Wapres Minta ASN Papua Jadi Local Champions untuk Masa Depan
Pemerintah resmi menetapkan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua, sehingga kini Papua memiliki lima provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Pemekaran wilayah tersebut diharapkan akan semakin mendekatkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Papua.
Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Papua sebagai pelayan publik untuk turut merancang dan merealisasikan masa depan Papua yang lebih baik. Salah satunya dengan menciptakan berbagai inovasi berbasis kearifan lokal masing-masing guna meningkatkan pelayanan publik di seluruh wilayah Papua.
“Saya mengajak saudara-saudara ASN muda Papua untuk menjadi local champions dalam merancang dan merealisasikan masa depan Papua yang gemilang. Ko Bisa, Ko Mampu!” pesannya saat memberikan pengarahan (Presidential Lecture) kepada Peserta Piloting Program Magang bagi ASN Provinsi Papua, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta, Rabu 16 November 2022.
Dalam arahannya, Wapres juga meminta para ASN bersama para Penjabat (Pj) Gubernur DOB yang telah dilantik, agar menjadikan pemekaran wilayah Papua sebagai langkah mewujudkan lompatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat asli Papua.
“Saya meminta Pj gubernur, agar mencari langkah-langkah inovatif sesuai konteks dan kekhasan daerah, jangan berjalan biasa-biasa saja, jangan (bekerja) seperti biasa-biasa saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, pada acara yang diselenggarakan daring dan luring ini, Wapres juga menyampaikan beberapa pesan untuk para ASN Muda Papua. Pertama, ia meminta ASN Muda Papua agar memperkuat pemikiran visioner, optimistik dan konstruktif, seraya terus merawat ikatan sosial Papua yang majemuk. “Ciptakan nilai-nilai ke-Papua-an yang moderat, inklusif, dan toleran,” pesannya.
Kedua, sebut Wapres, ASN Muda Papua harus terus memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan keterbukaan akses digital, termasuk dalam memahami tren global yang dapat mempengaruhi arah pembangunan Papua dan Indonesia di masa depan.
“Selain itu, banyak terjadi perubahan paradigma birokrasi yang pasti berguna dalam meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Papua, sekaligus mengembangkan kompetensi dan karir pribadi,” ujarnya.
Ketiga, Wapres berpesan agar berbagai ilmu yang didapat para ASN Muda Papua selama kegiatan magang di berbagai wilayah di tanah air, dapat ditularkan kepada ASN lain di Papua.
“Inovasi pelayanan yang dipelajari dari setiap lokasi magang ASN Papua, harus dapat disebarkan dan dikembangkan di Papua secara kolaboratif,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan melalui penyelenggaraan Piloting Program Magang bagi ASN Provinsi Papua diharapkan dapat terbentuk pemahaman, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku melalui pengalaman kerja di berbagai bidang.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas mengungkapkan bahwa Kemenpan RB telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2022 tentang peran serta instansi pemerintah dalam pengembangan kompetensi pegawai ASN di lingkungan instansi daerah Papua melalui program magang.
“Terbitnya surat edaran ini sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden dan Wapres untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua yang juga menjadi bagian dari program Kemenpan RB untuk melakukan percepatan penyusunan kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola ASN DOB Papua,” urainya.
Lebih jauh, Anas menuturkan bahwa sebagai upaya penciptaan birokrasi yang berorientasi pada hasil, program magang ASN Papua ini diarahkan untuk menghasilkan proyek-proyek yang berdampak kepada masyarakat luas.
“Proyek pembelajarannya termasuk proyek yang akan dibuat mengacu kepada arah yang berdampak, sehingga yang mereka buat nanti bisa langsung mereka kerjakan,” ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan Piloting Magang bagi ASN Provinsi Papua Tahun 2022 diselenggarakan pada 7 November hingga 21 Desember 2022. Program ini diikuti oleh peserta yang merupakan ASN potensial dari 18 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Papua, dengan rincian 33 Orang Asli Papua (OAP) dan 9 Non OAP.
Adapun kompetensi utama yang ingin dibangun dalam kegiatan tersebut terkait dengan substansi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.