PBNU Jadi “Rumah Besar” PMII? Antara Konsolidasi Elite dan Masa Depan NU

Temu tiga tokoh PMII baru-baru ini menarik dicermati. Mereka adalah Nusron Wahid, A Muhaimin Iskandar, dan Nasaruddin Umar. Kebetulan ketiganya menjabat menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Menteri ATR/BPN, Menko Pemberdayaan Masyarakat, dan Menteri Agama.

Ketiganya seperti deklarasi untuk merebut PBNU menjadi rumah baru para kader PMII. Dalam acara Halal Bi Halal PB IKA PMII di Jakarta. Mulanya Nusron mengaku iri kepada Cak Imin – panggilan akrab Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar– yang berhasil menjadikan PKB sebagai rumah bagi kader PMII.

‘’Pekerjaan rumah berikutnya, PBNU,’’demikian kurang lebih ditegaskan kader PMII di Partai Golkar ini.

Pancingan Nusron ini gayung bersambut. Cak Imin –yang selama ini dikenal ‘’perang dingin’’ dengan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf langsung menyambernya. Dia menyebut rezim PBNU sekarang telah gagal.

‘’Terutama Ketua Umum PBNU yang sekarang, menurut saya sudah gagal,’’ kata politisi NU yang dikenal licin ini.

Pernyataan blokosuto dua pentolan alumni PMII itu langsung memantik banyak tafsir. Ada yang langsung curiga: jangan-jangan ini sinyal konsolidasi kekuasaan. Bagian dari perebutan kepemimpinan NU dalam muktamar yang berlangsung tahun ini. Ada pula yang melihatnya sebagai hal biasa dalam dinamika organisasi besar.

Tafsir politik bisa apa saja. Apalagi, selama ini, NU memang dikenal sebagai organisasi besar yang bisa dikonsolidasikan menjadi kekuatan politik. Sebagai Ketum PKB yang dulu didirikan PBNU, ia jelas sangat berkepentingan agar NU bisa menjadi gudang suara partainya.

Namun, jika hanya berhenti pada tafsir politik semata, kita justru melewatkan sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Bahwa ini bukan sekadar soal siapa masuk ke PBNU. Tapi, tanda bahwa NU sedang menata ulang dirinya di tengah perubahan zaman yang cepat.

Sampeyan pasti tahu, sejak awal NU tidak pernah benar-benar tunggal. Ia bukan organisasi modern yang rapi dengan satu pusat komando. NU lebih mirip jejaring besar. Dengan pesantren sebagai jantungnya, kiai sebagai porosnya, dan jemaah sebagai denyut hidupnya. NU diibaratkan franchise dalam bisnis korporasi. Bukan holding.

Di atas fondasi pesantren, kiai, dan jemaah itu, lahirlah berbagai kanal kaderisasi dan gerakan. PMII di kampus, Ansor di lapangan, dan belakangan, jaringan profesional di berbagai sektor. Semuanya tumbuh dengan logika masing-masing. Namun, semuanya tetap mengaku satu rumah, yakni NU.

Dalam konteks ini, ketika alumni PMII mulai menyebut PBNU sebagai “rumah baru”, yang sebenarnya terjadi adalah pergeseran orbit. Mereka yang sebelumnya berkiprah di luar, seperti di politik, birokrasi, atau dunia profesional, sedang mencoba kembali menambatkan diri ke pusat kelembagaan NU. Yang selama ini beredar di luar ingin kembali ke dalam.

Persoalannya, NU tidak hanya terdiri dari jaringan alumni kampus. Ada kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih dalam, yakni pesantren. NU sejak dulu hidup dari otoritas kultural para kiai, bukan dari struktur organisasi semata. Seorang kiai tidak perlu jabatan di PBNU untuk didengar. Pengaruhnya lahir dari sanad keilmuan, dari kepercayaan jamaah, dari laku hidup yang panjang.

Karena itu, logika organisasi modern seperti logika alumni PMII untuk masuk ke PBNU, akan bertemu dengan logika berbeda: logika tradisi pesantren. Yang satu bicara tentang strategi, jaringan, dan manajemen. Yang lain bicara tentang keberkahan, adab, dan otoritas moral. Ini bisa gesekan jika tidak hati-hati.

Di sisi lain, ada Ansor dan Banser. Mereka ini sering kali tidak banyak bicara di level wacana. Tapi selalu hadir di level aksi. Kalau NU punya “mesin lapangan”, ya di sinilah tempatnya. Secara jumlah juga sangat banyak. Tersebar dari tingkat pusat sampai ranting atau tingkat desa.

Ansor adalah wajah kader muda NU yang bergerak. Dia mengorganisir, menjaga, bahkan kadang menjadi garda terdepan ketika situasi genting. Dalam banyak hal, mereka adalah tulang punggung operasional. Dengan spirit pengabdian dan loyalitas yang melimpah ruah.

Ketika alumni PMII mulai masuk ke pusat-pusat strategis PBNU, muncul pertanyaan di mana posisi Ansor ke depan? Apakah tetap sebagai pelaksana? Atau ikut menjadi bagian dari pengambil keputusan? Pertanyaan ini bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dijernihkan perannya.

Perlu juga diketahui, organisasi besar sering kali tidak runtuh karena konflik besar. Tapi karena pembagian peran yang kabur. Hal ini sudah berkali-kali terbukti di dalam tubuh NU. Organisasi ini berulangkali terseret dalam lingkaran konflik, tapi tetap saja mengakhirinya dengan ger-geran.

Bisa jadi NU hari ini sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia punya kekuatan tradisi yang sangat dalam –sesuatu yang tidak dimiliki banyak organisasi lain. Di sisi lain, ia juga punya kader-kader modern yang menguasai birokrasi, politik, dan ekonomi.

Jumlah yang kedua ini makin membengkak. Bahkan sering lebih vokal ketimbang kader-kader tradisi dalam berbagai wacana publik kekinian. Pergeseran struktur sosial NU ini melahirkan masalah berikutnya. Masalahnya kini bukan lagi kurangnya kekuatan, tapi bagaimana mengorkestrasi semua kekuatan tersebut.

Selama ini, PBNU kadang masih dipandang sebagai simbol persatuan. Tapi belum sepenuhnya menjadi pusat orkestrasi. Padahal, di era sekarang, organisasi sebesar NU tidak cukup hanya “memayungi”. Ia perlu menjadi pengarah, penghubung, dan mensinkronisasi.

Jika tidak, maka yang terjadi masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri. Pesantren dengan dunianya, alumni PMII dengan jejaringnya, Ansor dengan gerakannya, dan profesional dengan agendanya. Jika yang demikian tetap berlangsung, maka NU kuat tapi tercerai-berai.

Dari sini, tampaknya perlu mendesain ulang gagasan PBNU sebagai rumah besar bersama. Ini artinya bukan menjadikan semua orang harus berkantor di PBNU. Tapi lebih menjadikan PBNU sebagai titik temu strategis bagi kader-kader jamaah dengan berbagai sumbernya.

Jelas, rumah besar di sini bukan dalam pengertian hanya sebagai tempat pulang. Tapi tempat menyusun arah, membagi peran, dan memastikan semua bergerak dalam satu irama. Masing-masing memiliki peran yang jelas dengan tanpa menafikan satu sama lainnya.

Idealnya, NU ke depan punya pembagian peran yang lebih jernih. Misalnya, pesantren menjaga nilai dan arah moral. PBNU menjadi pengarah dan penghubung. Badan otonom seperti Ansor menjadi pelaksana gerakan. PMII dan alumninya menjadi dapur kader dan pemimpin masa depan. Mereka tak saling berebut ruang. Tapi saling mengisi.

Jelas, untuk bisa menjadikan PBNU sebagai rumah besar bersama tak akan mudah. Selalu ada godaan politisasi, tarik-menarik kepentingan, dan ego sektoral. Apalagi ketika akses ke kekuasaan negara terbuka lebar. Yang seringkali menyeret NU ke dalam arus yang tidak selalu sejalan dengan misi kulturalnya.

Jadi, modernisasi penting dan konsolidasi elite juga penting. Tapi tanpa akar pesantren, NU bisa berubah menjadi sekadar organisasi besar tanpa ruh. Sebaliknya, kalau hanya bertahan pada tradisi tanpa pembaruan, NU bisa tertinggal dari perubahan zaman.

Saatnya NU selalu membaca berbagai dinamika tidak dengan satu kacamata. Tapi melihatnya sebagai proses. Yakni, proses NU yang sedang menghadapi kompleksitas perubahan. Proses menjadikan NU bukan hanya organisasi tradisional, tapi juga institusi modern. Bukan hanya penjaga warisan, tapi juga perancang masa depan.

Setiap proses, wajar selalu ada tarik-menarik. Wajar kalau ada kegamangan. Bahkan wajar kalau ada kekhawatiran. Namun, yang tidak boleh hilang adalah arah besarnya. Apa itu? Menyatukan tradisi, kaderisasi, dan kekuatan organisasi ke dalam satu bangunan yang utuh.

Jika proses ini berhasil, NU yang sudah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa ini, akan tetap relevan ke depan. Juga akan menjadi model kelembagaan paling unik di dunia: modern tapi bersanad. Insyaallah!