NU Baru, Goncangan Tambang Menggoyang Otoritas Kultural
Dua musyawarah NU berlangsung secara bersamaan. Di Pondok Pesantren Ploso Kediri dan di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta. Di Kediri diikuti para kiai sepuh, Pengurus Wilayah (PW), dan Pengurus Cabang (PC) dari seluruh Indonesia. Ciganjur diikuti aktivis yang menyebutnya sebagai warga NU.
Namun kedua musyawarah itu bertujuan sama: Mensikapi konflik elit NU. Inayah Wahid yang menjadi Ketua Panitia Mubes Ciganjur menekankan kata elit ini. Sebab, menurutnya, yang berkonflik sekarang bukan warga NU. Tapi para elit di Pengurus Besar NU. Konflik antara Rais Aam dengan Ketua Umum PBNU.
Lantas bagaimana hasilnya? Kurang lebih sama: Mendorong para elit PBNU islah. Bahkan temu Lirboyo disertai jalan baru jika cara kultural ini mentok. Mandat Rais Aam dan Ketua Umum akan ditarik lalu PWNU dan PCNU menggelar Muktamar Luar Biasa setelah lebaran mendatang.
Mubes Ciganjur menghasilkan seruan moral. Diawali dengan mendukung penuh hasil Musyawarah Kubro Lirboyo, mereka mendorong pergantian kepemimpinan melalui Muktamar dipercepat yang diselenggarakan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU hasil Muktamar Lampung.
Ada pesan penting untuk mengubah mekanisme pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum dengan berbasis kearifan para masyayikh dan syaikhat. Juga bersih politik uang dan intervensi dari pihak luar. Pun mengutamakan pendekatan spiritual, musyawarah mufakat dan adab Ahlu Sunnah Wal Jamaah.
Peristiwa di Lirboyo dan Ciganjur ini menarik. Sebab, mencerminkan arus bawah NU berbeda dengan sikap para elit di PBNU. Satu pihak menggambarkan sikap kultural. Yang lain menggambarkan perbedaan tafsir atas otoritas struktural -organisasi di kalangan elitnya.
Hasil akhir apapun akan menarik untuk dicermati. Bagaimana NU menghadapi konflik elit ini? Apakah mereka bisa menyelesaikannya sendiri atau mengharuskan hadirnya pihak luar? Apakah akan tetap ada benturan antara pendekatan kultural dan struktural dalam kepemimpinan NU?
Dr Ahmad Zainul Hamdi yang karib dipanggil Prof Inung melihat benturan akan terus terjadi jika akarnya tak selesai. Dia menganggap NU sekarang tak lagi bisa diselesaikan dengan hanya cara pesantren. Seperti menganggap institusi miliknya. Cara pandang ini hanya bisa dilakukan Rais Akbar KH Hasyim Asy’ari. Sehingga beliau menyiapkan Qonun Asasi (konstitusi dasar).
“Semalam saya berbincang dengan Ning Alissa Wahid (putri pertama Gus Dur. Saya bilang, seandainya Ning Lissa punya kesempatan jadi Ketum PBNU, konflik seperti ini akan terjadi sepanjang mindset kepemilikan pesantren jadi dasar berorganisasi,” kata dosen UIN Sunan Ampel ini.
Saya setuju. Harus diakui, struktur sosial NU sudah berubah. Muncul lapis baru di dalamnya. Tidak hanya ada santri pesantren. Tapi juga muncul lapis baru seperti politisi dan kelompok profesional santri hasil pendidikan umum. Yang membawa mindset dan cara berpikir berbeda. Tak sama dengan saat NU berdiri.
Setiap perubahan struktur sosial semestinya diikuti dengan transformasi kelembagaan. Juga cara berpikir para pemimpinnya. Dulu, pendekatan etik kultural dengan gampang jadi obat ampuh. Karena legitimasi kultural elit PBNU sangat kuat. Bahkan legitimasi kultural lebih dominan ketimbang legitimasi struktural.
Sampeyan pasti tahu bahwa kepemimpinan NU itu berasal dari dua sumber legitimasi. Otoritas kultural kiai dan otoritas formal organisasi. Dalam kondisi normal, keduanya saling menguatkan. Dalam situasi biasa, keduanya saling menopang. Tapi kali ini keduanya justru bisa saling berhadap-hadapan.
Perdebatan tentang keabsahan pemakzulan Ketua Umum oleh Rais Aam adalah contohnya. Bisa saja, keputusan itu dianggap sah menurut AD/ART (apalagi tidak sah). Tapi rapuh secara kultural. Terbukti dengan adanya arus kuat dari para kiai sepuh dan arus bawah yang mempersoalkan keputusan tersebut.
Ada yang menyebut bahwa konflik ini dipicu oleh konsesi tambang yang diberikan pemerintah. Ini seperti diungkap putri Gus Dur, Alissa Wahid, Yenni Wahid, dan Inayah Wahid. Tapi apa betul hanya karena soal tambang? Apakah tidak mungkin ada faktor lain yang lebih subtansial dibalik dinamika NU terkini?
Konsesi tambang dari pemerintah bukan penyebab konflik elit sekarang. Tapi menjadi peletupnya. Dalam sosiologi bisa disebut sebagai external shock alias goncangan dari luar. Penggoncang yang membuat potensi benturan di internal terjadi.
Bagaimana bisa demikian?
Konsesi itu menggeser nilai yang diperebutkan. Jika dulu konflik terjadi karena perebutan otoritas moral, kini bergeser ke perebutan akses rente. Jika arena konflik dulu menyangkut masalah-masalah khilafiyah, kini bergeser ke masalah redistribusi sumberdaya.
Aktor konflik dulu para ulama kultural, kini manajer organisasi dan broker kebijakan. Konflik sekarang lebih elitis. Lebih kepada perebutan siapa yang berhak menentukan arah NU. Konsesi tembang menjadi pemantik perebutan tersebut lebih mengemuka dan terbuka.
Jadi konsesi tembang menjadi penggoncang dari luar karena menggeser model gerakan NU. Apakah NU tetap sebagai jam’iyyah diniyyah yang menjaga jarak dari rente negara? Ataukah NU bertransformasi menjadi organisasi sosial-keagamaan yang aktif mengelola sumber daya ekonomi strategis?
NU secara historis adalah jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah. Organisasi keagamaan dengan basis kultural yang kuat. Hidup dari legitimasi moral para kiai dan jejaring pesantren. Otoritas di NU tumbuh dari sanad keilmuan, keteladanan, dan akhlak. Bukan semata dari jabatan struktural.
Masuknya isu tambang mengubah medan konflik. Tambang bukan isu biasa. Ia membawa serta izin negara, relasi korporasi, jejaring elite politik, serta potensi rente ekonomi jangka panjang. Dalam sosiologi ekonomi, ini adalah external shock yang menarik NU masuk ke arena berisiko tinggi. Persilangan negara dan pasar.
Lalu bagaimana NU bisa menghindari konflik lebih besar?
Tampaknya harus direinstal ulang. Semua keputusan yang telah diambil dan menjadikan konflik tak berkesudahan perlu direvisi. Dengan mengembalikan acuan kepada konstitusi organisasi. Tanpa meninggalkan basis kultural yang menempatkan kiai sepuh sebagai penasehat utama.
Dalam tradisi NU, kiai khos memiliki otoritas kultural yang nyaris tak terbantahkan. Namun otoritas ini bekerja efektif hanya jika konflik masih berada dalam ruang moral dan kultural. Ketika konflik sudah menyentuh distribusi sumber daya material, logikanya berubah.
Pertama, taruhan konflik terlalu besar untuk diselesaikan dengan nasihat moral. Konsesi tambang menyangkut akses ekonomi dan posisi strategis. Aktor-aktor yang terlibat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada legitimasi kultural kiai. Tapi pada legitimasi struktural dan legal.
Kedua, NU hari ini semakin terformalisasi. AD/ART, struktur kepengurusan, dan prosedur organisasi menjadi bahasa utama. Kiai khos tetap dihormati, tetapi lebih sebagai simbol moral daripada penentu keputusan institusional. Inilah yang oleh sosiolog Pierre Bourdieu disebut sebagai symbolic authority without structural power.
Konflik ini sebetulnya bukan anomali NU. Ia adalah gejala zaman: formalisasi ormas, penetrasi negara ke civil society, dan komodifikasi otoritas agama. Dalam bahasa Karl Polanyi, NU sedang mengalami double movement. Ditarik masuk ke logika pasar dan negara, sambil berusaha mempertahankan proteksi kulturalnya.
Pilihan bagi elit yang berkonflik sekarang apa? Sebab, jika benturan-benturan ini tidak dikelola dengan jernih, yang terancam bukan hanya persatuan internal NU. Tapi juga modal kultural yang selama satu abad membuat NU bertahan dan dipercaya umat. Tambang mungkin sementara. Tetapi krisis otoritas, bisa berdampak jauh lebih lama.
Alangkah bijaknya jika tanggalkan dulu urusan tambang. Saatnya melakukan transformasi kelembagaan karena hadirnya struktur sosial baru dalam NU. Bangun kembali struktur organisasi yang adaptif dalam menghadapi setiap perubahan dengan desain NU baru. NU yang lentur terhadap goncangan luar dengan tetap bertopang pada nilai dasar.
Eh, ada yang tanya, sebagai temannya elit yang berkonflik, kini dukung siapa? Saya lebih suka menjawab seperti Gus Kikin (KH Abdul Hakim Mahfudz): Mendukung NU. Mendukung segala cara untuk menyelesaikan masalah secara adil dan menyatukan jamaah.