Demo di DPRD Surabaya, Cipayung Plus Surabaya Sorot Pelemahan Ekonomi
Gelombang penolakan terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terus mengalir. Kini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin 15 Juni 2026.
Pantauan Ngopibareng.id, peserta aksi memulai aksinya sekitar pukul 14.30 WIB. Tampak mereka kemudian memyampaikan aspirasi disertai dengan aksi bakar ban. Mereka kemudian ditemui Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan terkait kebijakan yang ada. Antara lain kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), program MBG, gejolak ekonomi yang kini memberatkan masyarakat, hingga pengesahan RUU Polri.
"Jadi kami di sini menyuarakan apa yang kemudian menjadi keresahan seluruh masyarakat karena kondisi negara saat ini yang berdampak bukan hanya orang-orang kelas menengah ke bawah. Melainkan semua hal, baik dari pedagang, UMKM, ibu rumah tangga, lalu ojek online dan lain sebagainya. Semua rakyat kecil merasa diperas, dicekik dengan tingginya pajak dan lain sebagainya," kata Ketua HMI cabang Surabaya Moch. Elok Hakan Multazam.
Secara rinci ia menjelaskan, gejolak melemahnya nilai tukar rupiah ditambah kenaikan harga BBM menyebabkan harga-harga bahan pokok di pasaran meningkat. Sementara penghasilan masyarakat tidak ada kenaikan.
Kemudian, pengelolaan dapur SPPG untuk program makanan bergizi gratis (MBG) yang tidak sesuai menyebabkan banyak temuan kasus keracunan yang justru mempengaruhi kesehatan anak. Hingga praktek jual beli dapur SPPG yang tengah berkembang saat ini.
Terbaru, soal pengesahan RUU Polri menjadi UU memberikan ancaman bagi masyarakat akan kehilangan lapangan pekerjaan karena anggota kepolisian dapat masuk di wilayah sipil.
"Kemudian, kami meminta agar pemerintah melalui DPRD kota mencabut UU Polri dengan menggantikan undang-undang yang baru supaya UU Polri ini tidak seolah-olah Polri bisa masuk ke wilayah sipil," ujarnya.
Selain itu, massa aksi juga menuntut pemerintah melakukan revitalisasi total terkait skstem pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan anggaran yang dinilai terjadi banyak pemborosan belanja negara. Hal ini kemudian dianggap membuat pemerintag menaikkan harga BBM.
"Kami meminta adanya transparansi terhadap pemborosan anggaran dasar, anggaran pendapatan belanja negara. dan Kemudian, pemerintah harus merampingkan kembali pemerintahannya. Karena kami anggap kabinet gemuk inilah yang membuat menggelembungnya pendapatan daripada penggunaan anggaran pendapatan belanja negara," lanjutnya.
Melalui aksi ini, massa aksi meminta DPRD Surabaya agar mengawal tuntutan tersebut dan diharap ada tindak lanjut dengan tenggat waktu 14 hari. Apabila tidak ada hasil, ia menegaskan akan ada aksi lanjutan.
Sementara itu, Bahtiyar Rifai selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya mengatakan, pihaknya telah menerima tuntutan dari Cipayung Plus yang selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat maupun DPR RI.
Ia menjelaskan, poin-poin tuntutan kebanyakan terkait dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya hanya bisa meneruskan tuntutan tersebut sampai ke pusat.
"Terkait dengan harga BBM itu kan kewenangan pemerintah pusat yang harus ditanggapi. Karena tadi saya sampaikan bahwa yang saat ini dinaikkan pemerintah adalah BBM yang non-subsidi. Jadi kalau untuk BBM non-subsidi sudah kita pertahankan, pemerintah sudah pertahankan, tidak ada kenaikan di situ," kata Bahtiyar.
Terkait tenggat waktu 14 hari, ia menegaskan, secepatnya tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti. "Iya, kan kita sudah terima. Tentunya nanti akan kita proses, ini akan kita masukkan di sekretariat," ujarnya.
"Tentunya ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Baik itu ke DPR RI maupun ke presiden ya, atau mungkin ke kabinet yang nanti (berkaitan), khususnya nanti mungkin ke DPR RI. Akan kita sampaikan tuntutan pada hari ini, bahwa kami di DPRD Surabaya hari ini menerima audiensi dari Cipayung Plus," pungkasnya.