Dispoparbud Jember Evaluasi Parkir Liar Pasca Penerapan Tiket Terintegrasi Wisata Papuma–Watu Ulo
Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Dispoparbud) Kabupaten Jember melakukan evaluasi terhadap persoalan parkir liar yang muncul pasca penerapan sistem tiket terintegrasi di kawasan wisata Pantai Papuma dan Watu Ulo sejak 2 Januari 2026.
Kepala Dispoparbud Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy, menjelaskan, kebijakan tiket terintegrasi diterapkan bersamaan dengan penurunan harga tiket masuk. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan wisata.
“Yang pertama memang ini adalah penerapan tiket integrasi, dan tujuan utamanya selain itu juga untuk menurunkan harga tiket,” ujarnya, Kamis, 8 Januari 2026.
Bobby mengakui, kebijakan baru tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Sementara dampak negatif yang dipersoalkan sebagian pihak adalah munculnya keluhan terkait penarikan biaya parkir di luar parkir resmi.
“Sejak penerapan tanggal 2 Januari 2026 dan penurunan harga ini memang muncul dampak positif dan negatif. Yang dipersoalkan mungkin dari sisi negatifnya, tapi tujuan utama kita adalah dampak positifnya,” katanya.
Bobby memastikan bahwa sebagian besar keluhan yang diterima Dispoparbud Jember berkaitan dengan pungutan yang dilakukan oleh pihak di luar komponen resmi pengelola kawasan wisata.
Padahal masyarakat sebenarnya diperbolehkan memberikan layanan penitipan kendaraan, bukan parkir resmi, dengan catatan memiliki tanggung jawab terhadap keamanan kendaraan yang dititipkan.
“Untuk warga itu sebenarnya bukan pada parkirnya, tetapi bisa pada penitipan. Karena mereka punya tanggungjawab kalau ada kehilangan atau apa pun, mereka akan bertanggung jawab,” tegasnya.
Sedangkan pengunjung memiliki pilihan untuk menggunakan jasa penitipan kendaraan dengan biaya tertentu atau memarkir kendaraan di area parkir resmi. Namun, tingginya kunjungan pada awal penerapan kebijakan baru dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
“Karena situasinya kunjungan luar biasa, ya ada saja yang memanfaatkan kondisi seperti itu,” ungkapnya.
Sebagai tindaklanjut, Dispoparbud Jember sedang melakukan proses evaluasi. Evaluasi dilakukan bersama tim internal pemerintah daerah, Muspika setempat, PT Palawi selaku mitra pengelola, serta unsur terkait lainnya.
“Kemarin sudah kita koordinasikan dengan tim internal, baik dengan Muspika, tim dari PT Palawi, maupun dari Pemkab. Ini sudah kita jadikan bahan evaluasi dan akan kita rumuskan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Melalui evaluasi dan penataan ulang tersebut, Bobby berharap pengelolaan kawasan wisata Papuma dan Watu Ulo ke depan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus tetap memberikan ruang pemberdayaan bagi masyarakat sekitar.
Selain persoalan negatif Bobby menyampaikan dampak positif kebijakan integrasi dan penurunan harga tiket. Penurunan harga tiket dan sistem integrasi terbukti berdampak signifikan terhadap lonjakan kunjungan wisatawan. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengunjung sejak 2 hingga 4 Januari mencapai lebih dari 20 ribu orang.
“Kalau kita lihat data kunjungan dari tanggal 2 sampai 4 Januari itu sudah lebih dari 20 ribu pengunjung. Sementara saat Tahun Baru satu hari hanya sekitar 7 sampai 8 ribu. Bahkan tanggal 4 saja sudah lebih dari 9 ribu pengunjung,” jelasnya.
Menurut Bobby, lonjakan pengunjung tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh komponen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan wisatawan. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat sekitar, organisasi perangkat daerah, serta aparat keamanan.
“Artinya di situ butuh partisipasi seluruh komponen, mulai dari masyarakat sekitar, OPD-OPD, Polsek, TNI, dan Polri. Banyak hal yang akan kita tata ulang, tanpa mengurangi upaya menciptakan rasa aman dan nyaman,” pungkasnya.