MUI Kota Probolinggo Dikukuhkan, "Sambat' Kantor kepada Walikota
Dewan Pimpinan (DP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo Masa Khidmah 2025-2030 dikukuhkan oleh MUI Jatim di Aula MAN 2 Kota Probolinggo, Minggu, 15 Februari 2026. Sisi lain, selama puluhan tahun, organisasi yang menjadi payung besar umat Islam di Probolinggo itu belum memiliki kantor permanen.
Hal itu diungkapkan Sekretaris MUI Jatim, Dr Moh. Hasan Ubaidillah, usai mengukuhkan MUI Kota Probolinggo. Walikota Probolinggo, dr. Aminuddin selaku pembina ex officio MUI pun diminta memperhatikan kondisi tersebut.
"Kalau Pak Walikota pembina ex officio maka sudah selayaknya MUI punya kantor permanen," ujarnya.
Dosen UINSA, Surabaya itu mengaku, sempat bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid di kantor MUI Pusat di Jakarta. Dia menyampaikan persoalan kantor permanen MUI.
"Pak Nusron Wahid yang juga Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana mengatakan, men-support adanya kantor-kantor MUI di seluruh Indonesia," ujar Ubaidillah.
Karena itu, sudah selayaknya kantor-kantor Pertanahan di daerah juga membantu Menteri Nusron mewujudkan gagasan tersebut.
Menanggapi "todongan" terkait kantor permanen MUI, Walikota dr Aminuddin, menyatakan, siap membantu MUI.
"Soal kantor permanen MUI, insyaAllah kami siap membantu sampai berhasil," ujarnya.
Yang jelas, walikota mengapresiasi kiprah MUI yang selama ini banyak membantu Pemkot Probolinggo. MUI yang punya cakupan berbagai komisi, lembaga, dan bidang, mirip pemda yang menaungi umat.
Seperti diketahui, MUI yang dipimpin KH Sulthon pada periode 2025-2030 ini strukturnya dinilai sangat gemuk. Ini karena berisi 168 pengurus.
"Mudah-mudahan dengan struktur yang gemuk juga banyak kerja. Di Komisi Perempuan misalnya, ada 20 pengurus," kata Kiai Sulthon.
Guru besar UINSA Surabaya itu menambahkan, di MUI berkumpul ulama dan cendikia berbagai disiplin ilmu.
"Kami siap berkolaborasi dengan pemda demi terwujudnya khoiro ummat, umat terbaik, yang menjadi visi MUI," pungkas Kiai Sulthon.