Gandeng TNI AL, Pemprov Jatim Renovasi 8.020 Rutilahu
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama Lantamal V Surabaya melakukan perbaikan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kurang mampu. Total hingga tahun ini sebanyak 8.027 unit Rutilahu yang direnovasi.
Gubernur Jawa Timur menyampaikan hal ini saat memimpin Upacara Pembukaan Renovasi Rutilahu di Halaman Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan Probolinggo, Senin, 4 Agustus 2025.
Pada tahun 2025 ini, sebanyak 300 rumah akan direnovasi. Program ini telah konsisten dilakukan selama sepuluh tahun terakhir dengan menyasar rumah keluarga tidak mampu di empat daerah di Jawa Timur. Hingga tahun 2024, sebanyak 7.727 unit rumah tidak layak huni telah direnovasi oleh tim Lantamal V di area Jawa Timur.
“Insya Allah akan ditambahkan sebanyak 300 unit rumah yang akan kita renovasi di tahun ini. Sehingga total hingga tahun ini sebanyak 8.027 Unit Rutilahu yang direnovasi merupakan bakti dan sinergi TNI AL bersama Pemprov Jatim,” tegas Gubernur Khofifah.
Pada tahun anggaran 2025, sebanyak 300 unit rutilahu akan direnovasi. Rinciannya, di Kabupaten Probolinggo sebanyak 100 unit, di Kota Probolinggo sebanyak 100 unit, di Kabupaten Pasuruan sebanyak 70 unit dan Kabupaten Magetan sebanyak 30 unit.
“Jika target penyelesaian program ini adalah 90 hari, maka pada bulan Nopember, Pemprov Jatim bersama Lantamal V Surabaya akan menyelesaikan 8.027 rumah dari rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni,” terang Gubernur Khofifah.
Gubernur menegaskan, program renovasi rutilahu bukan hanya wujud upaya nyata dalam pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. Lebih dari itu, ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Melalui program ini, Pemprov Jatim juga ingin memastikan seluruh warga Jawa Timur memiliki tempat tinggal yang layak, akses terhadap fasilitas dasar dan harapan untuk hidup yang lebih baik. Program renovasi rutilahu ini memiliki sasaran masyarakat dalam kategori rumah tangga miskin yang berpedoman pada enam indikator kemiskinan.
Detailnya yaitu lantai rumah masih berupa tanah, dinding rumah terbuat dari bilik bambu/sesek/gedek, tidak memiliki jendela dan ventilasi udara, tanah milik pribadi dan tidak bermasalah, tidak memiliki aset lain selain rumah, sebesar sekitar Rp500 ribu dan penghasilan tidak tetap (buruh serabutan / di bawah UMP/janda/jompo).
“Rumah yang tidak layak huni, apakah karena atap, tembok, lantai atau karena sanitasinya, bersama-sama kita mencari solusi untuk mengatasinya,” tambahnya.
Program renovasi rutilahu, kata Khofifah, selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang mentargetkan lima tahun ini ada tiga juta rumah yang dibangun baik baru maupun dalam bentuk renovasi.
Oleh karena itu, Gubernur Khofifah mengaku optimistis, menjadikan program penyediaan rumah tinggal layak huni sebagai program prioritas sekaligus respon atas tantangan pembangunan di Jawa Timur, khususnya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
“Taraf hidup masyarakat menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkannya. Maka kerja sama ini merupakan bukti sinergi kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat,” jelasnya.