Presiden Resmikan Pos Lintas Batas Aruk Kalbar - Malaysia

Pontianak: Sebagai representasi wajah Indonesia, pos lintas batas negara (PLBN) dan juga wilayah sekitarnya terus mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo. Setelah kemarin PLBN Nanga Badau yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu diresmikan oleh Presiden, hari ini, Jumat, (17/3) siang  Presiden Joko Widodo meresmikan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Dalam kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Barat yang ketujuh kalinya ini, Kepala Negara menitipkan pesan agar PLBN Aruk yang baru saja dibangun ulang ini untuk benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Presiden percaya, dengan dibangunnya PLBN Aruk ini, roda perekonomian di wilayah sekitarnya akan semakin berputar.

"Saya hanya ingin titip pos lintas batas negara yang ada di Aruk ini agar betul-betul digunakan masyarakat untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Jangan hanya sebatas sebagai kantor imigrasi, karantina, dan bea cukai. Harusnya masyarakat bisa memanfaatkan PLBN ini untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Kabupaten Sambas," ujar Presiden dalam sambutannya.

Peresmian PLBN Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas ini merupakan peresmian PLBN ketiga di Kalimantan Barat oleh Presiden. Setelah PLBN Nanga Badau di Kapuas Hulu yang diresmikan kemarin, PLBN lainnya adalah PLBN Entikong yang telah diresmikan Presiden pada 21 Desember 2016. "Tiga PLBN kita bangun dengan sebuah desain yang megah, semuanya berada di Kalimantan Barat," ucap Presiden.

Presiden juga menyatakan suka citanya mendengar pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data yang diterima olehnya, pertumbuhan ekonomi di sana menunjukkan angka 5,22 persen. Inilah yang diapresiasi secara khusus olehnya.

"Tapi harus dipertahankan dengan kerja keras seluruh masyarakat. Hati-hati, ekonomi dunia sekarang semuanya melambat, turun semuanya. Kita dengan susah payah dan segala jurus kita keluarkan agar ekonomi kita tidak turun. Alhamdulillah tahun 2016 lalu kita tumbuh 5,02 persen," Jokowi mengingatkan.

Seorang warga asli Sambas diminta untuk maju ke hadapannya saat Presiden memberikan sambutannya. Kepadanya Presiden Joko Widodo menanyakan kondisi perbatasan sebelum dilakukan pembangunan ulang. Kita tahu, dengan cara-cara serupa ini Presiden menjadi tahu segala permasalahan yang ada di lapangan.

"Saya belum pernah ke sini. Sebelumnya ke Entikong sudah tiga kali. Dulunya seperti apa kantor perbatasan ini? Kalau jelek bilang jelek, kalau bagus bilang bagus," tanyanya.

Dokter Boni, Ketua Dewan Adat Kabupaten Sambas, yang maju ke hadapan Presiden menjelaskan bahwa sebelum ini infrastruktur jalan di sekitar perbatasan masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sebelumnya, untuk menuju ke Aruk dari Sambas, butuh waktu baginya sekitar empat jam perjalanan. Kini, waktu tempuh tersebut dapat dipangkas hingga menjadi dua jam perjalanan.

"Jalan ini satu tahun terakhir baru bagus. Kami ke sini masih empat jam dari Sambas menuju Aruk. Artinya waktu itu jalannya tidak seperti sekarang, sekarang sudah dua jam," ungkapnya.

Saat ditanyakan kondisi jalan yang dilalui apakah sudah halus. "Lumayanlah Pak," jawab Boni. "Kalau lumayan masih banyak yang belum halus ya," ucap Presiden.

Presiden pun langsung bertanya pada Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kapan pembangunan jalan dari Sambas menuju Aruk dapat diselesaikan.  "Akhir 2017 baru selesai," ucap Basuki.

Ditanya pendapatnya tentang pembangunan yang dilakukan selain jalan oleh Presiden. "Kantor kalau yang sekarang ini lumayan, Pak," ucap Boni.

"Kok lumayan lagi? Saya lihat ini malah bagus semuanya. Ini dari yang saya lihat di Entikong, Badau. Ini bagus desainnya, masih dibilang lumayan. Saya pikir bakal bilang bagus banget Pak," ucap Presiden.

Boni menjelaskan bahwa perkantoran di PLBN sudah bagus, tapi perkantoran yang berada di luar PLBN Aruk sudah baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. "Dulu terbuat dari papan, sekarang sudah lumayan karena mulai permanen," ucap Boni.

Di hadapan para masyarakat Sambas, Kepala Negara sekaligus mengingatkan soal keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Di Indonesia terdapat 174 suku bahkan suku Dayak memiliki 152 sub suku dengan bahasa yang berbeda-beda. "Di negara manapun tidak ada, paling tiga atau dua (suku)," kata Presiden.

Presiden mengajak masyarakat yang hadir untuk kembali memahami Pancasila dan segala keberagaman yang dimiliki bangsa.

"Sehingga kalau kita satu NKRI, betul-betul bersatu semuanya, rukun semuanya, akan punya kekuatan besar bangsa kita," ucapnya.

Pemahaman masyarakat akan kebhinnekaan amat diperlukan bangsa ini. Apalagi bila mengingat visi besar menuju Indonesia Emas di tahun 2045, kerukunan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa jelas memegang peranan penting. Dimana pada tahun tersebut, PDB Indonesia diperkirakan mencapai USD 9,1 triliun atau setara dengan Rp120 ribu triliun dan pendapatan per kapita berada pada USD 29 ribu, saat ini USD 3250.

"Pada 2045 kita akan berada pada posisi Indonesia Emas. Dengan catatan kita bersatu dan kerja keras, tidak ada yang saling bergesekan baik di daerah maupun pusat, semua satu bekerja pada target dan fokus pada titik yang sama. Kita akan berada pada empat besar ekonomi terkuat di dunia," ujar Presiden.

Tampak hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peresmian PLBN ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. (bay)