Pemprov Jatim Salurkan Vaksin PMK ke Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) ke 38 kabupaten/ kota di Jatim. Di mana, penyerahan vaksin itu dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Jatim, Surabaya, Selasa 11 Februari 2025.
Adapun jumlah vaksin yang disebar sebanyak 1,7 juta dosis vaksin bantuan dari Kementerian Pertanian RI, dan juga 520.000 dosis vaksin dari dana APBD Jatim.
Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan, penyediaan vaksin ini sangat penting karena jumlah hewan ternak di Jatim cukup besar dengan total 3,3 juta ternak sapi. Di sisi lain, kasus PMK di Jatim sudah sangat tinggi.
“Januari 2025 rata-rata 250 kasus per hari, sekarang sudah lebih,” jelas.
Karena itu, sejak saat itu Pemprov Jatim telah menetapkan status darurat bencana non alam di Jatim. Sehingga, perlu langkah cepat dan strategis untuk bisa mengendalikan penyebaran kasus PMK agar tidak semakin merebak.
Selain pengobatan bagi hewan yang sakit, paling penting pula vaksinasi bagi hewan yang masih sehat untuk mencegah agar tidak terpapar.
“Ini masih kurang karena kebutuhannya kalau kita ingin semuanya minimal sekitar 6,6 juta, sekarang punya 2,2 masih punya kebutuhan 4,4 juta,” ungkap mantan pejabat Kemensos RI itu.
Karena itu, Adhy Karyono juga mengimbau kepada para peternak besar untuk bisa membeli vaksin secara mandiri mengingat keterbatasan kemampuan anggaran provinsi maupun pusat yang saat ini menyesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Tapi alhamdulillah untuk perusahaan-perusahaan koperasi sudah menyatakan dan sudah kami cek mereka melakukan vaksinasi dengan mandiri maupun pengobatannya. Jadi target kita adalah untuk masyarakat yang memiliki ternak secara mandiri itu harus kita bantu,” tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Agung Suganda mengatakan, Jatim menjadi salah satu prioritas pusat karena menjadi lumbung ternak nasional.
“ini semua bentuk komitmen kami pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengendalian PMK. Dari alokasi vaksin nasional 4 juta, 1,7 juta diberikan untuk Jatim. Ini bentuk komitmen kami di pusat agar Jatim bisa segera mengendalikan kasus PMK agar tetap jadi lumbung ternak nasional," tutur Agung.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim yang serius menanggulangi PMK dengan status darurat bencana non alam. Sehingga, kabupaten/kota bisa bergerak menggunakan anggarannya untuk menyelesaikan masalah ini.