Sistem Presidensial Kini: Antara Efektivitas Presiden dan Bahaya Personalisasi Kekuasaan

Sistem presidensial di era sekarang tidak lagi dimaknai sekadar pemisahan kekuasaan secara kaku antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di banyak negara modern, sistem ini berkembang menjadi model pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pusat kepemimpinan negara sekaligus pemerintahan, dengan legitimasi langsung dari rakyat dan tetap diawasi melalui mekanisme checks and balances.

Pengamat politik Haryadi dari Lab45 menilai, sistem presidensial kini dipilih banyak negara karena dianggap lebih efektif menghadapi dinamika global yang menuntut keputusan cepat dan stabilitas pemerintahan.

“Presiden memiliki masa jabatan yang pasti sehingga pemerintahan tidak mudah dijatuhkan hanya karena dinamika politik parlemen,” tulis Haryadi dalam catatannya, Senin 18 Mei 2026.

Menurutnya, legitimasi langsung dari rakyat membuat posisi presiden lebih kuat dibanding kepala pemerintahan dalam sistem parlementer yang lahir dari kompromi politik parlemen.

Selain itu, sistem presidensial dianggap lebih cocok diterapkan di negara besar dan plural seperti Indonesia. Dengan wilayah luas, keragaman tinggi, serta keterhubungan global yang makin kompleks, negara membutuhkan figur eksekutif tunggal yang kuat namun tetap inklusif.

Presiden Jadi Pusat Politik

Haryadi mencatat, sistem presidensial modern memiliki sejumlah ciri khas. Salah satunya adalah konsep single executive, yakni presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Tidak ada lagi dualisme kekuasaan eksekutif. Presiden juga memiliki masa jabatan tetap dan hanya bisa diberhentikan melalui mekanisme konstitusional seperti impeachment.

Ciri lain adalah kabinet yang bertanggung jawab penuh kepada presiden, bukan kepada parlemen. Karena itu, presiden memiliki peluang membentuk kabinet profesional atau zaken kabinet yang diisi kalangan teknokrat.

Namun dalam praktik politik modern, sistem presidensial juga berkembang menjadi presidensialisme koalisi. Presiden tetap harus mengakomodasi partai-partai di parlemen untuk menjaga stabilitas dukungan politik.

Di sisi lain, muncul pula kecenderungan personalisasi politik. Figur presiden nyaris menjadi pusat komunikasi politik sekaligus simbol negara.

“Institusi kepresidenan sering kali kalah kuat dibanding figur presidennya,” tulis Haryadi.

Multipartai Ekstrem Bisa Jadi Beban

Haryadi menilai, keberhasilan sistem presidensial tidak hanya bergantung pada konstitusi, tetapi juga desain sistem kepartaian dan parlemen yang menopangnya.

Sistem presidensial dinilai lebih stabil jika ditopang multipartai sederhana atau sistem dua partai. Sebaliknya, multipartai ekstrem justru dapat mempersulit pemerintahan karena negosiasi politik menjadi terlalu rumit.

Dalam konteks parlemen, desain yang dianggap paling cocok adalah bikameral asimetris atau unikameral yang kuat dan efisien.

Dengan model itu, relasi antara presiden dan parlemen bisa tetap berjalan dinamis tanpa menimbulkan kebuntuan politik berkepanjangan.

Kelebihan dan Titik Lemah

Sistem presidensial memiliki sejumlah kelebihan. Pemerintah memiliki waktu cukup untuk menjalankan program jangka panjang tanpa ancaman dijatuhkan parlemen.

Selain itu, rakyat juga mengetahui secara jelas siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas arah kebijakan negara, yakni presiden.

Namun, sistem ini juga menyimpan kelemahan. Jika presiden tidak menguasai mayoritas di parlemen, proses pembentukan undang-undang bisa tersendat.

Mandat langsung dari rakyat juga berpotensi melahirkan sikap merasa paling kuat dan berada di atas lembaga negara lain.

“Prinsip winner takes all dapat memicu polarisasi tajam karena kompetisi politik menjadi bersifat zero sum,” tulisnya.

Demokrasi Jangan Tergantung Figur

Karena itu, Haryadi menekankan pentingnya memperkuat pelembagaan sistem presidensial agar tidak berjalan berdasarkan selera personal presiden semata.

Beberapa langkah yang dianggap penting antara lain memperjelas mekanisme veto presiden, memperkuat transparansi hubungan eksekutif-legislatif-yudikatif, hingga membatasi personalisasi kekuasaan.

Profesionalisasi birokrasi juga dinilai penting agar negara tidak bergantung pada pergantian politik.

Selain itu, budaya konstitusional harus diperkuat agar seluruh elite politik tunduk pada aturan main demokrasi, bukan sekadar kepentingan pragmatis jangka pendek.

Haryadi juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi partai politik agar parlemen tidak semata menjadi arena transaksi politik.

Tantangan Besar: Patronase Politik

Meski demikian, pelembagaan sistem presidensial tidak berjalan di ruang hampa. Tantangan terbesar justru datang dari budaya patronase yang masih kuat.

Perhatian publik sering kali lebih tertuju pada figur presiden dibanding penguatan institusi demokrasi.

Di sisi lain, pragmatisme partai politik dapat melemahkan fungsi pengawasan parlemen. Sebaliknya, polarisasi ideologi yang terlalu tajam juga bisa membuat parlemen berubah menjadi arena konflik berkepanjangan.

Karena itu, tantangan utama sistem presidensial saat ini bukan lagi soal memisahkan kekuasaan secara kaku, tetapi bagaimana menciptakan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kontrol demokrasi.

“Masalah utama sistem presidensial bukan semata desain konstitusi, tetapi lemahnya pelembagaan demokrasi dan dominannya personalisasi kekuasaan presiden,” pungkas Haryadi.