BUMD Baru di Probolinggo Butuh Modal Rp18 Miliar

Satu lagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru lahir di Kota Probolinggo yakni, Perseroan Daerah (Perseroda) Bahari Tanjung Tembaga. Meski baru lahir, BUMD yang bergerak di bidang transportasi ini membutuhkan modal awal sekitar Rp18.450.000.000.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo, mempertanyakan tujuan BUMD itu meminta modal sebesar itu. Hal itu terungkap dalam rapat Pansus DPRD bersama Pemkot Probolinggo di Gedung DPRD Kota Probolinggo, Senin, 10 November 2025.

Rapat beragenda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. BUMD baru ini akan berlokasi di Pelabuhan Tanjung Tembaga Mayangan, Kota Probolinggo.

Rancangan Perda (raperda) tentang BUMD baru itu memuat 9 pasal. Pada pasal 4 tertera modal dasar perusahaan perseroan dibutuhkan Rp18.450.000.000. Kewajiban penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah untuk pemenuhan modal dasar paling sedikit sebesar 51 persen. Sehingga dibutuhkan pemenuhan modal minimal Rp18.265.000.000

Bahkan dalam pasal 6 terinci modal sebesar itu akan dipenuhi dalam tiga tahun. Yakni, pada 2026 dibutuhkan Rp6.930.000.000; pada 2027 dibutuhkan Rp 9.850.000.000; dan pada 2028 dibutuhkan Rp1.485.000.000.

Mewakili Pemkot Probolinggo, Pj. Sekda Rey Suwigtyo menjelaskan, kelak BUMD bidang transportasi ini bergerak di bidang angkutan general cargo. Pemkot Probolinggo pun akan berbelanja (membeli) 4 truk dengan anggaran Rp7 miliar.

"Kami perkirakan harga satu truk Rp1,5 miliar,” ujar Tiyok, panggilan akrab Rey Suwigtyo.

Penjelasan Tiyok langsung ditanggapi anggota Pansus DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin. Politisi Partai Gerindra itu menanyakan, selama dilakukan kajian, apa saja usaha yang menjadi prospek, hingga muncul opsi bidang transportasi.

"Terus transportasi seperti apa yang dimaksud, apakah truk tronton, dump truck atau apa?" katanya.

Yang jelas, kata Tiyok, Pemkot Probolinggo telah mengandeng Universitas Brawijaya (UB) Malang untuk melakukan kajian kelayakan usaha. Disebutkan, truk yang akan dibeli berjenis tronton dan akan mengangkut material umum (general material). Kajian telah dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2023.

Pernyataan Tiyok dipertanyakan oleh Eko Purwanto, anggota Pansus lainnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, kajian tersebut tidak relevan. Eko mengemukakan alasan, sebelumnya sudah ada contoh perusahaan di Pelabuhan Mayangan yang pailit padahal memiliki 10 truk.

"Sama, Perusahaan itu juga bergerak di bidang angkutan tranportasi. Pemkot tahu enggak?" katanya.

Anggota Pansus lainnya, Zainul Fatoni menimpali pernyataan Eko. Ia menyarankan agar general material tidak sama, meski BUMD memiliki transportasi yang sama.

"Bisa sesuai gak nantinya? Kenapa tidak dua truk dulu?" tanya politisi Partai Gerindra itu.

Sementara itu Ketua Pansus DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan mengatakan, diperlukan kejelasan terkait jenis truk dan barang yang diangkut.

"Jangan sampai nasibnya sama dengan BUMD sebelumnya. Malah gagal juga. Keinginan kami itu, agar uang yang dikeluarkan tidak muspro," ujarnya.

Tiyok kembali menjelaskan, awalnya usaha yang akan dikerjakan BUMD milik Pemkot Proboliggo hanya berfokus di bidang transportasi. Selanjutnya, akan ada usaha lainnya dengan melihat potensi yang ada. "Kajian ada tiga opsi prospek usaha. Pertama akan kita fokuskan ke transportasi terlebih dahulu," katanya.