Pengendalian Impor Tembakau Dinilai Penting untuk Melindungi Petani Lokal

Pengendalian impor tembakau menjadi perhatian penting dalam upaya melindungi petani lokal. Kebijakan impor perlu menyesuaikan kebutuhan industri dengan kemampuan produksi tembakau dalam negeri. Langkah tersebut dapat memberi petani kepastian pasar dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian.

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menilai pemerintah perlu memperkuat tata niaga impor tembakau. Menurutnya, pemerintah tidak harus menghentikan impor sepenuhnya ketika produksi nasional belum memenuhi kebutuhan industri. Namun, pemerintah perlu mengatur impor berdasarkan kebutuhan yang nyata. Kebijakan tersebut harus mencegah produk impor mengambil ruang yang masih mampu dipenuhi petani Indonesia.

Aher mengatakan pemerintah perlu mengendalikan tata niaga impor tembakau secara lebih terukur. Menurutnya, impor tetap diperlukan ketika produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan industri. “Tata niaga impor tembakau itu harus dikendalikan. Mungkin kalau dihentikan karena masih kurang tembakau kita, tidak mungkin, tapi dikendalikan,” ujar Aher.

Pemerintah, lanjut dia, perlu menghitung kebutuhan industri sebelum menentukan volume impor. Perhitungan tersebut juga harus mempertimbangkan produksi petani pada setiap musim panen. Kebijakan itu penting karena petani membutuhkan kepastian sebelum menanam tembakau. Tanpa kepastian pasar, petani menghadapi risiko ketika produksi meningkat tetapi serapan industri menurun.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat hubungan antara produksi petani dan kebutuhan industri. Pemerintah juga dapat mendorong industri membuat komitmen penyerapan hasil tembakau lokal. Selain itu Aher menilai industri memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan petani tembakau. Pemerintah dapat mendorong perusahaan menyerap produksi lokal sebelum memenuhi kekurangan melalui impor. “Tinggal ada komitmen perusahaan oleh negara dibuat berkomitmen untuk menyerap hasil tembakau masyarakat. Selesai, impor juga akan berkurang dengan sendirinya,” katanya. Pola tersebut dapat memberikan kepastian bagi petani. Mereka dapat menyesuaikan luas tanam dengan kebutuhan industri dan kondisi pasar.

Adanya kepastian serapan dapat mendorong petani meningkatkan kualitas tembakau. Industri juga memperoleh manfaat karena mendapatkan bahan baku dari sentra produksi dalam negeri.Menurut Aher, impor seharusnya hanya menutup kekurangan produksi nasional. Pemerintah tidak perlu membuka keran impor ketika petani mampu menyediakan kebutuhan industri.“Impor seperlunya saja sebagai material ekonomi. Ketika kita punya produksi cukup untuk 90 persen atau 80 persen, impor kurangnya,” tegasnya.

Selama ini Petani tembakau tidak hanya menghadapi persoalan impor. Mereka juga menghadapi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau dan kesehatan. Untuk itu Aher mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan dampak setiap kebijakan terhadap petani. Kebijakan mengenai tar, nikotin, distribusi, dan industri dapat memengaruhi kebutuhan bahan baku. Jika kebutuhan industri turun, penyerapan tembakau petani juga berpotensi ikut tertekan. Karena itu, pemerintah perlu menghitung dampak kebijakan secara menyeluruh sebelum menerapkannya.

Sementara itu Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menilai negara perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap produk pertanian lokal. Menurutnya, komoditas yang mampu diproduksi petani Indonesia harus memperoleh ruang yang memadai di pasar domestik.“Kita tentunya sama-sama tidak menghendaki impor tembakau dan tidak menghendaki impor bawang putih. Apa yang bisa kita produksi di negara kita? Ya kita produksi saja,” ujar Adian.

Adian juga menyoroti luasnya mata rantai ekonomi sektor tembakau. Produksi tembakau tidak hanya melibatkan petani, tetapi juga pekerja dan pelaku usaha dalam rantai pengolahannya. Karena itu, kebijakan terhadap tembakau perlu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat di sentra produksi. Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara kepentingan industri, konsumen, kesehatan, dan keberlangsungan petani.

Pemerintah perlu mempertemukan kepentingan petani dengan kebutuhan industri. Pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan kebijakan impor tidak melemahkan produksi yang sudah mampu berkembang. Dengan kebijakan yang konsisten, petani memiliki dasar lebih kuat untuk meningkatkan produksi. Mereka juga dapat mengembangkan usaha tanpa menghadapi ketidakpastian pasar yang terlalu besar.

Penulis: Nurul Huda