Anti-Intelektualisme Penguasa Bisa Memicu Kegagalan Sistemik Negara

Anti-intelektualisme tidak sekadar ditandai ketidaksukaan terhadap orang pintar. Fenomena ini muncul ketika penguasa merendahkan, mendelegitimasi, atau menundukkan ilmu pengetahuan karena dianggap menghambat kepentingan kekuasaan.

Anti-intelektualisme di lingkungan kekuasaan berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam menghadapi berbagai persoalan kompleks. Kebijakan publik akhirnya lebih banyak disusun berdasarkan intuisi, kepentingan elektoral, dan kepentingan oligarki daripada bukti empiris serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti Lab45, Haryadi, menjelaskan anti-intelektualisme dalam konteks negara-bangsa saat ini tidak hanya berarti sikap tidak menyukai orang-orang pintar. Anti-intelektualisme merupakan kecenderungan politik untuk merendahkan, mendelegitimasi, atau menundukkan otoritas pengetahuan.

Otoritas tersebut mencakup ilmuwan, akademisi, profesional, lembaga keilmuan, hingga data. Pengetahuan cenderung disisihkan ketika dianggap menghambat kepentingan atau bertentangan dengan narasi kekuasaan.

“Penguasa secara terencana meminggirkan intelektualitas, meniadakan analisis berbasis data, dan menafikan pemikiran kritis demi menggantikannya dengan narasi tunggal yang didikte oleh kalkulasi kekuasaan jangka pendek,” kata Haryadi dalam catatannya, Senin, 21 September 2026.

Pemikiran Kritis sebagai Penyeimbang Kekuasaan

Dalam negara demokratis, intelektualisme dan pemikiran kritis berfungsi sebagai rem sekaligus penyeimbang informal terhadap kekuasaan. Para ilmuwan, akademisi, dan profesional memberikan pandangan independen agar kebijakan negara tetap didasarkan pada data, rasionalitas, etika, dan kepentingan publik.

Ketika kredibilitas kelompok intelektual dilumpuhkan, otoritas kebenaran dapat bergeser. Kebenaran tidak lagi ditentukan melalui pembuktian dan verifikasi, tetapi berdasarkan kehendak penguasa.

Menurut Haryadi, salah satu penyebab utama munculnya anti-intelektualisme adalah kebutuhan penguasa untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya dengan mengendalikan sumber legitimasi pengetahuan.

Mematikan nalar kritis akan memudahkan penguasa meloloskan kebijakan berisiko tinggi tanpa menghadapi penolakan rasional, kritik etis, dan tuntutan transparansi.

Mengganti Bukti dengan Akal Sehat Politik

Penguasa yang memiliki kecenderungan anti-intelektual dapat dikenali melalui sejumlah karakteristik. Salah satunya adalah kebiasaan mengganti bukti atau evidence dengan klaim akal sehat politik.

Kebenaran lebih sering dikonstruksi melalui intuisi, emosi, dan klaim sepihak daripada melalui bukti empiris serta proses verifikasi faktual. Dalam kondisi seperti ini, data hanya digunakan apabila mendukung keputusan penguasa. Sebaliknya, data yang bertentangan dengan kepentingan kekuasaan cenderung diabaikan atau dipersoalkan kredibilitasnya.

Karakteristik lainnya adalah upaya mendelegitimasi otoritas pengetahuan independen. Kaum intelektual diposisikan sebagai bagian dari elite yang dianggap tidak memahami kepentingan masyarakat atau tidak layak dipercaya.

Sikap tersebut tidak lagi sebatas kritik terhadap pendapat seorang intelektual. Dalam perkembangannya, sikap itu dapat berubah menjadi penolakan terhadap keahlian sebagai sebuah otoritas.

Membangun Ekosistem Pengetahuan yang Loyal

Setelah melemahkan otoritas pengetahuan independen, kekuasaan biasanya berusaha membangun ekosistem pengetahuan alternatif yang lebih loyal. Sumber informasi, lembaga kajian, dan kelompok intelektual baru dibentuk atau diperkuat sepanjang mendukung narasi pemerintah.

Akibatnya, perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai bagian dari proses ilmiah dan demokrasi. Kritik justru dianggap sebagai bentuk perlawanan politik terhadap penguasa.

Ekosistem semacam ini dapat menciptakan ruang informasi tertutup. Penguasa hanya menerima informasi yang menyenangkan, sedangkan kenyataan yang tidak sesuai dengan kepentingannya disaring sebelum mencapai pusat pengambilan keputusan.

Negara Kehilangan Kemampuan Beradaptasi

Jika terus berlanjut, anti-intelektualisme dapat menghilangkan kapasitas adaptif negara dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Kebijakan lebih banyak dirancang berdasarkan intuisi, kepentingan elektoral, dan kepentingan oligarki.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kegagalan sistemik. Negara kehilangan kemampuan membaca perubahan, mengenali akar persoalan, dan merumuskan kebijakan berdasarkan pengetahuan yang memadai.

Risiko anti-intelektualisme juga akan dirasakan oleh penguasa. Ketika pengetahuan dan analisis terpercaya diabaikan, penguasa kehilangan penyangga intelektual dan teknis yang dapat membantu menjelaskan maupun mengoreksi kebijakan.

Penguasa kemudian dapat terjebak dalam isolasi epistemik, yakni keadaan ketika pemimpin semakin sulit mengetahui kenyataan politik, sosial, dan ekonomi yang sebenarnya.

Informasi yang diterima hanya informasi yang sesuai dengan keinginan kekuasaan. Akibatnya, pemerintah kesulitan mengukur keberhasilan atau kegagalan kebijakannya secara objektif.

“Anti-intelektualisme pada akhirnya akan mengikis legitimasi penguasa secara eksponensial,” ujar Haryadi.

Jika kondisi itu dibiarkan, krisis politik dapat terjadi ketika narasi pencitraan yang selama ini dibangun pecah akibat berbenturan dengan kenyataan faktual.

Bukan Sekadar Masalah Kepribadian Pemimpin

Anti-intelektualisme memang dapat berpangkal pada kepribadian penguasa yang merasa paling mengetahui segala persoalan. Pemimpin semacam ini cenderung terobsesi mengendalikan arah pengetahuan sekaligus membenci kelompok intelektual yang tidak sejalan dengannya.

Namun, persoalan tersebut tidak selalu berhenti pada karakter personal seorang pemimpin. Anti-intelektualisme juga dapat tumbuh menjadi persoalan struktural ketika ketertutupan pikiran atau close-mindedness tertanam dalam lembaga-lembaga negara.

Pada tahap itu, yang terjadi bukan lagi sekadar konflik antara penguasa dan kaum intelektual. Negara sedang menghadapi perebutan otoritas epistemik atau kewenangan menentukan kebenaran.

Kekuasaan tidak hanya mengatur jalannya pemerintahan, tetapi juga berusaha menentukan siapa yang boleh memproduksi, memvalidasi, dan mendefinisikan pengetahuan mengenai negara-bangsa.

Ketika hal itu terjadi, ilmu pengetahuan kehilangan independensinya. Sementara kekuasaan berisiko kehilangan kemampuan untuk melihat realitas secara jernih.