APBN Defisit Rp321,6 Triliun per 31 Agustus 2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Agustus 2025.

“Defisit APBN Rp321,6 triliun atau 1,35 persen PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta.

Pendapatan negara terkumpul sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini. Nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun. Tren penurunan ini pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.

Serapan dari perpajakan turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook.

Rinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.

Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4 persen dengan realisasi Rp194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp306,8 triliun atau 64,3 persen dari outlook, namun turun signifikan sebesar 20,1 persen.

Tren berbeda terlihat pada penyaluran belanja negara yang rata-rata komponen mencatatkan pertumbuhan.

Belanja negara per 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook, tumbuh 1,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.930,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) juga tumbuh 1,5 persen, dengan realisasi Rp1.388,8 triliun atau setara 52,1 persen dari outlook.

Namun, perlambatan terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terkoreksi 2,5 persen dengan realisasi Rp686 triliun yang setara 53,8 persen dari outlook.

Berbeda dengan belanja K/L, belanja non-K/L terakselerasi sebesar 5,6 persen dengan realisasi Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari outlook.

Sedangkan realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp571,5 triliun atau 66,1 persen dari outlook. Realisasi ini tumbuh sebesar 1,7 persen.

Dengan realisasi itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp22 triliun. Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang.

Dengan surplus keseimbangan primer maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.*