Mensos: Pengadaan Laptop Sekolah Rakyat Harus Transparan

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pengadaan laptop bagi seluruh siswa Sekolah Rakyat akan dan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memastikan setiap program pemerintah dijalankan dengan integritas tinggi.

"Pengadaan harus transparan, terbuka, tidak ada kongkalikong. Tidak boleh ada penyimpangan, sesuai prosedur dan ketentuan. Sejalan dengan arahan presiden untuk memastikan program pemerintah dijalankan dengan intensitas tinggi," kata Syaifullah Yusuf usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 , Kompleks Wyataguna Bandung.

Untuk laptop dan seragam, kata Syaifullah, ditargetkan akan dibagikan kepada lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat semua jenjang di seluruh Indonesia secara bertahap di tahun 2025 ini.

Pada tahap pertama mulai Bulan Agustus ini, sekitar 9.700 siswa akan menerima perangkat tersebut, disusul 6.000 siswa pada tahap kedua.

"Setiap siswa akan menerima satu unit laptop, tentu disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, baik SD, SMP, maupun SMA," ujar Syaifullah.

Syaifullah menyebutkan pihaknya telah meminta pendampingan dari aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi tidak sah. Ia juga berkomitmen untuk mengawal langsung proses tersebut bersama Wakil Menteri dan jajaran di Kementerian Sosial.

"Kami awali dari diri kami sendiri. Komitmen untuk tidak melakukan penyimpangan harus dimulai dari saya sebagai Mensos, Wamensos, dan seluruh jajaran Kemensos," ucapnya.

Mengenai spesifikasi perangkat, Mensos menyebut hal tersebut menjadi ranah panitia pengadaan, namun ia memastikan bahwa pemilihan spesifikasi akan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran digital siswa di masing-masing tingkat pendidikan.

Pengadaan laptop ini disebut merupakan bagian dari dukungan fasilitas penunjang pembelajaran di Sekolah Rakyat, yang termasuk menyasar anak-anak dari kelompok rentan di berbagai daerah, termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) guna mendukung pembelajaran.

Sekolah Rakyat sendiri telah beroperasi di 70 titik dan ditargetkan menjangkau 159 titik hingga akhir tahun 2025, mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke.*