Mudik ke Probolinggo akan Diisolasi 14 Hari

Saat pandemi virus corona (covid-19) merebak, pemudik yang nekat pulang kampung ke Kabupaten Probolinggo harus bersiap secara mental dan fisik. Sebab, begitu menginjakkan kakinya di Kabupaten Probolinggo, pemudik “bandel” akan diisolasi selama 14 hari.

"Kebijakan ini mulai diberlakukan Sabtu tadi malam, 4 April 2020. Pemkab Probolinggo sudah menyiapkan ruang isolasi di tingkat kabupaten,” kata Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian, Minggu 5 April 2020, pagi.

Untuk mengantisipasi melubernya pemudik yang nekat, juga akan disiapkan ruang isolasi di tingkat kecamatan. “Kebijakan ini mengacu pada protokol kesehatan pencegahan covid-19,” ujarnya.

Kebijakan isolasi 14 hari bagi pemudik ini sudah dimatangkan dalam rapat yang dipimpin Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari sebelumnya. Intinya kebijakan tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) di Kabupaten Probolinggo terkait penanganan covid-19.

Demi menjaring pemudik itu, Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo  membuat titik pantau (check point) di empat jalur kedatangan. Yakni, di Rest Area Tongas, Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas di sebelah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.

Di timur yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, pemudik dicegat di Desa Binor, Kecamatan Paiton, dekat kawasan PLTU Paiton. Pemudik dari arah selatan yang berbatasan dengan Lumajang dihadang di Kecamatan Tegalsiwalan.

Titik pantau, kata Yulius, juga diletakkan di pintu keluar (exit) Tol Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Sehingga para pemudik yang melintasi tol, baik dari arah Malang atau Surabaya bisa terjaring di exit Tol Muneng.

Masih terkait pengetatan pemudik yang pulang kampung, exit Tol Probolinggo Timur di Kecamatan Leces dan exit Tol Probolinggo Barat di Tongas untuk sementara ditutup. Tentu saja Pemkab Probolinggo bekerja sama dengan PT Jasa Marga selaku pengelola jalan bebas hambatan itu.

“Pemkab Probolinggo juga berkoordinasi dengan Pemkot Probolinggo demi penerapan check point,” kata Yulius. Soalnya, warga Kabupaten Probolinggo yang mudik bisa saja melewati Terminal Bayuangga, Pelabuhan Tanjung Tembaga, hingga Stasiun Kereta Api Probolinggo.

Bahkan masih ada “saringan” lain untuk mencegat pemudik yang nekat pulang kampung. “Kami melibatan check point yang dilakukan di tingkat desa atau kelurahan,” ujar mantan Camat Sukapura itu.

Yulius meminta maaf kepada pemudik yang pulang ke Probolinggo karena terganggu dengan kebijakan isolasi itu. “Ini pilihan sulit, demi menjaga kesehatan kita bersama,” ujar alumnus STPDN itu.

Pemkot Larang ASN Mudik

Masih terkait mudik, Walikota Hadi Zainal Abidin beberapa hari sebelumnya menyatakan, semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Probolinggo dilarang mudik. “Kalau nekat mudik ya silakan saja, tetapi kami beri sanksi,” ujarnya.

Habib Hadi, panggilan akrab walikota, masih banyak cara yang bisa ditempuh untuk menggantikan mudik. “Mudik itu intinya kan silaturahmi, masih bisa diganti dengan menelepon atau melalui video call,” katanya.

Seperti halnya Pemkab, Pemkot Probolinggo juga menempatkan sejumlah titik pantau di Kota Bayuangga. Sedikitnya tujuh titik pantau sudah disiapkan di Kota Probolinggo yakni, di stasiun, terminal, di Wiroborang (tapal batas timur), Ketapang (tapal batas barat), Wonoasih (tapal batas selatan), hingga pelabuhan.

Pembuatan tujuh titik pantau itu, kata Habib Hadi, sangat signifikan mengingat Kota Probolinggo dikepung sejumlah daerah yang statusnya zona merah. “Ada sejumlah zona merah yang mengepung Probolinggo seperti, Situbondo, Jember, dan Lumajang,” kata Pengasuh Pesantren Riyadlus Sholihin, Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo itu.