BHS Soroti Rembesan Lumpur Lapindo, Minta Early Warning System Segera Dipasang

Peningkatan kewaspadaan terhadap kawasan lumpur Lapindo di Porong, Kabupaten Sidoarjo, kembali menjadi perhatian. Munculnya rembesan di titik P10D, Desa Siring, mendorong Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta pemerintah mempercepat langkah mitigasi guna mencegah risiko yang lebih besar terhadap masyarakat dan infrastruktur strategis.

Saat meninjau lokasi pada Senin, 13 Juli 2026, BHS menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan pemantauan, tetapi harus disertai percepatan pembuangan air lumpur ke Sungai Porong, penguatan tanggul, serta pemasangan early warning system di kawasan rawan.

"Keselamatan publik tidak bisa ditawar. Untuk melindungi nyawa masyarakat tidak boleh ada hitung-hitungan anggaran. Early warning system harus segera dipasang dan seluruh tanggul harus diperkuat," ujar Bambang.

Ia menilai langkah antisipatif perlu segera direalisasikan mengingat kawasan di sekitar tanggul masih dihuni ribuan warga. Selain itu, keberadaan jalan arteri nasional dan jalur rel kereta api di sekitar lokasi membuat penanganan lumpur Lapindo tidak hanya menyangkut keselamatan masyarakat, tetapi juga kelancaran transportasi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang turut menyoroti penurunan alokasi anggaran penanganan lumpur Lapindo dari Rp227 miliar menjadi Rp169 miliar. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengevaluasi kebijakan tersebut apabila berdampak pada efektivitas penanganan di lapangan.

"Kalau pengurangan anggaran menghambat pembuangan lumpur, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan keselamatan masyarakat," katanya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Sidoarjo mengapresiasi perhatian DPR RI terhadap persoalan lumpur Lapindo yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi masyarakat Porong. Pemerintah daerah berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan segera diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata.

"Kami berharap solusi segera dijalankan. Jangan hanya rapat terus, tetapi segera ada tindakan nyata agar warga Sidoarjo benar-benar merasa aman," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknis Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Firman Toh, mengungkapkan, kawasan tanggul mengalami penurunan muka tanah rata-rata sekitar 0,5 meter setiap tahun. Besaran penurunan tersebut berbeda-beda di setiap lokasi, dengan titik P10D termasuk area yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Menurut Firman, kondisi tersebut dipengaruhi karakter geologi kawasan yang didominasi endapan sedimen dengan daya dukung rendah, ditambah keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek. Faktor-faktor itu membuat setiap pekerjaan peninggian maupun penguatan tanggul harus melalui kajian teknis secara cermat agar tidak menimbulkan risiko baru terhadap stabilitas konstruksi.

"Rata-rata penurunan tanah sekitar 0,5 meter per tahun. Karena itu setiap rencana peninggian tanggul harus melalui perhitungan teknis agar tetap aman," jelas Firman.

Meski intensitas semburan lumpur saat ini jauh lebih rendah dibandingkan pada awal bencana, PPLS memastikan pemantauan dan penguatan tanggul terus dilakukan. Pemerintah diharapkan dapat mempercepat langkah mitigasi agar potensi ancaman terhadap permukiman warga maupun infrastruktur vital di kawasan Porong dapat diminimalkan.