IPA, IPS, dan Bahasa akan Diajarkan Kembali Mulai Tahun Ajaran 2025 / 2026
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menghidupkan kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Kebijakan tersebut rencananya akan mulai tahun ajaran 2025/2026.
Hal tersebut disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu'ti Senin 14 April 2025. "Setelah sempat dihapus pada era Menteri Nadiem, kita akan hidupkan kembali. Kami menerima banyak masukan terkait ini," kata Abdul Mu'ti.
Oleh karena itu, kebijakan ini akan segera diformalkan melalui peraturan menteri. Aturan ini otomatis menggugurkan aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek baru) Nomor 12 Tahun 2024.
Menurut Mu'ti, Permendikbudristek 12/2024 tentang pengaturan Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang diterbitkan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.
Adapun peniadaan arah tersebut menurut Nadiem saat itu berkaitan dengan Kurikulum Merdeka. Peniadaan jurusan di SMA sendiri sebenarnya sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021. “Pada tahun ajaran 2022, sudah sekitar 50 persen satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka.Pada tahun ajaran 2024, tingkat penerapan Kurikulum Merdeka sudah mencapai 90-95 persen untuk SD, SMP, dan SMA/SMK,” ucapnya.
Alasan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Dulu Dihapus
Alasan bidang IPA, IPS, dan Bahasa dihapus dengan alasan bahwa penjurusan seperti itu cenderung mencerminkan ketidakadilan. Pasalnya, rata-rata orang tua akan memilih untuk memasukkan anaknya ke jurusan IPA saat di SMA karena jurusan IPA bisa memilih jurusan lain saat akan melanjutkan.
Para orang tua berpikir begitu karena nanti jika anaknya masuk IPA, maka pilihan program studi (prodi) yang bisa dipilih lebih banyak saat masuk perguruan tinggi. Dengan adanya sikap seperti itu, maka kuota siswa yang masuk ke jurusan IPS dan Bahasa menjadi semakin menipis.
Oleh karena itu, Kemendikbudristek menghapuskan penjurusan di SMA agar tidak ada diskriminasi terhadap jurusan non-IPA. Jurusan yang dihapus kemudian digantikan dengan sistem pemilihan mata pelajaran (mapel) sesuai minat dan bakat siswa. Hal itu tertuang dalam aturan di Kurikulum Merdeka.
Saat kelas 11 dan 12 SMA, siswa yang sekolahnya menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mapel secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi lanjut atau prestasi. Contohnya, seperti seorang siswa yang ingin berkuliah di prodi teknik, maka bisa menggunakan jam pelajaran pilihan untuk mapel matematika tingkat lanjut dan fisika, tanpa harus mengambil mata pelajaran biologi.
Sebaliknya, seorang siswa yang ingin berkuliah di prodi kedokteran, dapat mengambil jam pelajaran pilihan untuk mapel biologi dan kimia, tanpa harus mengambil mapel matematika tingkat lanjut. Dengan demikian siswa bisa lebih fokus untuk membangun dasar pengetahuan yang relevan untuk minat dan rencana studi selanjutnya.
Persiapan yang lebih terfokus dan mendalam tersebut sulit dilakukan jika murid masih menguasai jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Saat ada pembagian jurusan, sebagian besar murid akan memilih jurusan IPA yang belum tentu berdasarkan minat, bakat, dan rencana karir.
PGRI Setuju IPA, IPS Dihidupkan
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan bahwa apabila para siswa tidak memiliki ilmu pengetahuan yang baik, maka tidak dapat memiliki peminatan khusus untuk mendalami ilmu tersebut. “Harapannya agar siswa menguasai semua ilmu itu dengan baik, tapi jika tidak siap yang terjadi malah siswa tidak mendapatkan ilmu apa-apa atau hanya mendapatkan sedikit. Jadi dengan adanya penjurusan IPA, IPS dan Bahasa itu bagus agar siswa bisa mempelajari ilmu sesuai dengan minatnya dan menjadi ahli,” ujar Unifah.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Heriyanto, Praktisi Pendidikan, mengungkapkan bahwa saat penghapusan penjurusan SMA di lapangan tidak sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik. “Terlalu dini di kelas XI awal, siswa harus menetapkan profesinya apa kelak. Sehingga ada beberapa mata pelajaran yang perlu diambil dan dilepaskan, padahal itu adalah mata pelajaran dasar yang sangat diperlukan,” ungkap Heri.