapatkan keuntungan politik.

“Persoalan publik tak lagi diperlakukan sebagai problematik yang harus segera diselesaikan negara,” tulis Haryadi.

Sebaliknya, persoalan tersebut digunakan untuk melemahkan lawan, mempertahankan legitimasi kekuasaan, serta menguntungkan kelompok politik tertentu.

Ia menggambarkan isu publik dalam situasi itu seperti bola yang ditendang ke sana kemari oleh para aktor politik. Perdebatan terus berlangsung, tetapi penyelesaiannya diulur atau dikorbankan demi kepentingan partisan.

Menurut Haryadi, fenomena ini menjadi masalah struktural ketika persaingan politik secara sistematis menghambat penyelesaian persoalan masyarakat dan mengaburkan pertanggungjawaban.

Polarisasi Digital Memperuncing Persoalan

Haryadi menilai salah satu faktor yang mendorong berkembangnya political football adalah polarisasi yang diperkuat digitalisasi berbasis algoritma. Pembelahan sosial dan politik semakin tajam melalui platform digital yang berorientasi pada keuntungan.

Dalam analisisnya, struktur media modern yang berusaha mempertahankan perhatian publik turut memberikan insentif kepada kelompok politik untuk memelihara kontroversi.

Isu yang terus diperdebatkan dapat digunakan untuk menggerakkan emosi pendukung sekaligus mempertahankan sorotan media. Akibatnya, penyelesaian masalah tidak selalu menjadi kepentingan utama para pihak yang terlibat.

Tiga Ciri Political Football

Haryadi mengidentifikasi tiga karakteristik utama fenomena tersebut.

Pertama, lembaga legislatif bergeser dari fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan menuju tindakan yang menunda atau menjegal penyelesaian masalah publik. Dalam keadaan ini, isu masyarakat menjadi komoditas politik.

Kedua, keberhasilan kebijakan lebih banyak dinilai berdasarkan keuntungan bagi kelompok politik daripada dampaknya terhadap masyarakat.

Haryadi menilai kebijakan yang merugikan publik, bahkan bertentangan dengan kaidah fundamental negara, dapat terus dipertahankan apabila menguntungkan jaringan politik tertentu.

Ketiga, terjadi praktik saling melempar tanggung jawab. Pembagian kewenangan tidak diikuti kejelasan mengenai pihak yang harus mempertanggungjawabkan hasil kebijakan.

Situasi ini memungkinkan aktor politik mengklaim keberhasilan sebagai hasil kepemimpinannya, tetapi mengalihkan kegagalan kepada pendahulu, pihak lain, atau kekuatan asing.

Mengikis Kepercayaan terhadap Demokrasi

Menurut Haryadi, dampak paling serius dari political football adalah pembusukan kelembagaan politik secara sistemik.

Ketika isu vital terus dijadikan bahan pertarungan kepentingan, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap kinerja lembaga demokrasi.

Ia mengingatkan bahwa prosedur demokrasi dan proses hukum bisa tetap berlangsung, sementara substansinya melemah. Dalam kondisi tersebut, negara kehilangan kemampuan untuk menjalankan kebijakan jangka panjang yang menyelesaikan masalah nyata masyarakat.

Haryadi juga menyoroti risiko autocratic legalism, yakni penggunaan mekanisme hukum untuk menopang praktik kekuasaan yang melemahkan substansi demokrasi.

Tiga Jalan Perbaikan

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Haryadi menawarkan tiga pendekatan struktural.

Pendekatan pertama adalah insulated depoliticization, yaitu menempatkan proses pengambilan keputusan mengenai urusan vital pada ranah teknokratis atau lembaga independen berintegritas yang dilindungi dari tekanan kepentingan partisan.

Pendekatan kedua adalah membangun akuntabilitas berdasarkan hasil kebijakan. Pertanggungjawaban tidak cukup berhenti pada kepatuhan administratif atau klaim keberhasilan politik.

Setiap kebijakan strategis, menurutnya, harus memiliki tujuan, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme koreksi ketika target tidak tercapai atau muncul dampak yang merugikan.

Namun, evaluasi juga perlu memperhitungkan faktor di luar kendali pembuat kebijakan agar pertanggungjawaban tetap sesuai dengan batas kewenangan pejabat.

Pendekatan ketiga adalah mengubah insentif politik sehingga keberhasilan menyelesaikan masalah lebih menguntungkan daripada memelihara konflik.

Haryadi menilai penguatan kelembagaan akan sulit terwujud apabila aktor yang mempertahankan kontroversi justru memperoleh keuntungan lebih besar daripada mereka yang menghasilkan solusi.

Karena itu, struktur politik perlu mendorong kompetisi program, pengawasan yang kredibel, dan pencapaian hasil kebijakan yang terukur.

Ia menegaskan bahwa political football berkembang ketika kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan tidak diimbangi mekanisme yang memastikan keputusan dapat diambil, dijelaskan, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ukuran keberhasilan mengatasinya, menurut Haryadi, adalah kemampuan negara mengubah pertarungan politik berkepanjangan menjadi keputusan berkualitas yang menyelesaikan masalah masyarakat, dengan tetap menjaga kebebasan dan persaingan demokratis.