Pendidikan Vokasi Disebut Solusi Revolusi Industri 4.0

Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia. Salah satunya adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Di era tersebut, industri tidak hanya membutuhkan SDM yang unggul dan andal, namun juga memiliki skill atau keahlian sesuai kebutuhan dunia industri. Untuk itu, pendidikan vokasi menjadi solusi dalam mengatasi hal tersebut.

"Di bidang vokasi ini, selain moratorium SMK di Jatim, kami juga mendorong link and match antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga lulusannya menjadi tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan industri," kata Gubernur Soekarwo (Pakde Karwo) saat menjadi keynote speaker Seminar Nasional Kompetensi SDM di Era Revolusi Industri 4.0 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa, 29 Januari 2019.

Menurutnya, link and match ini dilakukan dengan menyelaraskan kurikulum, pembentukan komite perdagangan, uji kompetensi bersama, pelatihan guru produktif serta tenaga ahli yang diperbantukan di SMK.

Melalui langkah konkret ini, diharapkan para lulusan SMK memiliki wawasan dan sikap kompetitif seperti etika kerja, motivasi capaian dan penguasaan materi.

"Ini sudah kami lakukan salah satunya adanya perjanjian kerjasama antara Hotel Bumi Surabaya dengan SMKN 1 Buduran Sidoarjo, serta ada pelatihan bagi guru SMK kelistrikan dengan PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)," kata Pakde Karwo.

Selain melakukan link and match, Pemprov Jatim juga melakukan program filial antara pendidikan SMK dengan perguruan tinggi, seperti bidang teknologi dan rekayasa yang bekerjasama dengan ITS Surabaya.

Kemudian, program partnership SMK dengan luar negeri seperti  pelatihan tenaga pendidik dan siswa SMK di bidang teknologi dan rekayasa dengan Jepang dan China. Program kerjasama ini termasuk sinkronisasi kurikulum pendidikan SMK dan sertifikasi internasional dan Training of Trainers (TOT) pemagangan industri.

"Kami juga membuat program pengampu SMK swasta, jadi satu SMA negeri rujukan mengampu empat SMK swasta, dimana di Jatim SMK pengampu ini terdiri dari 296 SMK negeri dan 128 SMK swasta," kata Pakde Karwo.

Untuk meningkatkan standardisasi lulusan SMK di Jatim, lanjutnya, Pemprov jatim juga membentuk 320 SMK Lembaga Sertifikasi Profesi-1 (LSP-1), melakukan sertifikasi kompetensi bagi 80 ribu siswa SMK, assessor LSP-1 bagi 1.500 guru produktif SMK dan melakukan uji kompetensi terhadap 1.600 guru produktif SMK.

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga melakukan kemandirian dalam pengelolaan keuangan SMK dengan membentuk SMK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurutnya, saat ini di Jatim ada 20 SMK mandiri dan berdaya saing. Dengan sistem ini, maka pendapatan SMK tersebut dapat menjadi remunerasi bagi guru-gurunya.

"SMK BLUD ini misalnya SMK bidang otomotif dapat membuka bengkel untuk  masyarakat umum yang lokasinya di pinggir jalan, jadi sekaligus mengajari siswa SMK berinteraksi dengan pasar dan melayani konsumen," katanya.

Pakde Karwo berharap agar program vokasi ini dapat terus berjalan. Apalagi, salah satu dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui bidang pendidikan.

"Ini sesuai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan, era revolusi industri 4.0 memberikan sebuah tantangan dan peluang. Apalagi ke depan Bangsa Indonesia akan menghadapi bonus demografi.

Untuk menghadapi hal tersebut, Presiden Jokowi juga sudah memulai program peningkatan daya saing dengan peningkatan SDM yang ditandai dengan penetapan roadmap-nya tahun 2018 lalu.

Menurutnya, dalam APBN 2019 ini juga telah dianggarkan peningkatan investasi dan daya saing melalui peningkatan SDM.

Pemerintah juga telah menetapkan lima prioritas program untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Langkah ini dilakukan agar pada tahun 2030 mendatang, Bangsa Indonesia memiliki daya saing di bidang industri.

Ia menambahkan, kondisi saat ini dari sekian banyak UMKM di Indonesia, belum semua menggunakan sistem online dan mampu memasarkan produk lokal. Hal ini menjadi tantangan ke depan, bagaimana menggunakan atau memasarkan produk lokal, serta tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing.

"Saya harap ini bisa menjadi peluang dalam bonus demografi di masa yang akan datang," ujarnya.

Seminar nasional yang diselenggarakan oleh IKA Undip DPD Jatim ini dihadiri sekitar 260 orang alumni Undip di wilayah Jatim dan sekitarnya. (frd)