Larangan Gorengan, Ilmu atau Sekadar Kepatuhan?

Oleh: BUSTOMI

Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Sosial FISIP UNAIR dan Suka Nongkrong di Warkop

Setiap kali hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar trigliserida yang melampaui batas normal, satu kalimat hampir selalu mengemuka sebagai respons baku adalah kalimat “Kurangi dan kalau bisa hentikan makan gorengan, Pak!” Kalimat ini singkat, tegas, dan kerap disampaikan seolah telah menuntaskan persoalan. Ia hadir sebagai simpulan medis yang tampak final. Kalimat semacam ini bukan hanya terdengar di ruang klinik, tetapi juga berulang dalam obrolan ringan di warkop bersama pengunjung lainnya di sela tegukan kopi, gorengan hangat, dan percakapan tentang hidup sehari-hari.

Namun, justru di titik itulah pertanyaan mendasar patut diajukan yaitu apakah larangan tersebut sungguh merupakan penjelasan ilmiah yang utuh tentang tubuh manusia, atau perlahan telah berubah menjadi bentuk kepatuhan yang diterima tanpa dialog atas nama kesehatan?

Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan sains gizi maupun temuan biokimia mengenai metabolisme lemak. Hubungan antara pola konsumsi tertentu dan peningkatan trigliserida telah lama dipahami. Persoalannya terletak bukan pada kebenaran ilmiahnya, melainkan pada cara pengetahuan itu diterjemahkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika ia direduksi menjadi larangan tunggal yang berlaku seragam.

Menurut penjelasan medis, kadar trigliserida dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkelindan seperti jenis dan jumlah lemak, asupan gula sederhana, karbohidrat olahan, total kalori, aktivitas fisik, faktor genetik, hingga tekanan metabolik akibat stres. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bekerja sebagai satu kesatuan, bukan sebagai rangkaian sebab-akibat yang sederhana.

Namun dalam praktik klinis dan wacana publik, kerumitan tersebut kerap diringkas menjadi satu simbol yang mudah dikenali terutama sekali adalah gorengan. Istilah ini tidak lagi diperlakukan sebagai kategori makanan dengan variasi konteks, porsi, dan frekuensi, melainkan sebagai penanda tunggal ketidaksehatan. Pada tahap inilah pengetahuan ilmiah mulai beralih fungsi dari alat penjelasan menjadi norma perilaku.

Ketika ilmu berhenti memberi pemahaman dan mulai menuntut penyesuaian, relasi antara pengetahuan dan subjek pun berubah. Yang diharapkan bukan lagi pengertian, melainkan kepatuhan.

 “Theory of Nothing”, Pengetahuan dan Kekuasaan

Dalam konteks inilah kritik yang dapat disebut sebagai Theory of Nothing memperoleh relevansinya. Istilah ini tidak dimaksudkan sebagai teori tandingan terhadap ilmu kesehatan, melainkan sebagai kritik epistemologis terhadap pengetahuan yang tampak lengkap, tetapi kehilangan kedalaman makna.

Larangan makan gorengan sering kali bekerja sebagai pengetahuan yang selesai di tingkat permukaan. Ia jarang disertai pembahasan mengenai latar sosial-ekonomi pasien, budaya makan keluarga, ritme kerja, atau keterbatasan akses terhadap pilihan makanan yang lebih beragam. Tubuh dipahami melalui angka, sementara pengalaman hidup yang menyertainya dikesampingkan.

Dalam situasi demikian, ilmu kehilangan dimensi dialogisnya. Yang tersisa adalah aturan yang harus ditaati, bukan pengetahuan yang dipahami secara reflektif.

Penyederhanaan ini sekaligus melahirkan ilusi kepastian. Seolah-olah dengan menyingkirkan satu jenis makanan, persoalan metabolik akan terselesaikan. Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi gula dan karbohidrat olahan sering kali berperan signifikan dalam peningkatan trigliserida, bahkan melebihi lemak itu sendiri.

Ketika kompleksitas semacam ini tidak hadir dalam komunikasi kesehatan, nasihat medis berisiko berubah menjadi formula yang terdengar meyakinkan, tetapi miskin penjelasan. Dalam kerangka Theory of Nothing, inilah pengetahuan yang bekerja tanpa kedalaman, yang memang benar memberi arah, tetapi tidak sepenuhnya menerangi.

Pembacaan kritis ini menemukan pijakan teoretisnya dalam konsep power/knowledge yang diperkenalkan oleh Michel Foucault. Bagi Foucault, pengetahuan tidak pernah berdiri netral karena ia selalu berkelindan dengan kekuasaan, terutama dalam menentukan batas-batas kenormalan.

Dalam ranah kesehatan, larangan dietetik bukan sekadar anjuran teknis. Ia merupakan bagian dari rezim kebenaran medis yang mendefinisikan tubuh sehat dan tubuh bermasalah. Otoritas medis memproduksi wacana tersebut, sementara individu ditempatkan sebagai subjek yang diharapkan menyesuaikan diri.

Ketika kadar trigliserida tidak menunjukkan perbaikan, kegagalan jarang dibaca sebagai persoalan komunikasi atau struktur sosial. Ia lebih sering dimaknai sebagai kekurangan individual yang kurang disiplin, kurang patuh, atau kurang berkomitmen dan sejenisnya.

Di titik ini, ilmu kesehatan berpotensi bergeser menjadi penilaian moral. Makanan tertentu dilabeli “baik” atau “buruk” bukan semata karena kandungan gizinya, tetapi karena makna sosial yang dilekatkan padanya. Gorengan, yang identik dengan makanan murah dan mudah diakses, lebih rentan dijadikan simbol gaya hidup yang dianggap keliru.

Dalam perspektif biopolitik, mekanisme ini bekerja secara halus. Individu belajar mengawasi dirinya sendiri, merasa bersalah ketika melanggar, dan merasa benar ketika patuh. Kekuasaan tidak lagi hadir sebagai paksaan eksternal, melainkan sebagai norma yang diinternalisasi.

Dimensi lain yang kerap luput dari wacana larangan adalah ketimpangan sosial. Bagi kelompok masyarakat tertentu, menghindari gorengan berarti memiliki pilihan seperti metode memasak lain, bahan makanan alternatif, atau akses informasi gizi yang memadai. Namun bagi sebagian lainnya, gorengan merupakan sumber energi yang paling terjangkau, terutama bagi kalangan ekonomi kecil ke bawah.

Ketika larangan yang sama diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ini, pengetahuan kesehatan secara tidak langsung mereproduksi ketidaksetaraan. Nasihat yang terdengar universal justru berisiko mengabaikan realitas sosial yang beragam.

Kritik terhadap larangan gorengan tentu bukanlah penolakan terhadap sains, melainkan ajakan untuk menghadirkan kembali subjek manusia ke dalam praktik pengetahuan. Ilmu kesehatan idealnya membuka ruang dialog, bukan sekadar menyampaikan instruksi.

Pendekatan yang lebih manusiawi tidak berhenti pada pertanyaan tentang kepatuhan, melainkan bergerak pada pemahaman seperti bagaimana pola hidup seseorang terbentuk, keterbatasan apa yang dihadapi, dan perubahan apa yang mungkin dilakukan secara realistis. Dengan cara ini, pengetahuan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, bukan sekadar alat pengendalian.

Karena itu, pertanyaan “ilmu atau sekadar kepatuhan?” sejatinya bukan pilihan yang saling meniadakan. Ilmu tetap penting, tetapi ia kehilangan maknanya ketika direduksi menjadi aturan tanpa dialog. Theory of Nothing membantu kita mengenali momen ketika pengetahuan berhenti menjelaskan dan mulai bekerja sebagai norma yang sunyi. Dengan membaca ulang larangan gorengan melalui kacamata power/knowledge, kita diingatkan bahwa kesehatan tidak semata persoalan biokimia, melainkan juga persoalan bagaimana pengetahuan diproduksi, disampaikan, dan dijalankan dalam kehidupan sosial.

Barangkali, kesehatan yang lebih adil dan manusiawi justru tumbuh ketika ilmu tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga menumbuhkan pemahaman. Semoga.