Pilkada Kota Probolinggo 2024 Disorot, Coklit hingga Surat Suara
Pilkada Kota Probolinggo 2024 sudah selesai akhir tahun silam, bahkan walikota dan wakil walikota terpilih sudah dilantik, 20 Februari 2025 lalu. Sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar evaluasi pelaksanaan pesta demokrasi itu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder).
"Kami agak sulit untuk menilai diri sendiri karena itu kami mengundang sejumlah narasumber, juga banyak pihak untuk menilai kinerja KPU melalui forum diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari, ini," ujar Ketua KPU setempat, Radfan Faisal saat menutup FGD, Selasa, 25 Februari 2025.
Kinerja KPU pun diblejeti sejumlah narsum dan peserta FGD. KPU menyatakan siap menerima masukan dari narasumber, Bawaslu, partai politik, akademisi termasuk jurnalis.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman misalnya, memberikan beberapa masukan dan catatan kepada KPU Kota Probolinggo, baik saat Pemilu maupun Pilkada.
"Kami memberikan catatan antara lain, ketika tahap pencalonan pada Pilkada, di mana beberapa persyaratan soal ijazah. Termasuk ketika coklit data pemilih, di mana ada keengganan masyarakat untuk mendaftarkan diri atau memberikan informasi bahwa dirinya sudah terdaftar apa belum," ujar Putut.
Sistem zonasi pendidikan saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) juga berdampak pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada. "Sebab ketika dicoklit yang bersangkutan tidak berada di tempat karena hanya masuk KK (kepala keluarga) untuk sekolah," terangnya.
Masalah logistik Pilkada menjadi sorotan peserta FGD. "Masalah logistik seperti, surat suara kurang di TPS selalu terulang. Masalah lain yang muncul kampanye tanpa pemberitahuan, hingga ada intimidasi dari lawan politik," ujar Azam Fikri, mantan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo.
Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN), Roy Amran menyoroti soal KPU yang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). "Ternyata selesai begitu saja seperti tidak ada apa-apa," jelasnya.
Menanggapi sorotan peserta FGD, Radfan mengatakan, akan dijadikan masukan agar Pemilu 2029 mendatang lebih baik. "Bahkan nanti akan kami jadikan dua buku sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi kita semua," ujarnya.