Ancaman Kekeringan Ekstrem, Pemprov Jatim Siapkan Langkah Antisipasi
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen bersiap menghadapi ancaman kemarau panjang yang akan terjadi mulai April 2026 ini. Hal ini karena adanya potensi el nino yang berpotensi menimbulkan kekeringan ekstrem hingga kebakaran hutan dan lahan (kahutla) di Jatim.
Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) sebelumnya sudah memprediksi awal musim kemarau beberapa terjadi pada April 2026 ini. Sedangkan puncak musim kemarau akan terjadi pada periode Juli – September 2026.
Sementara periode kritis diprediksi akan meluas hingga mencapai 72,5 persen wilayah pada puncaknya. "Durasi kemarau pada tahun ini diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," kata Khofifah.
"Menurut BMKG akan terjadi peningkatan dampak kekeringan pada tahun 2026 dibanding tahun 2025," imbuhnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah serta stakeholder terkait untuk pro aktif melakukan upaya untuk menekan potensi yang dapat terjadi. Terutama masalah karhutla.
Jatim sebelumnya memiliki pengalaman karhutla yang cukup parah pada tahun 2024 ketika kebakaran terjadi di Gunung Bromo, Gunung Lawu dan Gunug Arjuno. Kejadian itu membuat pariwisata di tiga wilayah tersebut terdampak.
Khofifah juga menginstruksikan kepala daerah agar memastikan distribusi air bersih tepat sasaran dan perkuat pemantauan titik api di wilayah rawan.
"Bupati/walikota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi," ucapnya.
Khofifah menjelaskan bahwa dampak kemarau ini akan berpengaruh secara langsung pada sektor pertanian, khususnya lahan sawah. Di mana, pada awal kemarau sekitar 56,2 persen lahan terdampak, dan meningkat menjadi 76,7 persen atau sekitar 921 ribu hektare pada puncaknya.
Menurutnya kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan sawah di Jatim mencapai lebih dari 1,2 juta hektare, yang terdiri dari sekitar 59,6 persen sawah irigasi dan 40,4 persen sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Sedangkan Pemprov Jatim tetap menargetkan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026. "Penguatan manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis bulan Mei dan Agustus," terangnya.
Berkaitan dengan penanganan karhutla dan kekeringan tahun ini, pemprov menyiapkan strategi terpadu dilakukan secara kolaboratif lintas sektor dan sinergi instansi kunci.
Strategi penanganan karhutla tersebut antara lain pencegahan dini melalui sistem peringatan dini, respon cepat melalui operasi darat dan udara, pemulihan pasca-bencana melalui rehabilitasi lahan dan penegakan hukum yang tegas.
Sementara strategi mitigasi kekeringan lebih difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk dan embung, penyusunan peta desa rawan kekeringan, distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor strategis, dan fasilitasi pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.
Selain itu, antisipasi diperkuat dengan penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektor secara berkala, penetapan status siaga darurat sesuai kebutuhan, optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta Pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui Masyarakat Peduli Api (MPA).
"Kolaborasi dan sinergi untuk antisipasi dampak bencana kemarau, kekeringan dan karhutla harus terus dikoordinasikan dan dikomunikasikan," pungkasnya.