Massa Geruduk Pemkab Jember, Desak Bupati dan Wakil Bupati Akur atau Mundur
Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB) menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Rabu siang, 26 November 2025. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas konflik terbuka antara Bupati dan Wakil Bupati Jember yang saling melapor ke aparat penegak hukum.
Koordinator aksi Zulkifli, menyebut masyarakat sudah muak dengan kisruh internal pimpinan daerah. Sudah satu tahun kepemimpinan Gus Fawait - Djoko Susanto, selalu diwarnai disharmonisasi.
“Apa yang terjadi ini sebenarnya sudah diketahui masyarakat. Yang sangat disayangkan, Bupati lapor wakil, wakil lapor Bupati. Dari situ kita bisa menilai kualitas seorang pemimpin yang tidak mengedepankan moralitas,” ujarnya.
Zulkifli menegaskan, aksi yang digelar hari ini hanya tahap awal. Massa memilih tidak membawa peserta lebih banyak karena mengetahui Bupati Jember sedang tidak berada di tempat.
“Ini bukan demo besar. Kami tahu Bupati tidak ada. Untuk apa teriak-teriak tanpa ada orangnya. Tapi kalau aspirasi ini tidak ditindaklanjuti, volume massa akan kami tambah terus. Sampai tuntas,” tegasnya.
Zulkifli menilai disharmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati Jember membawa dampak serius terhadap jalannya pemerintahan. Konflik tersebut bisa saja tak berdampak secara persoalan kepada Bupati dan Wakil Bupati Jember, tetapi berdampak terhadap masyarakat.
Zulkifli menambahkan, bukan hanya masyarakat yang bingung, tetapi juga ASN dan para pejabat daerah. Gerak gerik pejabat dan ASN akan saling diawasi terkait kedekatan mereka kepada Bupati atau Wakil Bupati
“ASN pun bingung mau berpihak ke siapa. Salah langkah sedikit bisa dianggap memihak,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, AMJB juga meminta DPRD Jember segera turun tangan mendamaikan keduanya. Jika memang tidak mampu, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut menangani persoalan tersebut. Jika masih saja mereka tidak akur, maka massa mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Jember mundur.
“Bupati dan Wakil Bupati harus akur demi kepentingan masyarakat. Kalau tidak mampu menjaga stabilitas kepemimpinan, lebih baik mundur,” pungkasnya.