Aksi Politisasi Isra Mi'raj HTI, NU Jatim: Bertentangan Hukum RI
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Kiai Kikin) mempertanyakan acara keagamaan "Isra' Mi'raj" yang diadakan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan mengerahkan massa di beberapa daerah.
"Peringatan Isra' Mi'raj itu momentum mengenang kembali perjalanan Rasulullah SAW dari Mekkah ke Sidlratul Muntaha. Kalau peristiwa yang begitu sakral digunakan hanya untuk pengerahan massa itu justru tidak memperkuat keimanan, melainkan politis," katanya di Surabaya, Selasa.
Kyai Kikin menilai banyak ibrah/hikmah yang terkandung dalam peristiwa yang seharusnya bisa menguatkan iman kepada Allah SWT, bukan dengan pengerahan massa. Apalagi HTI itu organisasi terlarang berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017.
"Sayang sekali kalau peristiwa sakral hanya digunakan pengerahan massa, apalagi HTI adalah organisasi terlarang. Jadi segala bentuk aktivitas yang membawa atribut, simbol, maupun gagasan HTI adalah bertentangan dengan hukum di Indonesia," katanya.
Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim itu menambahkan HTI sebagai pendukung khilafah merupakan gerakan anti-NKRI, meskipun mereka mengatasnamakan solidaritas untuk Palestina atau isu lainnya, karena itu aparat penegak hukum harus bertindak tegas.
Dakwah Mendamaikan
Sementara itu, Ketua Lembaga Dakwah (LD) PWNU Jawa Timur Dr KH Syukron Djazilan Badri menyatakan pihaknya membuka program pesantren mualaf di Kantor PWNU Jawa Timur mulai 11 Februari 2025.
"Tujuan utama program itu untuk menguatkan nilai-nilai Islam Aswaja An-Nahdliyah, sekaligus bimbingan ibadah keseharian kepada para mualaf, serta menangkal radikalisasi seperti dilakukan HTI," katanya.
Setelah tahap pertama di Kantor LD PWNU Jawa Timur itu, kata dosen agama di Unusa itu, tahap berikutnya akan ditawarkan ke pesantren-pesanren di wilayah Jawa Timur dengan bekerja sama LD PCNU se-Jawa Timur.
"Kami juga akan menawarkan kepada LAZISNU sebagai mitra kerjasama untuk berperan memberikan modal bila para mualaf membutuhkan, sehingga kekuatan agama dan ekonomi akan dapat menangkal radikalisasi," ujarnya.
Ia menambahkan HTI mengklaim mereka mengikuti Rasulullah dalam mendirikan Khilafah, padahal Rasulullah tidak pernah mendirikan Khilafah, tapi Daulah Nabawiyah. "HTI juga suka kudeta, padahal empat Sahabat Nabi selalu menegakkan musyawarah, lalu baiat," katanya.