BEM Untag Banyuwangi Unjuk Rasa, Minta Anggaran Pendidikan Tidak Diefisiensi
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi melakukan aksi unjuk rasa, Senin, 17 Februari 2025. Mereka meminta pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran pendidikan.
Aksi unjuk rasa dilakukan di simpang tiga depan Gedung DPRD Banyuwangi. Dalam aksinya, mahasiswa melakukan orasi mendesak pemerintah untuk tidak memangkas anggara pendidikan. Mereka juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes.
Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviano Pratama mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa kepada dunia pendidikan.
"Hari ini isunya mengenai efisiensi anggaran di pendidikan, khususnya karena ini menyangkut kualitas, sarana, infratsruktur dan sebagainya, perihal pendidikan," jelasnya.
Massa dari BEM Untag 1945 Banyuwangi meminta pemerintah pusat tidak melakukan efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Apalagi sampai memotong gaji guru dan dosen.
"Karena pendidikan ke depannya adalah tombak suatu bangsa negara untuk generasi tahun 2045," ujarnya.
Massa akhirnya ditemui Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. Perwakilan DPRD Banyuwangi dan mahasiswa kemudian melakukan dialog di jalan.
Mahasiswa menyerahkan surat tuntutannya kepada Michael Edy Hariyanto. Michael pun diminta menandatangani surat tuntutan dari para mahasiswa.
Ditemui usai menemui mahasiswa pengunjuk rasa, Michael Edy Hariyanto mengatakan, kebijakan pemangakasan anggaran yang saat ini dijalankan pemerintah memang berdampak pada dunia pendidikan.
Michael berjanji akan memperjuangkan aspirasi para mahasiswa. Dia menyebut, efisiensi anggaran memang bagus. Tapi tidak harus mematahkan hal yang lebih penting.
"Kita memang harus menyuarakan, jangan sampai pemangkasan habis-habisan terutama di pendidikan," terangnya.
Menurutnya, semua tuntutan mahasiswa masuk akal. Beberapa poin tuntutan mahasiswa di antaranya pemangkasan gaji guru dan dosen. Michael berjanji akan meneruskan aspirasi itu ke Presiden RI. Untuk hal-hal yang bisa diatasi di tingkat daerah akan segera diatasi. Seperti mengenai gaji honorer akan segera dibicarakan dengan bupati.
DPRD Banyuwangi sudah menyuarakan hal ini. Gaji guru, kata Dia, harus diperhatikan, agar kerja guru bisa maksimal. Agar anggaran pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Sebaliknya, anggaran pendidikan seharusnya ditambah.
"Kalau yang lain dipangkas boleh, tapi pendidikan ndak boleh," tegasnya.