Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pangan Akan Dijadikan Sebagai Senjata

Presiden RI, Prabowo Subianto, menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) untuk dua tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 21 Oktober 2026, sore.

"Saudara-saudara, inti dari rapat paripurna ini adalah sesungguhnya saya ingin sampaikan terima kasih dan penghargaan saya ke seluruh jajaran Kabinet Merah Putih," ujar Prabowo yang berbusana safari putih dan mengenakan kopiah dalam SKP yang juga disiarkan secara langsung saluran Youtube Sekretariat Presiden.

"Saya sebagai pemimpin saudara-saudara, saya sebagai yang diberi mandat oleh rakyat, saya merasa bahwa saudara-saudara sebagai pembantu-pembantu inti saya jalankan tugas untuk bangsa dan rakyat. Saya merasa bahwa saudara-saudara telah bekerja dengan sangat keras," puji Prabowo.

Atas dasar itu, Prabowo memuji kinerja para anak buahnya tersebut.

"Saudara-saudara telah beri apa yang saudara bisa beri dengan semangat bahwa saudara-saudara telah hasilkan kinerja yang menurut penilaian saya cukup membanggakan," katanya.

Menurut Prabowo, selama dua tahun pemerintahannya diterpa tantangan yang cukup berat. Beberapa tantangan itu, kata Prabowo, di antaranya adalah dinamika global, konflik perang terbuka hingga perang dagang, dan kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkar api dunia (ring of fire), serta dinamika iklim atau cuaca.

"Dua tahun kita kerja bersama, dua tahun kita mengemban amanah dari rakyat kita, kita telah menghadapi berbagai tantangan," kata Prabowo.

Sebelumnya, pantauan jajaran anggota Kabinet Merah Putih dan Kepala/Lembaga mulai berdatangan ke Istana menjelang Pukul 14.30 WIB. Sejumlah menteri itu mulai dari Mendes Yandri Susanto, Menhut Raja Juli Antoni, KSAU Marsekal Tonny Harjono, Ketua Wantimpres Pratikno, Menlu Arrmanatha Nasir, Menperin Sarmuji, Anggota Wantimpres Rocky Gerung, hingga Menkum Supratman Andi Agtas.

Saat tiba di lokasi, Pratikno mengatakan, seluruh jajaran Wantimpres diundang untuk hadir ke SKP sore ini.

"Kami Wantimpres, ketua, wakil ketua, dan sekretaris serta seluruh anggota Wantimpres diundang di Sidang Kabinet Paripurna pada sore hari ini," kata dia.

Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini digelar satu hari setelah dua tahun berjalan pemerintahan Prabowo-Gibran. Tercatat, Prabowo terakhir kali menggelar SKP pada 20 Juli 2026 lalu, dan digelar lagi pada hari ini.

Jadikan Pangan Sebagai Senjata

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pangan, termasuk beras, kini dapat menjadi senjata dalam persaingan global sehingga tak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai urusan bisnis. Ia menilai perubahan situasi global menuntut Indonesia menghubungkan hubungan antara kepentingan ekonomi, politik, dan perlindungan.

"Sekarang mata uang jadi senjata. Sekarang ekspor impor jadi senjata, sekarang pangan senjata jadi, beras jadi senjata. Jadi bisnis tidak bisa kita pandang murni bisnis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026.

Prabowo mengatakan, sejak awal pemerintahannya, bahkan sebelum resmi dilantik ketika masih menjabat menteri pertahanan pada era Presiden Joko Widodo, ia berupaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

Ia menyebut kebijakan menjadi tetangga yang baik (good neighbour policy ) tetap menjadi salah satu pendekatan Indonesia dalam hubungan luar negeri.

Menurutnya, Indonesia berusaha memenuhi berbagai permintaan negara tetangga dan menjaga hubungan baik dengan negara lain di luar kawasan. Namun, ia menegaskan Indonesia tidak ingin bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun.

“Kita hormati, kita tidak mau terlibat, tapi sesuai UUD kita, kita antiimperialisme, anti penjajahan,” ujarnya.

Prabowo mengatakan kebijakan luar negeri dan dalam negeri perlu didasarkan pada kepentingan nasional. Di dalam negeri, ia mengaku mengutamakan kepentingan bangsa di atas kelompok kepentingan dan berupaya merangkul berbagai kekuatan.

Menurut Prabowo, salah satu kelemahan Indonesia adalah elite yang masih terkotak-kotak berdasarkan kepentingan sektoral. Ia menilai permasalahan tersebut mungkin dihilangkan dari pendidikan dan cara pandang yang memisahkan bidang politik, ekonomi, sosial, dan perlindungan.

Prabowo mengatakan pemerintah perlu memperbaiki pendekatan tersebut dalam jangka panjang, terutama melalui sistem pendidikan yang mengintegrasikan berbagai bidang dan tidak berjalan secara sektoral.

“Ini saya kira jangka panjang kita akan memperbaikinya, bahwa penyampaian pendidikan kita harus benar-benar integralistik, tidak bisa sektoral,” ucap Prabowo.