Hologram Politik: Mengapa Pagar Mal dan Video Demo Membentuk Panggung Bayangan?

Sudah lebih dari sepekan saya mendapat pertanyaan yang sama dari banyak orang. Ada aktivis lama, ada pengusaha. Anehnya, justru lebih banyak pengusaha.

“Agustus ini akan terjadi apa?,” tanya mereka. Saya menjawab sambil bercanda. Yang pasti ada peringatan Hari Kemerdekaan RI. Ada upacara. Ada pidato presiden.

Mereka tertawa. Tetapi saya tahu mereka sebenarnya sedang serius. Sedang menebak-nebak apa yang akan terjadi di negeri ini..

Pertanyaan itu muncul setelah beberapa mal memasang pagar tinggi. Pada saat yang sama, media sosial berseliweran video demonstrasi mahasiswa.

Dua peristiwa yang sesungguhnya belum tentu saling berkaitan. Tapi di kepala publik seperti menjadi satu rangkaian cerita.

Saya sempat membaca penjelasan pengelola mal. Katanya, pemagaran bukan karena ada informasi mengenai potensi kerusuhan. Sebagian karena penataan kawasan. Sebagian lagi untuk memperkuat sistem keamanan.

Saya percaya saja.

Tetapi saya juga memahami bahwa dalam politik, yang bekerja tidak selalu fakta. Yang sering kali lebih kuat justru persepsi. Dan persepsi, tak selalu terbangun dari sesuatu yang nyata atau benar-benar realitas sosial.

Ketika beberapa mal memasang pagar hampir bersamaan, publik menangkap simbol yang berbeda. Ketika simbol itu bertemu dengan video demonstrasi yang terus berulang, lahirlah kesan bahwa negeri ini sedang memasuki situasi yang genting.

Padahal, apakah benar demikian? Belum tentu.

Sampeyan pasti tahu, mahasiswa baru memasuki awal perkuliahan. Sangat mungkin video yang beredar merupakan dokumentasi lama yang diedarkan ulang dengan narasi baru.

Di media sosial, umur sebuah video hampir tidak pernah menjadi persoalan. Selama mampu memancing emosi, ia akan terus diputar, dibagikan, dan dipercaya.

Di sinilah saya melihat lahirnya apa yang saya sebut sebagai hologram politik. Hologram adalah gambar tiga dimensi yang tampak nyata.

Dari kejauhan ia terlihat seperti benda sungguhan. Bahkan seolah dapat disentuh. Padahal sesungguhnya ia hanyalah pantulan cahaya dengan teknologi tertentu.

Politik digital bekerja dengan cara yang hampir sama. Sebuah video lama diputar ulang. Sebuah potongan berita dipisahkan dari konteksnya.

Sebuah narasi diberi judul yang dramatis. Lalu semua dipertemukan oleh algoritma media sosial. Jadilah realitas baru di kepala publik.

Yang terbentuk bukan lagi fakta, melainkan persepsi. Itulah hologram politik.

Ia bukan sepenuhnya kebohongan. Tetapi juga bukan keseluruhan kenyataan. Ia adalah realitas yang diperbesar, dipilih, diulang, lalu diproyeksikan. Terkadang tampak jauh lebih besar dari kondisi yang sebenarnya.

Media sosial adalah proyektornya. Algoritma menjadi operatornya. Dan kita semua, sering kali tanpa sadar, menjadi penontonnya.

Kata anak mantu saya yang bekerja di dunia digital, lima tahun lalu yang bekerja masih manusia. Meski seseorang bisa mengelola puluhan akun. Kini sebagian besar dikerjakan robot dengan teknologi Artificial Intelligence (AI)

Yang lebih menarik lagi adalah munculnya apa yang saya sebut sebagai panggung bayangan. Panggung yang terbentuk maupun yang diciptakan.

Dalam dunia pertunjukan, bayangan sering kali muncul lebih dahulu sebelum aktor memasuki panggung. Bayangan itulah yang membangun rasa penasaran. Bahkan rasa takut penonton.

Penonton mulai menebak-nebak siapa yang akan muncul? Apa yang akan terjadi? Dan bagaimana akhir ceritanya.

Politik hari ini juga bekerja seperti itu. Panggungnya belum tentu ada. Tetapi bayangannya sudah memenuhi ruang publik.

Orang mulai membicarakan kemungkinan demonstrasi besar. Pengusaha meningkatkan pengamanan. Masyarakat menjadi cemas. Aparat memperketat kewaspadaan.

Semua bergerak merespons sesuatu yang bahkan belum tentu benar-benar terjadi. Bayangan akhirnya terasa lebih nyata daripada panggungnya sendiri.

Inilah perubahan besar politik di era digital. Politik tidak lagi hanya berlangsung di jalan raya. Di gedung parlemen. Atau di ruang sidang. Politik juga berlangsung di ruang algoritma. Yang diperebutkan bukan hanya kekuasaan, tetapi juga persepsi.

Siapa yang lebih dahulu menguasai persepsi publik, sering kali dialah yang memenangkan permainan. Karena itu, saya tak terlalu tertarik mencari siapa yang pertama kali menyebarkan video-video demonstrasi itu.

Ia bisa saja dilakukan oleh pendukung pemerintah. Bisa juga oleh kelompok oposisi. Bisa pula oleh pihak lain yang sekadar ingin memperbesar kegaduhan demi mendapatkan perhatian.

Yang jauh lebih penting adalah memahami bahwa masyarakat jangan sampai menjadi korban dari permainan persepsi tersebut. Sebab persepsi mempunyai dampak yang nyata.

Pengusaha bisa menunda investasi karena merasa situasi tidak menentu. Konsumen menahan belanja karena khawatir. Investor memilih menunggu.

Sementara masyarakat mudah percaya kepada rumor. Semua itu dapat terjadi meskipun kondisi objektif di lapangan sebenarnya masih terkendali.

Artinya, hologram politik memang tidak nyata secara fisik. Tapi akibatnya bisa sangat nyata. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menjaga keamanan. Pemerintah juga harus menjaga kepercayaan publik.

Di era digital, komunikasi bukan lagi pekerjaan tambahan. Ia sudah menjadi bagian dari tata kelola negara. Kekosongan informasi akan selalu diisi oleh spekulasi.

Ketika pemerintah terlambat menjelaskan sebuah keadaan, media sosial akan lebih dahulu membangun versinya sendiri. Dan seperti kita tahu, algoritma hampir selalu lebih cepat ketimbang birokrasi.

Pemerintah tak perlu alergi terhadap video demonstrasi yang viral. Sebab, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi.

Yang perlu diwaspadai bukan demonstrasinya. Tapi penyebaran informasi yang sengaja dipotong, dipelintir, atau dilepaskan dari konteks untuk membangun kepanikan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital. Tak perlu langsung percaya hanya karena sebuah video muncul berkali-kali di layar telepon genggam. Frekuensi kemunculan bukan ukuran kebenaran.

Dalam dunia algoritma, yang paling sering muncul belum tentu yang paling benar. Sering kali ia hanya yang paling mampu memancing kemarahan, ketakutan, atau rasa ingin tahu.

Mungkin inilah tantangan terbesar demokrasi pada abad digital. Dahulu masyarakat harus berjuang memperoleh informasi. Sekarang justru harus berjuang memilah informasi.

Dahulu ancaman datang dari sensor. Kini ancaman datang dari banjir informasi. Yang membuat orang sulit membedakan mana fakta, mana opini, dan mana rekayasa persepsi.

Karena itu, kita tak perlu larut dalam kegaduhan yang diproduksi media sosial. Juga tak perlu menyepelekan setiap sinyal yang muncul di ruang publik. Yang diperlukan kini adalah kejernihan membaca keadaan.

Demokrasi membutuhkan kritik. Demonstrasi juga merupakan hak konstitusional warga negara. Tetapi demokrasi yang sehat tidak dibangun di atas manipulasi persepsi ataupun politik ketakutan.

Jangan sampai kita sibuk memerangi bayangan. Sementara kenyataan yang sesungguhnya justru luput dari perhatian.

Pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan hanya menjaga stabilitas politik. Yang jauh lebih sulit adalah menjaga kejernihan akal sehat.

Akal sehat adalah bentwng terakhir demokrasi. Di zaman ketika hologram dapat terlihat lebih nyata ketimbang kenyataan dan panggung bayangan terasa lebih ramai dari panggung sesungguhnya.

Di tengah hiruk-pikuk ruang digital, kemampuan berhenti sejenak untuk memeriksa fakta adalah bentuk keberanian yang paling dibutuhkan. Juga menimbang setiap informasi dengan kepala dingin.

‘Mengapa demikian? Sebab, hanya bangsa yang mampu menjaga akal sehatnya akan sulit dipermainkan bayangan. Apalagi diombang-ambingkan oleh ilusi yang dipantulkan algoritma.

Jadi tak perlu panik. Hanya perlu waspada. Sambil jangan lupa tetap ngopi.