ITS Tantang BNPT Berikan Data Soal Kampusnya yang Terpapar Radikalisme

"Kami melihat di sini tenang-tenang saja. Itu dari kacamata kami sebagai akademisi. Kami menunggu dari BNPT untuk memberikan data dan membantu ITS menulusuri titiknya di mana," kata Rektor ITS Prof Joni Hermana.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan mereka data terkait tuduhan lembaga itu tentang kampusnya yang terpapar radikalisme.

Rektor ITS Prof Joni Hermana di Surabaya, Selasa menyampaikan terima kasih kepada BNPT yang sudah memberi peringatan atau indikasi bahwa ITS adalah salah satu perguruan tinggi yang masuk dalam tujuh perguruan tinggi yang tersusupi radikalisme.

"Kami melihat di sini tenang-tenang saja. Itu dari kacamata kami sebagai akademisi. Kami menunggu dari BNPT untuk memberikan data dan membantu ITS menulusuri titiknya di mana. Melawan radikalisme tidak mudah karena tidak terlihat. Kami mohon dibantu untuk bisa mengidentifikasi agar tidak salah langkah," kata Joni.

Joni menyatakan, ITS sudah menelusuri karyawan yang mempunyai faham seperti itu, namun masih dibatasi kepada mereka yang terlibat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Tapi ini juga sebagai proses pembelajaran bagi kita seperti apa yang dimaksud dengan radikalisme agar bisa melakukan antisipasi dengan benar," katanya.

Ditanya adanya penyusupan paham radikal ke Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Joni menegaskan pihaknya sudah melakukan pembinaan secara berjenjang. Sejak mahasiswa baru masuk ke ITS, sudah melakukan proses pendidikan berupa pelatihan yakni spiritual dan kebangsaan yang diharapkan dengan demikian wawasan mereka lebih baik dan memahami mereka bagian dari NKRI.

"Ada proses pendidikan dan pengaderan yang berlangsung sekitar dua minggu yang dilakukan secara terintegral sehingga membuat bisa memberi pemahaman yang baik ke mahasiswa," ujarnya.

Selanjuutnya, dalam setahun berjalan mereka diwajibkan masuk UKM. UKM di bawah pembinaan Direktur Kemahasiswaan ITS. Dari situ ITS berupaya sebaik mungkin mencegah adanya penyusupan.

"Tapi sekali lagi, melawan radikalisme itu melawan sesuatu yang tidak kentara sehingga perlu tambahan informasi dari BNPT, polisi dan lainnya agar dalam proses pembinaan bisa dilakukan dengan baik dan tidak sampai tersusupi hal-hal yang tidak diinginkan," ucapnya.