YLKI Tuntut MBG Bebas Keracunan dan Lebih Transparan

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah sorotan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kepala BGN yang baru, Nanik Deyang, segera melakukan pembenahan menyeluruh.

YLKI menilai 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi periode penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan pemerintah tersebut. Sejumlah persoalan masih membayangi pelaksanaan MBG, mulai dari kasus keracunan massal, tata kelola yang dinilai belum optimal, hingga tuntutan transparansi dalam pengelolaan dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program. “Seratus hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa BGN mampu bertransformasi menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, serta benar-benar menempatkan keselamatan dan kepentingan konsumen, khususnya anak-anak Indonesia, sebagai prioritas utama,” ujar Niti Emiliana.

Selain itu, YLKI menilai perbaikan tata kelola harus menjadi langkah pertama yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru. Organisasi perlindungan konsumen tersebut meminta reformulasi program dilakukan dari hulu hingga hilir. Perbaikan itu mencakup aspek perencanaan, pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Langkah tersebut dinilai penting mengingat pemerintah mengalokasikan anggaran sangat besar untuk MBG pada tahun 2026. “Anggaran MBG melalui BGN mencapai sekitar Rp268 triliun. Nilai tersebut setara dengan lebih dari sepertiga total anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp769 triliun,” tambah Niti.

Menurut YLKI, besarnya dana yang digelontorkan harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat. Program MBG harus mampu meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia secara nyata. Kemudina YLKI juga meminta pembukaan SPPG dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif. Penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, serta kapasitas pengelola. Dengan demikian, program dapat berjalan tepat sasaran dan terhindar dari kepentingan nonteknis.

Target Nol Keracunan dalam 100 Hari

Kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG menjadi perhatian serius YLKI. Organisasi tersebut menilai insiden yang menimpa ribuan anak merupakan peringatan penting bagi pemerintah.

YLKI meminta BGN menetapkan target ambisius namun realistis, yakni nihil kasus keracunan selama 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang. Target tersebut harus didukung dengan langkah konkret. Di antaranya penguatan pengawasan keamanan pangan, peningkatan standar operasional dapur, audit berkala, dan sistem mitigasi risiko yang lebih efektif. Anak-anak sebagai penerima manfaat utama dinilai membutuhkan perlindungan ekstra karena termasuk kelompok konsumen yang rentan.

Transparansi Pengelolaan Dapur MBG

Selain keamanan pangan, transparansi juga menjadi tuntutan utama YLKI. Publik dinilai berhak mengetahui siapa yang mengelola SPPG dan dapur MBG. Untuk itu YLKI meminta BGN membuka informasi terkait yayasan pengelola, pemilik, serta mekanisme penunjukan pengelola dapur. Transparansi dianggap penting untuk mencegah konflik kepentingan.

Keterbukaan informasi juga dapat menghilangkan kecurigaan bahwa program MBG hanya menguntungkan kelompok tertentu yang dekat dengan pusat kekuasaan. YLKI bahkan mendorong adanya pembatasan kepemilikan dapur oleh satu yayasan atau kelompok tertentu agar distribusi manfaat ekonomi berlangsung lebih adil.

Terkait dengan upaya pemerintah yang menargetkan sekitar 32.000 SPPG beroperasi pada 2026, YLKI mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur maupun banyaknya penerima manfaat. Yang lebih penting adalah dampak program terhadap kondisi gizi anak. Pemerintah perlu menunjukkan apakah angka stunting menurun, kesehatan anak meningkat, dan kemampuan belajar menjadi lebih baik. Pendekatan berbasis hasil dinilai lebih relevan dibanding sekadar mengejar capaian kuantitatif.

Dalam siaran persnya YLKI juga menyoroti dampak psikologis yang dialami korban keracunan. Selama ini penanganan lebih banyak berfokus pada pemulihan fisik. Padahal, anak-anak yang pernah mengalami keracunan akan kembali menerima makanan dari program yang sama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan rasa takut dan kecemasan. Karena itu, YLKI meminta BGN menyediakan program trauma healing bagi korban dan keluarganya. Pendampingan psikologis dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan anak terhadap program MBG.

Sebagai program yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar, MBG membutuhkan pengawasan yang luas dari masyarakat. Untu8k itu YLKI meminta BGN membuka ruang dialog dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, orang tua murid, hingga kelompok konsumen. Kritik dan masukan harus dipandang sebagai bagian dari upaya perbaikan.

Selain itu, BGN juga didorong membangun sistem pengaduan nasional yang mudah diakses. Sistem tersebut harus memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai persoalan secara cepat. Laporan mengenai kualitas makanan, keterlambatan distribusi, hingga dugaan keracunan harus ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.

Bagi YLKI, pergantian pimpinan BGN menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Keberhasilan Nanik Deyang dalam 100 hari pertama akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah memperbaiki program tersebut.

Periode awal kepemimpinan ini juga menjadi ujian penting untuk membuktikan bahwa MBG tidak hanya besar dari sisi anggaran, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.

Jika tata kelola membaik, kasus keracunan dapat dicegah, dan transparansi meningkat, kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis berpeluang pulih. Sebaliknya, jika persoalan lama terus berulang, kritik terhadap program ini dipastikan akan semakin menguat.

Penulis: Nurul Huda