Sejumlah Proyek di Probolinggo Mangkrak dan Bermasalah
Seolah menjadi tradisi bertahun-tahun, sejumlah proyek fisik di Kota Probolinggo mangkrak dan bermasalah menjelang akhir tahun. Proyek fisik itu ada yang mangkrak karena kontraktor terganjal masalah finansial, melewati batas waktu penyelesaian, hingga dikeluhkan masyarakat.
Gedung Inspektorat di Jalan Mastrip termasuk proyek mangkrak hingga beberapa tahun. Selain itu proyek hibah di Pesantren Mambaul Ulum juga mangkrak karena kontrakor terganjal kecukupan finansial.
Di luar itu masih ada proyek-proyek yang disangsikan bisa selesai tepat waktu mengingat batas akhir penyelesaian hingga akhir Desember 2025. Sebagian proyek justru dikeluhkan publik karena mengganggu kepentingan warga di antaranya, karena mengakibatkan putusnya jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (Perudam) Bayuangga.
Hal itu terungkap ketika Komisi III DPRD Kota Probolinggo mengevaluasi dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek-proyek fisik menjelang akhir tahun 2025 ini.
“Benar, kami menemukan banyak proyek fisik bermasalah mulai, kontraktor gagal menyelesaian proyek karena kendala finansial, progress penyelesaian lambat, hingga proyek dikeluhkan warga,” kata Ketua Komisi III DPRD, Muklas Kurniawan, Senin, 15 Desember 2025.
Sebenarnya, proyek Gedung Inspektorat yang berkali-kali disidak Komisi III DPRD sudah terlihat bermasalah sejak akhir November 2025. Saat itu proyek yang letaknya berhimpitan dengan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo di Jalan Mastrip progresnya sangat lamban. Komisi III DPRD menghitung, progres proyek Gedung Inspektorat sangat rendah, sekitar 28 persen.
Proyek fisik lain yang juga mangkrak adalah proyek di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Kelurahan Sumbertaman. Kontraktor akhirnya meninggalkan lokasi proyek setelah gagal menyelesaikan proyek teresebut.
Proyek yang penyelesaiannya lamban juga terjadi pada revitalisasi Alun-alun Kota Probolinggo. Terakhir proyek Rumah Dinas (Rumdin) Wakil Walikota Probolinggo. Tetapi dua proyek ini (alun-alun dan rumdin wawalikota) masih bisa selesai dengan tambahan waktu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti mengakui, adanya hambatan serius di sejumlah proyek. Ia menyebut faktor utama keterlambatan proyek disebabkan oleh kemampuan finansial rekanan pelaksana yang belum siap mendahulukan biaya pembelian material.
“Dari hasil evaluasi, masalah utama ada pada kemampuan keuangan rekanan pelaksana. Banyak perusahaan tidak siap secara finansial untuk mendahulukan pembelian material,” kata Rini, panggilan akrab Setiorini Sayekti kepada wartawan.
Dikatakan, Dinas PUPR-KP akan menggandeng Inspektorat dan Bagian Hukum untuk mengkaji aturan baru terkait kelayakan finansial rekanan. Menurutnya, penguatan regulasi ini penting agar proses tender berikutnya dapat menghasilkan pelaksana proyek yang siap secara administrasi dan finansial.
Selain proyek-proyek tersebut, Rini juga mengaku “dipusingkan” dengan proyek preservasi Jalan Soekarno-Hatta dan Panglima Sudirman. Proyek pusat (Kementerian PUPR) itu banyak disoroti masyarakat karena menimbulkan dampak lingkungan di sekitar lokasi termasuk jebolnya puluhan titik jaringan air minum (Perumdam Bayuangga).
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menyatakan, akan terus mengawal jalannya proyek agar selesai tepat waktu dengan mutu terbaik.
“Tiga proyek besar menjadi fokus utama kami yaitu, rumah dinas wakil wali kota, gedung inspektorat, dan pondok pesantren Mambaul Ulum. Kami akan memanggil kontraktor pelaksana untuk dimintai keterangan langsung,” kata politisi Partai Golkar itu.