Putusan MK Jadi Momentum Pembenahan Regulasi Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Komisi II DPR menilai putusan tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada secara menyeluruh.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan itu melalui sidang pembacaan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Senin 29 Juni 2026. Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak dapat diterima.

Dengan putusan tersebut, mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung tetap berlaku sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.

Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, menilai putusan MK harus menjadi titik awal pembenahan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, fokus pemerintah dan DPR kini bukan lagi memperdebatkan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Sebaliknya, perhatian harus diarahkan pada penyempurnaan tata kelola demokrasi agar menghasilkan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas. “Putusan MK ini menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi Indonesia harus terus berbenah. Yang paling utama bukan lagi memperdebatkan cara memilih kepala daerah, melainkan memastikan hadirnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar legislator yang akrab disapa Edo dalam keterangannya kdi Jakarta, Rabu 1 Juli 2026.

Menurut Edo, revisi regulasi harus diarahkan pada pembenahan sejumlah aspek penting. Ia menilai biaya politik masih terlalu tinggi sehingga perlu ditekan melalui pembaruan aturan.

Selain itu, revisi undang-undang perlu memperkuat sistem kaderisasi partai politik, meningkatkan transparansi pendanaan kampanye, memberantas praktik politik uang, serta memperbaiki mekanisme rekrutmen calon kepala daerah berbasis merit dan integritas.

Selain itu Edo juga meminta pemerintah mengevaluasi desain pembiayaan penyelenggaraan pilkada secara menyeluruh. Ia menilai demokrasi harus tetap menghasilkan kualitas kepemimpinan tanpa membebani keuangan negara maupun peserta pemilu. Menurutnya, biaya politik yang terlalu tinggi berpotensi memicu praktik korupsi politik ketika kepala daerah terpilih berupaya mengembalikan modal politiknya.

Politisi Fraksi PKB tersebut menegaskan komitmennya untuk menjadikan putusan MK sebagai pijakan dalam membangun sistem demokrasi yang semakin matang. Untuk itu Edo berharap Indonesia memiliki demokrasi yang berintegritas, efisien, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu melahirkan pemimpin daerah terbaik menjelang Indonesia Emas 2045.

Hormati Putusan MK yang Bersifat Final

Edo menegaskan seluruh pihak wajib menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai negara hukum, putusan MK memiliki sifat final dan mengikat sehingga menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara negara.

“Kami menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang final dan mengikat. Dalam negara hukum, putusan MK wajib menjadi rujukan seluruh penyelenggara negara. Namun, menghormati putusan bukan berarti menghentikan ikhtiar untuk terus menyempurnakan kualitas demokrasi,” ujar Edo. Ia menjelaskan bahwa wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah gagasan yang bertentangan dengan demokrasi.

Edo menyebut gagasan tersebut lahir dari kajian konstitusional, pertimbangan akademik, serta pengalaman empiris mengenai berbagai persoalan dalam pelaksanaan pilkada langsung. Meski demikian, setelah adanya putusan MK, Edo menilai perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sudah seharusnya diakhiri. Seluruh energi bangsa perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkada.

Komisi II Serap Aspirasi Seluruh Partai Politik

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Komisi II bahkan berencana mengunjungi berbagai partai politik, termasuk partai non-parlemen, agar seluruh pandangan dapat terakomodasi dalam penyusunan regulasi baru. “Komisi II akan proaktif berkunjung ke partai-partai politik, terutama partai-partai yang non-parlemen, agar bisa mengakomodasi apa yang menjadi pandangan-pandangan semua partai,” kata Bahtra Banong di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026.

Menurut Bahtra, pelibatan partai non-parlemen merupakan bagian dari komitmen DPR dalam membangun proses legislasi yang lebih partisipatif. “Kami di Komisi II ingin memastikan bagaimana agar pelibatan partisipasi publik itu betul-betul dikedepankan dalam hal pembuatan undang-undang,” ujar Bahtra.

Selain partai politik, Komisi II juga telah mengundang akademisi, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen publik untuk memberikan masukan terhadap rancangan revisi UU Pemilu. Bahtra menjelaskan pembahasan saat ini masih berada pada tahap penjaringan aspirasi. DPR belum mema

Komisi II DPR berharap proses revisi UU Pemilu tidak hanya menyempurnakan aspek teknis penyelenggaraan pemilu. Regulasi baru juga diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.

Dengan sistem yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, pelaksanaan pilkada diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki integritas, kompetensi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Penulis: Nurul Huda