Satpol PP Bondowoso Ajak Ibu Rumah Tangga Edukasi Peredaran Rokok Ilegal

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bondowoso mengajak ibu-ibu rumah tangga yang tergabung PKK setempat ambil bagian dalam gerakan gempur rokok ilegal. Keterlibatan ibu rumah tangga sangat penting membantu pemberantasan peredaran rokok ilegal di Bondowoso yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Satpol PP Bondowoso, Aries Agung Sungkowo, mengatakan, sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di Bondowoso terus digencarkan Satpol PP Bondowoso bersama Bea Cukai Jember. Tidak hanya pada masyarakat dan lembaga pemerintah maupun swasta, tapi juga pada ibu rumah tangga tergabung pada PKK Bondowoso.

"Satpol PP Bondowoso dan Bea Cukai Jember mengajak ibu rumah tangga tergabung PKK Bondowoso ambil bagian pemberantasan rokok ilegal, karena punya peran strategis mengedukasi keluarga sekaligus masyarakat sekitarnya," kata Aries Agung, Rabu, 10 Desember 2025.

Tidak hanya ambil bagian dalam pemberantasan rokok ilegal, lanjut mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bondowoso itu, ibu rumah tangga juga bisa menjadi garda terdepan mengedukasi masyarakat memahami dampak peredaran rokok ilegal pada negara. Juga, memberikan pemahaman bahaya dan konsekuensi hukum mengedarkan serta membeli rokok ilegal.

"Melalui sosialisasi pemberantasan rokok ilegal kepada ibu rumah tangga tergabung PKK Bondowoso ini, harapan kami bisa menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan negara dalam wujud dana bagi hasil cukai ke daerah untuk meningkatkan program pembangunan," imbuh Aries Agung.

Ketua PKK Bondowoso, Khodijatul Qodriyah Hamid, menjelaskan, keterlibatan ibu PKK dalam pemberantasan rokok ilegal di Bondowoso sangat penting. Karena, ibu rumah tangga bisa menjadi garda terdepan mengingatkan anak-anak agar tidak merokok dan melaporkan peredaran rokok ilegal di masyarakat.

"Di sini pentingnya kewaspadaan ibu rumah tangga mengenali ciri rokok ilegal yang tidak hanya merugikan negara, tapi juga menghambat pembiayaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur," jelas Isteri Bupati Bondowoso Abdul Hamid.