Politik Carbon Capture: Solusi Iklim atau Cara Baru Memperpanjang Usia Energi Fosil?

Teknologi carbon capture atau penangkapan karbon semakin sering disebut sebagai salah satu solusi untuk menghadapi krisis iklim global. Namun di balik narasi ramah lingkungan tersebut, tersimpan kepentingan politik, ekonomi, hingga geopolitik yang tidak sederhana.

Pengamat sosial-politik dari Lab45, Haryadi, menilai bahwa carbon capture bukan sekadar teknologi untuk mengurangi emisi karbon. Teknologi ini juga menjadi instrumen kompromi antara kepentingan lingkungan dan kepentingan industri berbasis energi fosil.

“Politik carbon capture bukan hanya soal teknologi lingkungan. Ini juga merupakan instrumen kompromi geopolitik dan geoekonomi,” kata Haryadi dalam catatannya, Rabu 3 Juni 2026.

Teknologi carbon capture sendiri terbagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, Carbon Capture and Storage (CCS), yaitu menangkap karbon lalu menyimpannya di bawah tanah. Kedua, Carbon Capture and Utilization (CCU), yaitu menangkap karbon untuk dimanfaatkan kembali menjadi produk atau bahan baku industri.

Menurut Haryadi, bagi sejumlah negara maju, teknologi ini menjadi jalan tengah untuk tetap mempertahankan pertumbuhan industri berbasis minyak, gas, dan batu bara sambil tetap terlihat memenuhi target pengurangan emisi karbon.

“Ini menjadi semacam upaya mencari legitimasi lingkungan. Negara ingin mengurangi emisi tanpa harus mengurangi aktivitas industrinya,” ujarnya.

Mengapa Carbon Capture Dianggap Penting?

Haryadi menjelaskan, ada sejumlah alasan mengapa teknologi ini mulai mendapat perhatian besar di berbagai negara.

Pertama, target menjaga kenaikan suhu bumi maksimal 1,5 derajat Celsius dinilai sulit tercapai tanpa adanya teknologi yang mampu menyerap kembali karbon yang sudah terlanjur dilepaskan ke atmosfer.

“Carbon capture menjadi salah satu jangkar teknologi untuk menyerap emisi yang sudah terlanjur dilepaskan,” katanya.

Kedua, sejumlah industri berat seperti semen, baja, petrokimia, dan pupuk hingga kini belum memiliki alternatif energi bersih yang sepenuhnya mampu menggantikan proses produksinya.

“Karbon harus ditangkap di sumbernya jika industri-industri tersebut ingin tetap beroperasi dalam ekosistem ekonomi hijau,” jelasnya.

Ketiga, negara yang memiliki cekungan sedimen atau formasi geologi bawah tanah yang luas kini mulai melihat peluang ekonomi baru. Ruang bawah tanah tersebut dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan karbon dari negara lain.

“Ruang penyimpanan karbon bawah tanah berpotensi menjadi aset geopolitik baru bernilai miliaran dolar,” ujar Haryadi.

Tantangan Besar di Lapangan

Meski menjanjikan, implementasi carbon capture tidak mudah. Biaya investasi yang sangat tinggi menjadi hambatan utama.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan keamanan penyimpanan karbon dalam jangka panjang.

“Tanpa kepercayaan publik, proyek-proyek besar seperti ini akan sulit berjalan,” katanya.

Masalah lain adalah infrastruktur yang sangat kompleks. Teknologi ini membutuhkan jaringan pipa, fasilitas transportasi karbon, hingga lokasi penyimpanan yang aman dan terintegrasi.

Haryadi juga menyoroti persoalan ketidaksinkronan rantai pasok.

“Perusahaan penghasil emisi enggan berinvestasi jika fasilitas penyimpanan belum tersedia. Sebaliknya, pengembang fasilitas penyimpanan juga ragu membangun jika belum ada jaminan pasokan karbon dari industri,” ujarnya.

Di sisi lain, sebagian aktivis lingkungan menilai carbon capture justru berpotensi menjadi alasan untuk menunda transisi menuju energi terbarukan.

“Mereka khawatir industri batu bara dan minyak tetap berjalan dengan dalih emisinya nanti ditangkap,” kata Haryadi.

Tiga Langkah yang Dinilai Efektif

Belajar dari praktik di sejumlah negara, Haryadi menyebut pemerintah harus mengambil peran aktif jika ingin mengembangkan teknologi ini.

Langkah pertama adalah menerapkan jaminan harga karbon atau Carbon Contract for Difference (CCfD). Secara sederhana, pemerintah menjamin investasi tetap menguntungkan ketika harga karbon di pasar turun.

“Jika harga karbon jatuh di bawah biaya operasional, negara menutup selisihnya. Ini memberikan kepastian bagi investor,” ujarnya.

Langkah kedua adalah membangun kawasan industri terpadu (industrial cluster). Dalam model ini, berbagai industri menggunakan jaringan pipa karbon yang sama menuju satu lokasi penyimpanan sehingga biaya investasi bisa ditekan.

Langkah ketiga adalah menciptakan kepastian hukum, terutama terkait tanggung jawab apabila terjadi kebocoran karbon di masa depan, termasuk dalam kerja sama lintas negara.

Tiga Skenario Masa Depan

Haryadi memetakan tiga kemungkinan masa depan politik carbon capture.

Skenario pertama adalah pusat karbon geopolitik (geopolitical carbon hub). Dalam skenario ini, negara yang memiliki kapasitas penyimpanan karbon besar akan menjadi pemain penting dalam ekonomi hijau global.

“Negara-negara kaya tetapi minim ruang penyimpanan akan bergantung pada negara pemilik cekungan karbon,” katanya.

Skenario kedua adalah dekarbonisasi semu (faux-decarbonization). Dalam kondisi ini, carbon capture diterapkan secara luas tetapi gagal bekerja efektif akibat lemahnya pengawasan dan tingginya biaya operasional.

“Industri fosil tetap berjalan seperti biasa, emisi terus naik, sementara carbon capture hanya menjadi alat pencitraan dalam konferensi iklim,” ujarnya.

Skenario ketiga adalah penggunaan terbatas dan tepat sasaran (targeted technological niche). Teknologi ini hanya digunakan pada sektor yang memang sulit mengurangi emisi, seperti semen, baja, dan pupuk.

“Jika diterapkan secara disiplin, carbon capture bisa menjadi bagian penting dalam ekosistem industri hijau yang lebih realistis,” jelasnya.

Di Balik Narasi Hijau

Lebih jauh, Haryadi menilai perdebatan carbon capture tidak bisa dilepaskan dari pertarungan kepentingan ekonomi dan politik global.

Ia menjelaskan, terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan untuk membaca fenomena tersebut.

Pertama adalah imajinasi teknologi kolektif (sociotechnical imaginaries), yaitu keyakinan bahwa teknologi mampu menyelesaikan krisis iklim tanpa mengubah pola konsumsi energi fosil secara drastis.

Kedua adalah modernisasi ekologis (ecological modernization), yaitu gagasan bahwa masalah lingkungan bisa diatasi melalui inovasi teknologi dan mekanisme pasar.

Ketiga adalah kapitalisme negara dan transisi energi (state capitalism and energy transition), yakni pandangan bahwa proyek carbon capture banyak didorong oleh negara melalui perusahaan energi milik negara untuk mempertahankan kedaulatan energi nasional.

“Dari berbagai perspektif tersebut, carbon capture juga dapat dibaca sebagai proyek politik untuk mempertahankan status quo energi fosil,” kata Haryadi.

Menurutnya, teknologi ini menawarkan masa depan hijau tanpa harus mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada minyak, gas, dan batu bara.

“Pada akhirnya, carbon capture bisa dipahami sebagai upaya mengubah polusi menjadi komoditas ekonomi baru. Karena itu, publik perlu melihatnya secara kritis, bukan hanya sebagai teknologi lingkungan, tetapi juga sebagai proyek politik dan ekonomi global,” pungkasnya.