Demo Batal, MAKI Tetap Kawal Rencana Utang Pemkab Jember Rp785 Miliar
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur membatalkan rencana aksi demo akbar terkait rencana utang Pemerintah Kabupaten Jember senilai Rp785 miliar. Meski aksi massa ditiadakan, MAKI menegaskan pengawasan terhadap rencana pembiayaan tersebut tetap berjalan.
Keputusan pembatalan diambil setelah MAKI menilai rencana utang tersebut masih dalam tahap pembahasan antara DPRD Jember dan Pemkab Jember. Regulasi serta skema pembiayaan yang akan digunakan juga masih dikaji.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, mengatakan, pihaknya memilih memperdalam kajian demi memastikan rencana utang tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jember.
“Demi kepentingan besar untuk masyarakat Jember, akhirnya MAKI Jawa Timur secara kelembagaan kami putuskan untuk meniadakan aksi demo akbar,” kata Heru, Minggu, 9 Agustus 2026.
Menurut Heru, pembatalan aksi tidak berarti MAKI melepas pengawasan terhadap kebijakan Pemkab Jember. Justru, organisasi tersebut akan mengawal proses pembangunan yang berkaitan dengan rencana pembiayaan melalui utang tersebut.
MAKI juga akan melakukan pemetaan terhadap proyek-proyek yang nantinya bersumber dari dana utang Rp785 miliar. Langkah itu dinilai penting untuk melihat apakah penggunaan dana benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
“Saya sampaikan di depan Bapak Bupati, kami akan kawal program pembangunan Jember, termasuk kemudian melakukan peta kajian atau mapping terkait proyek yang bersumber dari dana utang Rp785 miliar tersebut,” ujar Heru.
Pembatalan aksi tersebut turut diikuti penghentian mobilisasi massa dari luar Jember. Heru menyebut kendaraan trailer 40 feet yang sebelumnya bergerak dari Surabaya telah diperintahkan untuk kembali. Rekan-rekan MAKI dari Surabaya juga diminta tidak melanjutkan perjalanan menuju Jember.
Selain itu, kantong-kantong massa MAKI di Jember juga telah diminta tidak turun dalam aksi yang sebelumnya direncanakan. Menurut Heru, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kepentingan masyarakat Jember dalam proses pembangunan daerah.
“Sekali lagi kita tiadakan aksi demo besar akbar MAKI Jawa Timur di Jember. Itu hanya untuk mengawal apa yang menjadi kepentingan masyarakat Jember, apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Jember,” tegasnya.
Heru menyoroti sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang menurutnya harus menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan Jember. Di antaranya pembangunan jalan serta penerangan jalan umum yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
MAKI berharap kebutuhan tersebut dapat terlihat dalam APBD reguler Kabupaten Jember tahun anggaran 2027. Dengan demikian, percepatan pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada skema pembiayaan utang, tetapi juga tetap tercermin dalam prioritas anggaran daerah.
“Bahwa mereka membutuhkan jalan, bahwa mereka membutuhkan penerangan jalan umum dan itu nanti akan terlihat dalam APBD reguler Pemerintah Kabupaten Jember di tahun 2027,” pungkasnya.