Khofifah Beberkan Capaian Ekonomi Jatim 5,84 Persen di Rapat Paripurna DPRD
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur melangkah ke tahap krusial dalam penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna Tingkat 1 yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur pada Rabu 26 Agustus 2026.
Dalam pembukaan risalahnya, Gubernur Khofifah mengapresiasi jajaran pimpinan dan anggota dewan atas persetujuan pembahasan Raperda P-APBD 2026 ke tingkat selanjutnya. Seluruh masukan, saran, serta catatan kritikal dari sembilan fraksi di DPRD dipandang sebagai instrumen evaluasi yang fundamental demi memastikan efisiensi anggaran.
Di tengah dinamika pembahasan anggaran, Khofifah bersama DPRD Jawa Timur juga menyelipkan pesan solidaritas serta empati mendalam atas berbagai bencana alam yang tengah menimpa wilayah lain di Indonesia, seperti gempa di Flores (NTT) dan karhutla di beberapa daerah. Doa bersama dan penyaluran bantuan kemanusiaan turut digalang sebagai bentuk gotong royong antar daerah.
Gubernur Khofifah memaparkan bahwa penyusunan P-APBD TA 2026 berlandaskan pada capaian indikator makroekonomi Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Semester I-2026 tercatat mencapai 5,84%, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45%.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak hanya tercermin dari peningkatan aktivitas ekonomi secara agregat, tetapi juga disertai perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat," tegas Gubernur Khofifah dalam sampaiannya.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada Maret 2026 berhasil ditekan sebesar 0,24%. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur kini menyisa 0,29%, berada jauh di bawah tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang mencapai 0,85%.
Kinerja positif juga terlihat dari sektor ketenagakerjaan, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 berhasil diturunkan sebesar 0,13% menjadi 3,42%. Capaian TPT Jawa Timur ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 4,65%.
Sektor pendapatan daerah dalam P-APBD TA 2026 mengalami penyesuaian dari semula dinaikkan dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun, atau bertambah sebesar Rp183,77 miliar. Peningkatan ini terutama disokong oleh kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp180,77 miliar.
Selain PAD, Pemprov Jatim juga menerima tambahan insentif/hibah dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp3 miliar atas prestasi keberhasilan menekan angka pengangguran. Sementara itu, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diproyeksikan tetap sebesar Rp8,82 triliun.
Dari sisi Belanja Daerah, dialokasikan tambahan belanja sebesar Rp2,64 triliun yang diperuntukkan bagi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Peningkatan belanja modal difokuskan pada infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi guna meningkatkan daya saing wilayah.
Pada urusan wajib pendidikan, Gubernur Khofifah mengalokasikan anggaran bantuan pendidikan bagi 50.000 siswa dari keluarga prasejahtera. Pemerintah daerah juga berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Di bidang kesehatan, penguatan program diprioritaskan pada pemerataan layanan kesehatan di wilayah kepulauan melalui program Jatim Sehat dan Jatim Access Hospital. Program ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat prasejahtera yang belum masuk dalam cakupan JKN.
Guna memperkuat sektor UMKM, Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah mengandalkan skema pembiayaan murah melalui Kredit Sejahtera (Prokesra) bekerja sama dengan BPR Jatim. Program ini menawarkan pinjaman dengan suku bunga rendah 3% dan plafon hingga Rp50 juta untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Rapat Paripurna diakhiri dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk terus mengawal agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD Perubahan 2026 memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.