SPPG Kalitengah Sidoarjo Disuspend BGN, Penyebab Keracunan Masih Diselidiki

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sanksi ini diberlakukan menyusul sekitar 500 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam mengalami gangguan saluran cerna usai mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan, keputusan suspend diambil setelah pihaknya menerima laporan terkait kejadian tersebut. BGN bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Sidoarjo kemudian turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi awal.

Menurut Teguh, operasional SPPG Kalitengah telah dihentikan sejak malam setelah kejadian. Surat penghentian sementara dari BGN pusat juga telah diterbitkan pada Rabu, 2 September 2026.

“Per kemarin malam kami mendapatkan informasi dari BGN Provinsi dan Korwil Sidoarjo. Kami langsung turun ke lapangan, melakukan investigasi dan melaporkan kepada pimpinan pusat, kepada Kepala Badan langsung, Pak Sudaryono,” kata Teguh saat sidak di SPPG Kalitengah.

“Awalnya malam hari itu kita hentikan. Per tadi pagi sudah ada surat suspend untuk dapur ini,” lanjutnya.

Dengan adanya surat tersebut, SPPG Kalitengah untuk sementara tidak diperbolehkan beroperasi. Tim dari BGN pusat juga dijadwalkan datang untuk melakukan investigasi lebih lanjut guna menentukan status penghentian operasional dapur tersebut.

Teguh menegaskan, BGN belum dapat memastikan apakah suspend tersebut hanya bersifat sementara atau akan berlanjut menjadi sanksi yang lebih berat. Keputusan akan ditentukan setelah seluruh proses investigasi dan evaluasi selesai.

“Tim pusat pun akan datang hari ini juga untuk investigasi lebih lanjut, apakah suspend ini ringan atau berat,” ujarnya.

Penyebab Gangguan Kesehatan Masih Diselidiki

Terkait penyebab gangguan kesehatan yang dialami para santri, Teguh belum dapat memastikan bahan makanan atau menu tertentu yang menjadi pemicunya.

“Indikasi keracunan dari bahan apa, kami masih investigasi dan evaluasi,” katanya.

Adapun makanan yang disalurkan SPPG Kalitengah pada hari kejadian antara lain nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, dan tempe Bali.

Sampel makanan telah diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat.

BGN juga belum mengambil kesimpulan bahwa makanan dari SPPG Kalitengah merupakan penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut. Karena itu, proses investigasi masih dilakukan dengan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

SPPG Kalitengah Suplai 2.800 Porsi Setiap Hari

SPPG Kalitengah diketahui telah memasok makanan MBG sejak April 2026. Dalam sehari, dapur tersebut menyalurkan sekitar 2.800 porsi makanan kepada sejumlah penerima manfaat.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 porsi disalurkan ke lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Selain pondok pesantren, makanan juga didistribusikan ke 19 lembaga pendidikan lainnya.

Teguh menyebut penerima manfaat tersebut terdiri atas sejumlah sekolah, termasuk jenjang taman kanak-kanak (TK) swasta. Di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Hikam sendiri terdapat dua sekolah yang menerima pasokan makanan dari SPPG tersebut.

“Kalau di pondok itu ada 1.000. Jadi total di SPPG ini ada 2.800-an,” jelas Teguh.

Pengawasan SPPG Akan Diperketat

Selain menangani kasus di SPPG Kalitengah, BGN juga akan melakukan evaluasi terhadap pengawasan dapur MBG di Sidoarjo. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi persyaratan dan standar keamanan pangan.

Teguh mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, terutama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan bagi SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ia menyebut terdapat 31 SPPG yang masih belum memiliki izin tersebut. BGN bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mendorong agar proses pemenuhan persyaratan dapat dipercepat.

“Kami akan koordinasi dengan Forkopimda Sidoarjo. Alhamdulillah, Forkopimda Sidoarjo sangat tanggap dan responsif. Kami dibantu terus. Perihal yang belum ada SLHS akan dipercepat dan dibantu oleh Sidoarjo,” ujarnya.

Ke depan, pengawasan terhadap SPPG juga akan diperketat. BGN pusat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk standar pengolahan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.

“Pastinya akan lebih ketat. Pimpinan akan mengevaluasi kembali dari pusat,” kata Teguh.

Sementara itu, status operasional SPPG Kalitengah masih menunggu hasil investigasi tim BGN pusat serta pemeriksaan laboratorium. Hingga proses tersebut selesai, dapur MBG tersebut tetap dalam kondisi suspend dan tidak beroperasi.