Soal Pembaruan Kepemimpinan, Ini 4 Sikap NU Jatim Jelang Pemilu
Nahdlatul Ulama memandang pemilihan umum adalah mekanisme yang sah berdasarkan hukum negara dan agama untuk mengangkat dan membaharui mandat kepemimpinan politik atau nashbul imâmah.
"Munas Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat pada 17 November 1997 M telah menegaskan bahwa pemilu dalam negara demokrasi merupakan salah satu manifestasi prinsip syūrâ di dalam Islam yang sah dan mengikat," kata Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar, Senin 15 April 2019.
Dalam imbauan resmi, selain ditandatangani bersama sekretaris PWNU Jatim Prof Akh Muzakki, juga Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Katib KH Safruddin Syarif.
Karena itu, menyambut Pemilu serentak 2019, Nahdlatul Ulama menyampaikan pesan-pesan kebangsaan sebagai berikut:
"Nahdlatul Ulama memandang pemilihan umum adalah mekanisme yang sah berdasarkan hukum negara dan agama untuk mengangkat dan membaharui mandat kepemimpinan politik atau nashbul imâmah."
Pertama, Mengajak peran serta seluruh warga negara menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil dengan menggunakan hak pilihnya dalam mekanisme demokrasi lima tahunan. Pemilu yang jurdil adalah wasīlah mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Karena itu, kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat, Nahdlatul Ulama menghimbau agar tidak golput. Gunakan hak pilih dengan nalar dan nurani untuk memilih Calon Presiden/Wakil Presiden serta calon-calon wakil rakyat (DPD/DPR/DPRD) yang memenuhi kriteria profetik shidiq, tablīgh, amânah, dan fathânah.
Kedua, Mengajak kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu/DKPP), juga Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu) untuk menjamin penyelenggaraan pemilu seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya demi mewujudkan demokrasi Indonesia yang bermartabat. Tindak dan jangan pernah berkompromi dengan politik uang (money politic) yang terbukti merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi.
Ketiga, Mengajak kepada para konstestan, tim sukses, pendukung, simpatisan, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama dan seluruh warga negara, serta aparat keamanan (TNI/Polri) agar bahu-membahu menciptakan suasana politik yang damai, tidak memprovokasi rakyat dengan berita hoaks dan ujaran kebencian, tidak melegitimasi ketersediaan dan menerima hasil pemilu dengan legowo. Jika merasa keberatan terhadap hasil pemilu, menggunakan prosedur dan mekanisme konstitusi yang tersedia, sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pemilu adalah ‘pesta’ demokrasi yang selayaknya dirayakan dengan jiwa yang damai, dengan semangat persaudaraan bukan permusuhan.
Keempat, Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama yang digelar bangsa Indonesia dan menjadi batu uji kesiapan bangsa Indonesia berdemokrasi secara maju dan beradab. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun ini akan mengokohkan persepsi dunia bahwa Indonesia—yang menyoritas Muslim—dapat menyandingkan Islam dan demokrasi dalam satu tarikan nafas. Karena itu, Nahdlatul Ulama menghimbau kepada semua pihak agar menjaga, berpartisipasi dan berperan aktif memastikan penyelenggaraan pemilu yang damai, bersih, jujur, dan adil.
Selain itu, ada Instruksi Khusus untuk warga NU dan umat Islam di Jawa Timur agar:
1. Melaksankan Lailatul Ijtima' di musholla, masjid, pesantren dan kantor NU terdekat pada Selasa 16 April 2019.
2. Melaksanakan ibadah Sholat Subuh berjamaah dilanjutkan Istighotsah untuk kesuksesan Pemilu 2019; mengingatkan dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya ke TPS; dan pengamanan lingkungan TPS pada Rabu 17 April 2019.
3. Mengenakan baju putih serta bersarung bagi Nahdliyin dan memakai kerudung hijau serta baju putih bagi Nahdliyat dan pengurus NU di semua tingkatan.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak KPU, Bawaslu, Polri dan TNI dalam rangka membantu penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS yang luber, jurdil, aman dan demokratis. Pemilu bermartabat adalah cerminan bangsa yang berbudaya, beradab. Mari kita wujudkan bersama.
Pernyataan dan instruksi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dikeluarkan di Surabaya, tanggal 15 April 2019 ditandatangani Rais Syuriah KH M Anwar Manshur dan Katib Syuriah KH Safruddin Syarif, serta Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar dan Sekretaris Prof Akh Muzakki. (adi)