Haryadi Soroti “Parpol Penghamba”, Ingatkan Risiko Melemahnya Kontrol Kekuasaan

Partai politik yang bergantung pada patron kekuasaan dan pemodal besar berisiko kehilangan kemandirian dalam mewakili rakyat serta mengawasi pemerintah.

Pengamat dari Lab45, Haryadi, menyoroti gejala yang ia sebut sebagai “parpol penghamba”: partai politik yang lebih mengutamakan hubungan dengan penguasa, pemodal, atau patron politik daripada kepentingan konstituennya.

Dalam tulisan bertanggal 24 September 2026, Haryadi menilai gejala itu dapat muncul ketika kebutuhan dana politik yang besar tidak diimbangi sumber pendanaan internal yang berkelanjutan. Menurut dia, ketergantungan pada patron kemudian dapat memengaruhi sikap politik dan keputusan partai.

Haryadi menguraikan tiga ciri utama. Pertama, partai kehilangan pijakan ideologi dan program yang jelas sehingga posisinya mudah berubah mengikuti kepentingan patron. Kedua, fungsi pengawasan terhadap pemerintah melemah, terutama ketika kader partai berada di lingkaran kekuasaan. Ketiga, perhatian partai bergeser dari menyuarakan kepentingan rakyat ke menjaga kepentingan kelompok yang menopangnya.

Ia mengingatkan, jika banyak partai bergantung pada pusat kekuasaan yang sama, persaingan dalam pemilu bisa tetap berlangsung tanpa menghasilkan pengawasan yang berarti. Kondisi itu, menurut Haryadi, berisiko melemahkan demokrasi substantif dan membatasi pilihan politik warga.

Untuk mengatasinya, Haryadi mengusulkan tiga langkah. Partai perlu membangun mekanisme demokrasi dan pengawasan di dalam organisasi, memperluas sumber pendanaan agar tidak bergantung pada satu patron, serta memperkuat aturan dan pengawasan eksternal terhadap partai politik.

“Parpol dalam kepolitikan demokrasi seharusnya menjadi institusi perantara dan pengontrol kekuasaan,” tulis Haryadi. Ia memperingatkan bahwa peran tersebut dapat berbalik ketika partai justru menjadi alat kekuasaan untuk mengendalikan institusi demokrasi dan rakyat.