Haryadi Soroti Risiko Parlemen Dikuasai Kepentingan Kelompok Tertentu

Lembaga legislatif berisiko kehilangan fungsi perwakilannya ketika proses pembentukan undang-undang lebih tanggap terhadap kepentingan kelompok yang memiliki uang dan akses politik daripada aspirasi publik. Kondisi ini disebut legislative capture.

Menurut Haryadi dari Lab45, persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya lobi terhadap anggota parlemen. Yang perlu dicermati adalah apakah akses, informasi, sumber daya, dan jaringan politik kelompok tertentu memberi mereka pengaruh lebih besar dalam menentukan isi kebijakan.

Dalam naskah bertanggal 25 September 2026, Haryadi mengaitkan risiko tersebut dengan mahalnya biaya politik. Ketergantungan kandidat dan partai pada penyokong dana, menurut dia, dapat membentuk hubungan patronase yang berlanjut setelah pemilu, termasuk dalam pembahasan regulasi.

Haryadi mengidentifikasi tiga gejala yang perlu diwaspadai. Pertama, adanya hubungan bisnis antara pembuat kebijakan dan sektor yang mereka atur, sehingga muncul potensi benturan kepentingan. Kedua, dominasi kekuatan politik pendukung pemerintah di parlemen yang dapat melemahkan perdebatan dan pengawasan. Ketiga, pembahasan rancangan undang-undang yang berlangsung cepat tanpa partisipasi publik yang bermakna.

Ia menilai dampaknya tidak selalu terlihat sebagai runtuhnya prosedur demokrasi. Pemilu dan proses legislasi bisa tetap berjalan, tetapi pengaruh warga dalam menentukan kebijakan menyusut dibandingkan pengaruh kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar.

Untuk mengurangi risiko itu, Haryadi mendorong transparansi pembiayaan politik dan lobi, keterbukaan agenda serta draf rancangan undang-undang, konsultasi publik yang bermakna, dan pencatatan pihak-pihak yang memberi masukan selama pembahasan. Ia juga mengusulkan analisis dampak, evaluasi setelah undang-undang berlaku, serta pengawasan independen dari masyarakat sipil.

“Legislative capture paling tepat dipahami sebagai masalah struktural demokrasi,” tulis Haryadi. Menurut dia, pembenahannya perlu menyasar hubungan antara uang, akses politik, dan proses legislasi.