Shadow Economy Menguat, Negara Bisa Lumpuh Diam-Diam Jika Dibiarkan

Fenomena shadow economy atau ekonomi bayangan disebut semakin menguat di banyak negara, termasuk negara-negara berkembang. Aktivitas ekonomi jenis ini tidak sepenuhnya ilegal, tetapi berjalan di luar pengawasan, pencatatan, perpajakan, dan regulasi resmi negara.

Pengamat sosial-politik Haryadi dari Lab45 menyebut, shadow economy kini tak lagi identik dengan pasar gelap kriminal semata. Spektrumnya sudah jauh lebih luas dan bahkan menyatu dengan ekonomi resmi.

“Mulai dari kerja informal tanpa perlindungan hukum, transaksi tunai tanpa pelaporan, penghindaran pajak, ekonomi digital ilegal, sampai aliran dana politik nonformal,” tulis Haryadi dalam catatannya, Kamis 22 Mei 2026.

Menurutnya, shadow economy saat ini bergerak di wilayah abu-abu. Tidak sepenuhnya legal, tetapi juga tidak selalu bisa disebut kriminal.

Dipicu Pajak Tinggi hingga AI

Haryadi menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat shadow economy tumbuh pesat secara global dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satunya adalah meningkatnya target dan beban pajak di banyak negara untuk menutup defisit anggaran. Kondisi itu membuat sebagian pelaku usaha memilih jalur informal agar biaya operasional lebih murah.

Selain itu, perkembangan teknologi keuangan digital juga dinilai jauh lebih cepat dibanding kemampuan negara membuat regulasi.

“Kripto, transfer P2P global, hingga transaksi lintas platform membuat pengawasan negara makin sulit,” ujarnya.

Faktor lain yang ikut memicu adalah gelombang otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) yang menggeser banyak pekerjaan formal. Akibatnya, banyak orang beralih menjadi pekerja lepas atau pelaku usaha kecil yang tidak masuk sistem resmi negara.

Belum lagi birokrasi yang dianggap rumit dan mahal.

“Logikanya sederhana. Banyak orang merasa lebih murah beroperasi di luar sistem dibanding masuk ke dalam sistem,” katanya.

Kini Makin Canggih dan Sulit Dilacak

Menurut Haryadi, shadow economy modern memiliki karakter yang jauh lebih kompleks dibanding era sebelumnya.

Salah satu cirinya adalah kemampuan melakukan kamuflase finansial secara canggih. Aliran dana disamarkan melalui berbagai lapisan transaksi sehingga tampak seperti bisnis legal biasa.

Selain itu, pelaku shadow economy umumnya:

* tidak tercatat resmi,

* tidak membayar pajak,

* tidak masuk statistik negara,

* dan tidak tunduk penuh pada regulasi pemerintah.

Fenomena ini juga semakin adaptif terhadap teknologi digital. Aktivitas ekonomi bisa bergerak lintas negara dan sulit dilacak aparat.

“Shadow economy sekarang sangat cair dan transnasional,” tulisnya.

Yang menarik, aktivitas ekonomi bayangan ini juga sering bertahan melalui jaringan non-ekonomi seperti patron politik, oligarki, jaringan keluarga, hingga perlindungan elite kekuasaan.

Jadi Penyangga Ekonomi Saat Krisis

Meski sering dipandang negatif, shadow economy ternyata juga punya sisi fungsional dalam jangka pendek.

Sektor ini dinilai mampu:

* menyerap pengangguran,

* menjaga daya beli masyarakat,

* menopang konsumsi rumah tangga,

* hingga menjadi katup pengaman saat krisis ekonomi.

Karena itu, beberapa negara disebut masih mentoleransi sebagian aktivitas ekonomi informal.

Namun Haryadi mengingatkan, jika dibiarkan terus membesar, dampaknya justru berbahaya bagi negara dalam jangka panjang.

Oligarki dan Politisi Korup Diuntungkan

Dalam perspektif politik, pihak yang paling diuntungkan dari shadow economy disebut adalah oligarki ekonomi dan politisi korup.

Oligarki mendapat keuntungan dari:

* manipulasi regulasi,

* penghindaran pajak,

* perusahaan cangkang,

* hingga transaksi keuangan off-book.

Sementara politisi korup memperoleh sumber pendanaan yang sulit dilacak untuk kepentingan pribadi maupun pembiayaan politik.

Di sisi lain, pelaku bisnis legal justru menjadi pihak yang dirugikan karena harus bersaing dengan praktik usaha yang tidak fair.

“Ini menciptakan ketidakadilan struktural,” tulis Haryadi.

Negara pun disebut bisa menjadi lemah secara operasional karena basis pajak menurun, kapasitas fiskal melemah, dan otoritas hukum perlahan tergerus.

Bisa Memicu “Hollow State”

Haryadi mengingatkan bahwa shadow economy sejatinya bukan sekadar persoalan moral atau kriminalitas ekonomi semata.

Fenomena ini disebut sebagai gejala dari buruknya tata kelola pemerintahan, mahalnya sistem formal, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap negara.

Karena itu, penyelesaiannya juga harus struktural.

Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain:

* menyederhanakan perizinan,

* membuat pajak lebih rasional,

* memperbaiki layanan publik,

* memperkuat pengawasan digital,

* hingga mereformasi pembiayaan politik.

“Selama politik mahal, dana gelap dari shadow economy akan tetap hidup,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika shadow economy terus tumbuh tanpa pengendalian, negara bisa mengalami kondisi yang disebut hollow state.

Yakni situasi ketika negara masih tampak berdiri secara formal, tetapi kewenangan riil pemerintahan perlahan berpindah ke jaringan ekonomi bayangan dan oligarki tersembunyi.