Tantangan Sektor Pekerjaan Umum di Tengah Tingginya Risiko Bencana
Tantangan sektor pekerjaan umum (PU) semakin besar di tengah meningkatnya risiko bencana. Kondisi ini harus menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi para insan PU untuk melakukan mitigasi agar tidak menimbulkan bencana di masa depan.
Ihwal ini disampaikan Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo usai menghadiri peringatan 80 Tahun Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) di di kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi, Rabu, 3 Desember 2025.
Acara dihadiri Plt. Kadis PU Pengairan Riza Al Fahrobi, Plt. Kadis PU CKPP Suyanto Wospo Tondo Wicaksono, Direktur PUDAM Abd Rahman, serta pegawai PU Pengairan, PU CKPP, dan PUDAM.
Guntur menyinggung bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kejadian tersebut, menurutnya menjadi refleksi bagi seluruh insan PU di Indonesia, termasuk Banyuwangi.
“Bencana di tiga provinsi itu mengingatkan kita bahwa selain karena badai memang tidak bisa dikendalikan. Tapi ada variabel lain yang bisa kita antisipasi, terutama kerusakan kawasan hulu dan deforestasi,” ungkapnya.
Laju aliran permukaan (run off), menurutnya, meningkat akibat hilangnya tutupan lahan membuat banjir bandang membawa material dalam jumlah besar. Kondisi ini dapat memicu longsor.
“Inilah pentingnya kita menjaga tata guna lahan dan konservasi air. Ini bagian dari tugas insan PU,” imbuhnya.
Guntur juga meminta dinas PU untuk memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk proses perizinan yang berkaitan dengan kawasan penyangga dan daerah tangkapan air.
“Kita harus mawas diri dalam tata kelola ruang. Salah urus di hulu, dampaknya terasa di hilir,” tegasnya.
Untuk langkah jangka pendek, ia mendorong inovasi rekayasa teknis yang ramah lingkungan. Salah satunya pembangunan rorak atau lubang resapan. Meski begitu, Guntur menegaskan, setiap intervensi harus didasari kajian yang matang.
“Jangan sampai solusi jangka pendek justru menimbulkan masalah baru. Analisis tanah dan aliran air tetap wajib dilakukan,” ujarnya.