Bank Syariah Harus Tingkatkan Peran dalam Pemulihan Ekonomi
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan Covid-19 tidak berdampak pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi memukul sektor ekonomi. Sebagai upaya menangani dampak Covid-19 di masa transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju tatanan new normal ini, pemerintah berharap bank syariah turut memainkan peran dalam pemulihan ekonomi di Indonesia.
"Ini merupakan momen yang tepat bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk melakukan pemulihan. Maka perlu disiapkan program yang lebih realistis," ujar Wapres pada acara Halal Bihalal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) melalui video conference di Rumah Dinas Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu 10 Juni 2020.
Wapres menjelaskan, bahwa pemerintah sebelumnya fokus pada penanggulangan Covid-19 di sektor kesehatan. Namun dalam perkembangannya, bahaya keterpurukan ekonomi sudah sama besarnya dengan ancaman kesehatan pada pandemi Covid-19, sehingga langkah yang dilakukan adalah menghadapi dan menanggulangi keduanya.
Untuk itu, Wapres menambahkan, sebagai upaya menanggulangi dampak ekonomi tersebut pemerintah telah melakukan program stimulus dan relaksasi termasuk untuk bank syariah. Pemerintah juga telah membuat anggaran yang cukup untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan harapan agar ekonomi dan keuangan dapat dipulihkan kembali.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres berpesan agar fungsi bank syariah tetap dijalankan sesuai kaidah yang berlaku, yakni menjaga fungsi intermediasi antara pihak yang menyimpan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
"Mengingat banyak orang yang punya dana tapi tidak mampu mengembangkan dananya, dan banyak orang yang punya kemampuan tapi tidak punya dana. Maka, di sinilah fungsi bank syariah untuk melakukan intermediasi itu,” ujarnya.
Wapres menuturkan, bahwa bank syariah harus menjaga kesesuaian prinsip syariah dalam operasional bank. Selain itu, bank syariah harus dapat menjaga citra atau reputasi sebagai bank syariah agar jangan sampai citra bank syariah dianggap buruk karena pengelolaannya yang kurang baik
Pemerintah sebagai regulator akan terus mendukung pengembangan bank syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan tugas pokok mengembangkan industri halal, industri keuangan, dana sosial (ziswaf) dan bisnis usaha syariah.
"Saya berharap agar bank syariah terus dijaga dengan baik, pengelolanya harus bisa dipercaya serta memegang amanah dalam membangun dan memajukan bank syariah di Indonesia. Selain itu ia juga berpesan agar pengelolaan bank syariah lebih produktif lagi di masa new normal ini," kata Wapres.
Pertemuan ini, lanjut Wapres, diharapkan dapat memberikan semangat baru sesudah hari raya untuk bekerja lebih baik dan lebih produktif lagi. Sebab dalam masa transisi new normal sangat penting untuk memastikan semua aman dan produktif, atau produktif ekonominya, aman dari penyebaran virus corona.
Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Bank Syariah Indonesia atau ASBISINDO, Toni EB Subari, menyampaikan bahwa bank syariah siap membantu pemerintah dalam memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
Menurutnya, pada kondisi saat ini bank syariah cenderung menanggung risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional karena konsep dasar yang dimilikinya menerapkan sistem bagi hasil, sehingga secara natural bisa memitigasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19.
Toni juga mengungkapkan, risiko kondisi makro secara natural termitigasi sendiri dengan adanya konsep bisnis syariah. Serta adanya value adil, seimbang, maslahat yang diimplementasikan bank syariah menjadikannya lebih dapat bertahan di tengah tantangan Covid-19. Contohnya dengan konsep bagi hasil, artinya adil bagi kondisi usaha nasabah.