Volume Kendaraan Menuju Ketapang Terus Meningkat, Gapasdap Minta Percepatan Pembangunan Dermaga
DPP Gapasdap menilai semakin meningkatnya kepadatan arus kendaraan di jalur menuju lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk tidak lagi masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian cepat dan permanen.
Dalam beberapa minggu terakhir, Gapasdap menerima banyak keluhan dari masyarakat yang sangat terganggu aktifitasnya. Bahkan ada empat warga Wongsorejo, Banyuwangi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut terpaksa dirujuk ke Situbondo.
Selain itu pelaku usaha wisata dan angkutan barang juga mengalami kerugian akibat antrean truk yang semakin panjang, meningkatnya biaya operasional, keterlambatan distribusi barang, barang yang beresiki mengalami rusak atau busuk, serta menurunnya produktivitas kendaraan.
"Kami memahami keresahan tersebut. Namun kami juga merasa perlu meluruskan persepsi yang selama ini berkembang," jelas Ketua Umum DPD Gapasdap, Khoiri Soetomo, Sabtu, 27 Juni 2026.
Khoiri menyebut, persoalan utama Ketapang–Gilimanuk saat ini bukan lagi kekurangan kapal. Tapi lebih kepada kapasitas infrastruktur pelabuhan yang sudah tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan dan armada kapal.
Paradigma Penanganan Harus Diubah
Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali terjadi antrean kendaraan, solusi yang selalu muncul adalah menambah kapal, mendatangkan kapal yang lebih besar, mengoperasikan kapal yang lebih cepat.
Menurutnya, operator penyeberangan telah memenuhi tuntutan tersebut. Investasi kapal terus dilakukan sehingga armada menjadi lebih modern, lebih besar, lebih aman, dan jumlahnya semakin banyak. Namun pembangunan infrastruktur pelabuhan tidak berkembang dengan kecepatan yang sama.
Saat ini tersedia sekitar 56 kapal yang siap melayani lintasan Ketapang–Gilimanuk. Akan tetapi kemampuan kapasitas dan jumlah dermaga masih terbatas. Sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan jadwal untuk bisa beroprasi memberijan pelayanan. Akibatnya, waktu tunggu kapal meningkat, produktivitas armada menurun, dan antrean kendaraan di darat semakin panjang.
"Menambah kapal tanpa menambah kapasitas dermaga ibarat menambah jumlah pesawat tanpa menambah landasan pacu. Armada bertambah, tetapi kapasitas pelayanan tidak berubah secara signifikan," katanya.
Infrastruktur Strategis Nasional yang Masih Tertinggal
Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk adalah lintasan strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali. Bahkan menjadi pintu distribusi logistik menuju Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Namun lintasan ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Beberapa dermaga merupakan dermaga tipe LCM yang sudah tidak lagi ideal untuk melayani kapal motor penumpang (KMP) modern. Di sisi lain, pelabuhan juga belum memiliki breakwater dan kolam pelabuhan yang memadai sehingga operasional kapal sangat dipengaruhi oleh angin, arus, dan gelombang.
"Dalam kondisi cuaca yang dinamis, proses sandar menjadi lebih sulit, waktu pelayanan bertambah, dan kapasitas pelabuhan semakin menurun," terangnya.
Pemerintah Daerah Sudah Berbuat, Kini Saatnya Pemerintah Pusat
Gapasdap mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap pengembangan pelabuhan penyeberangan. Dermaga LCM yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibangun melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demikian pula Dermaga MB IV yang juga berdiri di atas lahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dermaga MB III dan Dermaga Bulusan yang berada di atas lahan milik ASDP juga dibangun dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, ada rencana perluasan dan pembangunan jembatan penghubung antara dermaga bulusan dengan dermaga LCM dan MB IV oleh pemerintah daerah.
Namun saat ini Dermaga Bulusan tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai dermaga tambahan karena dua dolphin sandarnya mengalami kerusakan dan satu dolphin kondisinya kurang baik sehingga kapal tidak dapat bersandar dengan aman. Akibatnya, dermaga Bulisan tidak dapat difungsikan secara optimal.
Jalan Tol Akan dapat semakin Mempercepat Datangnya Kendaraan
Pembangunan jalan tol menuju kawasan Ketapang, Banyuwangi terus berjalan. Apabila kapasitas pelabuhan tidak segera ditingkatkan, Gapasdap khawatir titik kemacetan akan berpindah ke kawasan pelabuhan dan jalan nasional. Hal ini dapat berpotensi menjadi bom waktu transportasi nasional.
Risiko tersebut akan semakin besar pada periode Lebaran yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, Natal dan Tahun Baru, libur sekolah, maupun akhir pekan panjang.
DPP Gapasdap, menurutnya, telah berulang kali menyampaikan surat, kajian, dan usulan kepada Kementerian Perhubungan agar ada pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas pelabuhan segera dilaksanakan.
Pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan hanya beberapa hari menjelang arus mudik. Dibutuhkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang harus dimulai jauh sebelum kebutuhan tersebut menjadi krisis.
Gapasdap berharap DPR RI memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional.
"Kami juga memohon perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia agar berkenan memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan sehingga kebijakan nasional tidak lagi hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga pada pembangunan prasarana yang menjadi tanggung jawab negara," pungkasnya.